KESULTANAN SORKAM

Indonesia Merdeka Karena Amerika?

2008-12-11T20:50:00.000-08:00

Judul buku ini sangat provokatif, beberapa kawan yang melihat buku ini ketika saya sedang membacanya umumnya akan berkomentar, “Ah, masa sih ?”, “Apa iya?”. Ketika saya menemukan buku inipun secara spontan saya berkomentar sama dan menjadi penasaran untuk membacanya. Apalagi ketika melihat nama penulisnya yang tak asing bagi saya, Frances Gouda, guru besar sejarah di jurusan Ilmu Politik Universitas Amsterdam - Belanda yang banyak menulis buku tentang sejarah Indonesia. Salah satu buku menariknya “Dutch Culture Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda, 1900-1942” telah diterjemahkan oleh Serambi pada beberapa tahun yang lalu.

Kontroversi Buku CIA dan Sejarah Peran CIA Mengkerdilkan Ekonomi Indonesia

2008-12-11T20:45:00.000-08:00

Keberhasilan agen CIA dalam memenjarakan ekonomi Indonesia di rezim Soeharto dengan utang dan eksploitasi emas (Papua), migas dan sumber daya alam lainnya, tentu membutuhkan kaki tangan orang Indonesia sendiri. Sudah pasti ada orang-orang Indonesia yang menjadi penghianat yang menjual kehormatan dan kekayaan bangsa demi kepentingan pribadi maupun golongan.

Jadi kalau kita percaya John Pilger dan John Perkins, sejak tahun 1967 Indonesia sudah mulai dihabisi (plundered) dengan tuntunan oleh para elit bangsa Indonesia sendiri yang ketika itu berkuasa. Ditambah dengan tulisan Tim Weiner, sudah pasti ada agen CIA yang berasal dari elit bangsa. Siapakah itu?

Polda Sumut Kirim Permohonan Pemeriksaan Walikota Siantar

2008-11-27T04:24:00.001-08:00

Polda Sumatera Utara telah mengirimkan surat permohonan izin tertulis kepada Presiden RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap Walikota Siantar, RE. Siahaan yang menjadi tersangka kasus dugaan manipulasi dalam penerimaan CPNS tahun 2005.

“Permohonannya sudah dikirim, tinggal menunggu jawaban (dari Presiden RI),” kata Kapolda Sumut, Irjen Nanan Soekarna menjawab wartawan di Medan, Kamis, usai pelantikan 285 bintara Polri di Sekolah Polisi Negara (SPN) Sampali.

Marah Halim Cup Diikuti Klub Terkemuka di Indonesia

2008-11-27T04:19:00.000-08:00

Turnamen sepakbola “Marah Halim Cup” yang rencananya akan digulirkan kembali tahun 2009, disarankan diikuti klub-klub terkemuka di Indonesia, sementara tidak perlu dulu mengundang tim dari luar negeri.

“Kalau bisa, pihak panitia penyelenggara event tersebut mengutamakan klub sepakbola di tanah air yang bisa menarik minat penonton,” kata tokoh sepakbola Sumut, Suryanto Herman kepada ANTARA di Medan, Kamis.

Sumber

40 tahun Kalumpang Sorkam Kanan tak tersentuh pembangunan

2008-11-14T17:02:00.000-08:00

WARGA Sorkam Kanan, Kec. Sorkam Barat, Kab. Tapteng pada umumnya menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan perkebunan hingga mencapai 95 persen. Rata-rata hasil pertanian dan perkebunan itu untuk mengangkatnya menggunakan satu akses jalan yaitu Jalan Kalumpang.

Sudah puluhan tahun sejak orde baru hingga reformasi pembangunan jalan aspal yang didambakan masyarakat dari sentuhan tangan pemerintah belum terwujud. Nampaknya pemerintah kurang berminat membangun jalan itu hingga sekarang kondisinya masih memprihatinkan.

Jepang Dan China

2008-07-27T16:07:00.000-07:00

Di berbagai negara, fasilitas publik itu disediakan pemerintah. Namun sering kali perawatan fasilitas publik itu tidak merata. Apalagi itu untuk soal toilet.

Menurut kata orang, toilet negara maju dan miskin itu sama saja. Sama-sama bau. Hanya saja di banyak negara maju toilet itu gratis dan di Indonesia, bayar.

Coba lihat toilet di jepang ini.... mungkin di Indonesia itu sudah tidak terpakai.

Akbar Tanjung Siap Jadi Capres

2008-07-27T09:07:00.001-07:00

Akbar Tanjung Siap Jadi Capres

Jember (ANTARA News) - Akbar Tanjung menyatakan siap untuk menjadi calon presiden melalui konvensi calon presiden Partai Golkar yang merupakan bentuk demokrasi yang telah diakui dunia.

"Hanya dengan konvensi, saya siap menjadi calon presiden," kata mantan ketua umum Partai Golkar Akbar Tanjung, di sela-sela menghadiri Kholl Habib Sholeh, Tanggul di Jember, Jatim, Sabtu.

Menurut Akbar, dirinya masih ada peluang besar untuk bisa memenangkan konvensi karena ada sejumlah pengalaman di dunia politik, apalagi secara de facto masih menguasai jaringan kerja partai ini di daerah.

Akbar menyatakan konvensi Partai Golkar adalah bentuk demokrasi yang sudah diakui dunia sehingga harus dilakukan partai Golkar untuk menyiapkan calonnya menjadi presiden mendatang.

Sebab, kata dia, para peserta konvensi calon Presiden partai Golkar adalah orang-orang terbaik, sehingga pemenangnya pasti mempunyai kemampuan menjadi presiden pula.

Namun demikian, kata Akbar bila ia kalah dalam pencalonan itu nanti kalah hal itu tidak akan mengurangi pengabdian untuk mengusung Partai Golkar menjadi pemenang Pemilu 2008 nanti.

"Saya serahkan saja kepada warga Golkar yang berhak menentukan calon presiden terbaik partainya," kata Akbar.

Iran's Economic Booming: Geliat Pembangunan di Iran

2008-06-30T18:54:00.000-07:00

Negar Ehteshami has just paid the equivalent of R46 million in rials in cash for a luxurious apartment. But her new home is not in New York or London, it is in the capital of Iran.

"I am a millionaire because of this apartment," says Ehteshami, an interior designer from a rich Iranian family who has always lived in an affluent northern Tehran neighbourhood.

"But nothing else in my life resembles the life of a millionaire."

Moving her Hermes handbag out of the way as she closes the window of her 300m2 apartment, Ehteshami says. "Here I feel [as though] I am inside a helicopter. I can see the whole city."

Her tale has echoes in much of the West, where a surge in house prices has been fuelled partly by easy lending. In Iran, however, people are still being priced out of the market.

Mansour Bagheri, a businessman living in Germany since 1980, hopes to make a fortune from this business model.

"I get loans in Europe, where I live, and buy apartments in Tehran. I am all set to become super rich," he says.

The property boom in the fourth-largest oil producer has been powered by the economic policies of President Mahmoud Ahmadinejad since he was elected in 2005, economic analysts say.

Last year house prices more than doubled, after rising by 65 percent in 2006 and more than 50 percent in 2005. With interest rates below inflation, some economists see huge scope for prices to keep rising as Iranians seek a store of value in property.

Economist Reza Abdizadeh said: "The high prices might be a bubble. It might be fake and illogical, but it is a fact. Historically, housing prices have never dropped in Iran. The government might be able to stop prices from rising, but will not succeed in lowering them."

Shortly after Ahmadinejad was elected, his government began lending substantial sums to individuals and companies that had plans to create jobs.

The "quick-impact loans", which were intended to reduce unemployment from an official rate exceeding 10 percent, alarmed many, including Central Bank of Iran governor Tahmasb Mazaheri, because such a stimulus is also a classic trigger for inflation hikes.

Economist Saeed Leylaz said: "It has created problems … in effect the main issue is massive floating capital."

The government has said that those who used the money to invest in property and not to create jobs would be banned from obtaining loans for five years.

Criticised by politicians and economists for his populist economic policies, Ahmadinejad cut bank interest rates despite strong liquidity growth last year. They are now well below inflation, currently above 20 percent a year.

This will apparently be the tallest tower in Iran...

Aftab Tower:

Toyota Tower:

Nokia Tower:

Administration Building:

Tehran and Tehran metro.

(22F)

(22F)

Kordestan.

Amman, Jordan, Semakin Giat membangun: Menanti Pembeli Apartment dan Properti Lainnya

2008-06-29T20:46:00.000-07:00

Amman Living Wall - Wadi Saqra

Officers Club - King Abdullah Rd.

Gubsu Harus Bantu Pembentukan Kab. Barus Raya

2008-06-24T20:06:00.000-07:00

Anggota DPRDSU dari Fraksi Golkar H. Syukran J. Tandjung, SE sambut baik aspirasi masyarakat dalam wacana pembentukan Kabupaten Barus Raya atau Tapanuli Barat dan meminta seluruh elemen masyarakat harus memanfaatkan momen pemekaran itu.

Demikian dikatakan H. Syukran J.Tanjung,SE menjawab Waspada, Minggu (27/1) melalui telefon selularnya seputar makin hangatnya wacana Kabupaten Tapteng untuk segera dimekarkan.

Menurutnya elemen masyarakat yang ada di daerah itu harus memanfaatkan momen pemekaran Kabupaten Barus Raya atau Kabupaten Tapanuli Barat karena masalah otonomi daerah ada di tingkat II.

Syukran menilai dari segi potensi daerah sangat menjanjikan. Diharapkan masyarakat dapat bersatu padu dalam menyikapi wacana pembentukan Kabupaten Barus Raya atau Tapanuli Barat demi tercapainya persamaan demi percepatan pembangunan di daerah sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sebelumnya Hasva Pasaribu, Ketua Komisi A DPRD Tapteng sambut hangat wacana pembentukan Barus Raya namun menurutnya hingga sekarang itu masih melalui media massa saja. Dikatakan, hingga sekarang aspirasi masyarakat tentang pemekaran Barus Raya belum disampaikan ke DPRD untuk ditindak lanjuti.

Secara terpisah Ketua PK KNPI Sorkam Barat Abdul Azis Hutauruk mengatakan, realitas yang ada sudah saatnya Kabupaten Tapteng di mekarkan menjadi dua Kabuapten. Pemekaran Kabupaten Tapteng tidak bisa ditawar-tawar lagi mengingat potensi yang ada saat ini belum dapat digali secara maksimal akibat luasnya wilayah sehingga pemerataan pembangunan belum tercapai.

Masyarakat Diimbau Waspada Aksi Pengumpulan KTP

2008-04-27T18:44:00.000-07:00

Modus Pemberian Bantuan
Masyarakat Diimbau Waspada Aksi Pengumpulan KTP

Pandan, (Analisa)

Saat ini, di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga sedang marak beredar aksi pengumpulan data-data diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) oleh oknum–oknum dengan iming-iming akan diberikan bantuan uang tunai sebesar Rp5 juta perorang ataupun bentuk lainnya.

Informasi yang beredar di lapangan, bantuan ini merupakan sisa harta peninggalan kerajaan-kerajaan di nusantara dahulu kala yang ingin dibagikan kepada masyarakat Indonesia yang saat ini sedang dilanda kesulitan ekonomi.

Namun hingga kini tak satupun yang mengetahui secara pasti siapa pengelola kegiatan ini dan apa tujuannya.

Salah seorang anggota DPRD Tapteng, Titian Situmeang kepada sejumlah wartawan di gedung dewan, Jumat (25/4) mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tapteng khususnya maupun Sumut untuk berwaspada terhadap bujukan akan iming-iming bantuan ini sebelum ada kejelasan dari pemerintah setempat.

“Saya mendengar dari masyarakat, saat ini ada sebuah aksi pengumpulan KTP dan KK oleh oknum-oknum yang mengaku suruhan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat secara gratis, tanpa agunan dengan syarat yang mudah, hanya KTP dan KK,” ungkapnya.

Ia juga mendengar, dana bantuan tersebut berasal dari harta peninggalan kerajaan-kerajaan di nusantara pada zaman dahulu yang harus dibagikan kepada masyarakat Indonesia.

Bahkan Titian Situmeang kerap menerima pesan singkat (SMS) maupun telepon via ponsel dari masyarakat mengenai kebenaran hal tersebut, khususnya di Kecamatan Tapian Nauli, Tapteng.

“Saya khawatir, ini merupakan prilaku oknum-oknum tak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan KTP dan KK para warga tersebut untuk tindakan kriminal. Oleh karena itu, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Tapteng, khususnya warga Tapian Nauli untuk terus berwaspada hingga kejelasan mengenai hal ini jelas dari pemerintah,” imbau anggota DPRD Tapteng dari Fraksi PDI-P ini.

Bukti Keanggotaan

Ia menilai, masyarakat harus berlaku waspada karena berdasarkan pengalaman, kejadian seperti ini pernah terjadi pada tahun 1964 lalu.

Di mana, ada oknum-oknum yang mengumpulkan KTP masyarakat dan ternyata belakangan diketahui KTP tersebut dijadikan alat bukti keanggotaan di berbagai organisasi yang dilarang pemerintah (PKI), sehingga banyak masyarakat yang sebenarnya tidak tahu menahu menjadi terlibat secara tak langsung.

“Ini yang kita takutkan, KTP dan KK yang mereka kumpulkan ini dijadikan sebagai ‘alas’ untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan sebuah kelompok, dan nantinya masyarakat yang tidak tahu menahu menjadi korban,” tegas wakil rakyat Tapteng ini lagi.

Selain itu, lanjut Titian, juga diiimbau kepada aparat Polres Tapteng dan instansi terkait untuk segera menyelidiki serta menangkap oknum pelakunya jika memang kegiatan ini adalah penipuan.

“Jangan nanti sudah ada korban, baru kita bertindak. Selain itu, kita juga berharap kepada pemerintah, yakni Pemkab Tapteng untuk membuat pernyataan resmi terkait hal ini, agar masyarakat Tapteng mengetahui secara formal.”

Rusak Berat...

2008-01-28T23:13:00.000-08:00

Selasa, 29 Januari 2008 03:00 WIB
Jalan Batu Leap-Aek Manuhar Sorkam Rusak Berat
TAPTENG, WASPADA Online

Proyek peningkatan Jalan Batu Leap-Aek Manuhar, Kec. Sorkam, Tapteng mengalami kerusakan yang cukup serius (rusak berat) meskipun jalan tersebut dalam anggaran sudah dua kali dikerjakan oleh pihak rekanan.

Pantuan Waspada pekan lalu, jalan terlihat berlubang-lubang. Badan jalan yang sudah diaspal rusak kembali dan batuan kerikil jalan berserak di badan jalan dan di pinggiran badan jalan. Sehingga pengendara kenderaan mengalami kesulitan melalui badan jalan tersebut.

Menurut data di APBD Tapteng, proyek peningkatan prasarana jalan Batu Leap-Aek Manuhar tersebut telah dianggarkan Dinas Jalan Jembatan dan Pengairan (JJ dan P) Tapteng dua kali, di 2006 dengan jumlah anggaran sebesar Rp997.590.000 dengan fungsional proyek sepanjang 1.500 Kilomter kali 3,0 M1 (meter maju) dan 2007 dengan nama proyek perbaikan bangunan pelengkap jalan jurusan Batu Leap-Aek Manuhar sebesar Rp599.040.000.

Menurut warga Batu Leap B Hutauruk dan warga Unte Holing P Pasaribu kepada wartawan di Kolang, sebulan usai pembangunan jalan itu, warga masih sempat menikmati jalan itu. Namun, di bulan berikutnya, seluruh badan jalan yang telah selesai dikerjakan telah mengalami kerusakan, dimana badan jalan yang telah diaspal sudah berlubang-lubang dan banyak yang mengalami kerapuhan.

Anggota komisi C DPRD Tapteng membidangi pembangunan Darwin Sitompul kepada Waspada Minggu (27/1) saat diminta tanggapannya minta kepada Dinas PU untuk mengatasi dan meninjau langsung ke lapangan mengingat anggarannya yang cukup besar .

Bisnis Dan Usaha

2008-01-17T15:18:00.001-08:00

Ada info bisnis tuk gabung. DAFTAR GRATIS,TANPA MODAL SEPESERPUN & DAPATKAN 50 $. (Tidak ada ruginya untuk dicoba, karena tanpa modal sedikitpun)

Sebuah bisnis MLM berstatus Global & 100% menggunakan tehnologi internet dengan memberikan kepada anggotanya berbagai manfaat & keuntungan. MLM ini akan mengelegarkan dunia bisnis MLM mulai Januari 2008¦.. bisnis ini bernama DubaiMLM. DubaiMLM akan menjadi \"THE FINANCIAL CAPITAL OF THE WORLD\", dimana rekening DubaiMLM Anda akan menjadi lebih penting daripada rekening Bank Anda. Info selengkapnya klik url di bawah ini:

http://dinar2010.dubaimlm.com

DubaiMLM akan diluncurkan secara resmi pada 30 Januari 2008. Jika Anda mendaftar sekarang (4 Anggota Baru mendaftar setiap 1 menit Sekarang!!!) dan sebelum 30 Januari 2008, Anda akan mendapatkan:
1. $50 untuk setiap Anggota Baru.
2. $10 untuk setiap Anggota Baru yang Anda sponsori.
3. $1 untuk setiap Anggota Baru di bawah Anda hingga Level 50.
4. 150 MIR Rewards Dollars.

Jadilah yang terawal kerana DubaiMLM akan memiliki 300,000 anggota sebelum hari peluncuran resminya pada 30 Januari 2008. Info selengkapnya klik url dibawah ini:

http://dinar2010.dubaimlm.com

Daftarlah sekarang Gratis sebelum 30 Januari 2008, (tidak ada ruginya untuk dicoba, karena tanpa modal sedikitpun). Anda akan mendapatkan semua manfaat dari No.1 hingga No.4 di atas, selain itu pemberian dan penyusunan downlines diberikan dan dibuatkan secara automatis. Semua fasilitas sistem pelaporan pendapatan & kelebihan DubaiMLM dapat Anda pelajari pada Member Area. Info selengkapnya klik url dibawah ini:

http://dinar2010.dubaimlm.com

Cakra Donya: Tonggak Armada Kapal Induk Indonesia

2007-07-19T08:47:00.000-07:00

Lonceng atau genta yang terkenal dan termasyhur (icon kota Banda Aceh) ini sekarang diletakkan di Musium Aceh, Banda Aceh. Lonceng yang dibawa oleh Cheng Ho ini adalah pemberian Kaisar Tiongkok, pada abad ke-15 kepada Raja Pasai. Ketika Pasai ditaklukkan oleh Aceh Darussalam pada tahun 1524, lonceng ini dibawa ke Kerajaan Aceh. Pada awalnya lonceng ini ditaruh diatas kapal Sultan Iskandar Muda yang bernama "Cakra Donya" (Cakra Dunia) waktu melawan Portugis, maka itu lonceng ini dinamakan Cakra Donya.

Kapal Cakra Donya ini bagaikan kapal induk armada Aceh pada waktu itu dan berukuran sangat besar, sehingga Portugis menamakannya "Espanto del Mundo" (teror dunia). Kemudian Lonceng yang bertuliskan aksara Tionghoa dan Arab (sudah tak dapat dibaca lagi aksaranya sekarang) ini diletakkan dekat mesjid Baiturrahman yang berada dikompleks Istana Sultan. Namun sejak tahun 1915 lonceng ini dipindahkan ke Musium Aceh dan ditempatkan didalam kubah hingga sekarang (halaman Musium). Lonceng Cakra Donya ini telah menjadi benda sejarah kebanggaan orang Aceh hingga sekarang. Lonceng ini juga juga merupakan bukti dan simbol hubungan sejarah antara Tiongkok dan Aceh sejak abad ke-15.

Korupsi 56 Milyar, Tapanuli Tumpur

2007-07-02T08:08:00.000-07:00

29 Jun 07 23:28 WIB
Korupsi Rp56 M Di Pemkab Tapteng
Mantan Wabup Tidak Di Libatkan Dalam Pengelolaan Anggaran

Tapteng, WASPADA Online
Mantan Wakil Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), H. Jamaludin Pohan mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan anggaran Pemkab Tapteng. "Saya tidak pernah dilibatkan dalam hal itu," kata Pohan, Jumat (29/6), ditanya wartawan, tentang adanya laporan LSM terkait dugaan korupsi senilai Rp56 miliar di Pemkab Tapteng pada APBD 2006.

Menurutnya, selama menjabat Wakil Bupati periode 2001-2006, dia tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan anggaran. Bahkan pada 2004 dia tidak menjabat lagi, karena mencalonkan diri sebagai anggota DPRD pada Pemilu 2004.

"Bahkan selama 2003-2004, anggaran rutin rumah tangga wakil bupati tidak dicairkan lagi, karena ketika itu saya sudah mengundurkan diri dari jabatan wakil bupati. Apalagi dana Rp30 miliar dituduhkan kepada saya untuk kepentingan pribadi, sedangkan masa itu bukan lagi menjadi pejabat di Pemkab Tapteng," jelasnya.

"Biarlah hukum dan masyarakat menilai kebenarannya, dan terimakasih saya ucapkan kepada Bupati Tapteng, Tuani Lumban Tobing yang telah memaparkan masalah itu," katanya. Sebagaimana diberitakan, sorotan dugaan korupsi di Pemkab Tapteng saat ini mencuat. Sementara kalangan menilai Kejatisu lamban menangani kasus itu.

Berbagai laporan pengaduan, seperti dugaan korupsi Rp2 miliar di Pemkab Tapteng sudah dilaporkan LSM Aurel Citra Independent (ACI) Tapteng, beserta data autentik ke Kejatisu. Selain itu, LSM Pijar Keadilan Sibolga juga melaporkan dugaan korupsi pada APBD 2006 sebesar Rp56 miliar dikelola Dinas Jalan dan Jembatan Pemkab Tapteng.

Desak
Di tempat terpisah, beberapa kalangan di Tapteng minta ketegasan Kejaksaan Tinggi Sumut segera menuntaskan kasus dugaan korupsi yang sudah dilaporkan oleh LSM. Ketua PPM Kecamatan Sorkam Barat, Aidan Hutagalung, mengharapkan Kejatisu segera menindak lanjuti laporan itu. "Jangan di petieskan."

Ali. S. Hutapea: Ketua Ikatan Masyarakat Sorkam

2007-04-08T02:58:00.000-07:00

06 Apr 07 11:17 WIB
Tolak Protap Adalah Harga Mati
Sibolga WASPADA Online

Memunculkan kembali wacana pembentukan Protap, akan menimbulkan konflik di masyarakat Sumut yang dari dahulu selalu menjaga suasana kondusif. Terlebih-lebih adanya oknum yang pro Protap mengeluarkan statemen dengan ancaman serta mendiskreditkan anggota DPRD-SU yang notabene putra daerah Sibolga dan Tapanuli Tengah, membuat berang masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah.

"Kami masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah siap mendukung pernyataan H. Sukran Tanjung yang menolak Protap. Kalau memang harus berdarah kita juga siap melayani karena menolak Protap adalah harga mati bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah, baik itu yang ada di daerah ini mau pun di perantauan." Demikian ditegaskan Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Sibolga Tapanuli Tengah, Drs. H. Mustafa Sibuea, bersama Ketua Pengurus Pusat Majelis Budaya Pesisir Dan Pariwisata Sibolga-Tapteng Pantai Barat Sumut, Radzoki Nainggolan, SE, Ketua Ikatan Mahasiswa Sibolga dan Tapanuli Tengah, Mazuddin, Ketua Ikatan Masyarakat Sibolga-Tapteng, dr. Emirtaris Psb, Spb, Ketua Gema Peta Kusnan Effendy, ST, Ketua Hikbar Sumut, Drs. Sarkawi Simbolon, Ketua Ikatan Masyarakat Sorkam Sumut, Drs. Ali S. Hutapea kepada Waspada, Jumat (6/4).

Menurut mereka, masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah dari dulu sudah bulat menolak wacana Protap. Sebab itu masyarakat tidak akan pernah takut dengan ancaman walau sekali pun dengan darah karena memang pendirian Protap akan membawa kesengsaraan bagi masyarakat, disebabkan dipicu orang-orang serakah akan jabatan dan proyek, tanpa memikirkan masyarakat yang saat ini ekonominya sudah semakin morat-marit.

Lebih lanjut ditegaskan, hendaknya oknum mengatasnamakan pro pendirian Protap berjuang dengan cara terhormat, bukan dengan premanisme yang akhirnya memecah-belah masyarakat Sumut yang benar-benar cinta ketentraman. "Di Sumut sudah tidak ada lagi yang menginginkan cara-cara premanisme yang tidak berpendidikan

Pemda Acuh: Museum Barus Kok Belum Jadi?

2007-03-24T11:50:00.000-07:00

Museum Senilai Rp 1 M akan Dibangun di Barus Tapteng
Barus, Tapteng (SIB)

Museum bernilai Rp 1 miliar akan dibangun di Barus Tapteng meliputi bangunan
fisik museum berikut kelengkapan sarana penunjangnya. “Keberadaan museum diperuntukkan sebagai tempat untuk menyimpan sekaligus melestarikan keberadaan situs/peninggalan benda-benda bersejarah,” kata Ketua Umum Yayasan Museum Barus Raya (The Foundastion Museum of Barus Raya) H Syukran J Tandjung SE kepada wartawan, Jumat (13/10).

Museum akan didirikan di atas tanah seluas 1.000m2 yang terletak di Pasar Baru Kelurahan Padang Masiang Kecamatan Barus Tapteng.

Menurutnya, Barus merupakan kota tua di nusantara yang mempunyai banyak situs dan peninggalan purbakala berupa nisan berangka 602 H dan nisan kubur tanpa prasasti, mata uang negara asing seperti Cina, Belanda dan Spanyol, keramik dari abad XII, prasasti berbahasa Tamil berangka tahun 1010 C, terak besi dan benteng tanah di lobu tua dan Barus Mudik.

“Para ahli arkeologi baik dari dalam negeri dan manca negara telah menjadikan Barus sebagai sumber/pusat penelitian seperti halnya Tim Ecole Francaise d’ Extreme Orient (EFEO) dari Perancis,” katanya.

Guna mewujudkan pembangunan museum ini, lanjut dia telah dijalin kerjasama dengan museum Negeri Pempropsu dan pemerintah seperti Pempropsu dan Pemkab Tapteng.
Ia menjelaskan, sambutan masyarakat Barus dengan rencana ini sangat respon yang ditandai keikutsertaan dengan melibatkan diri dalam kepenggurusan sebanyak 66 orang terhimpun dari kota-kota besar di seluruh Indonesia antara lain Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Padang, Medan, Sibolga dan Pontianak.

Sikap Masyarakat Adat

2007-03-24T11:48:00.000-07:00

SIKAP, PANDANGAN DAN MASUKAN ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN) KEPADA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (MPR RI) atas PERUBAHAN KEEMPAT UUD 1945 pada SIDANG TAHUNAN MPR RI TAHUN 2002

Perubahan konstitusi, baik melalui Amandemen UUD 1945 maupun dengan pembuatan UUD yang baru, merupakan suatu keharusan untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Perjalanan bangsa dan negara yang terus menerus diwarnai oleh berbagai krisis dari mulai proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai saat ini merupakan bukti yang tidak terbantahkan bahwa UUD 1945 sebagai landasan penyelenggaraan negara tidak memadai untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Bukti utama yang paling mencolok dari tidak memadainya UUD 1945 sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kondisi komunitas-komunitas masyarakat adat di seluruh pelosok nusantara -- secara keseluruhan jumlahnya saat ini kami perkirakan antara 50 – 70 juta orang – yang tertindas secara hukum, terpinggirkan secara ideologis dan politik, termajinalisakan secara ekonomi dan menjadi minoritas secara spritual dan kultural. UUD 1945 -- khususnya sebelum adanya amandemen pertama sampai ketiga -- sama sekali tidak mampu melindungi hak-hak masyarakat adat yang merupakan hak asal usul/hak tradisional yang sudah diwariskan dari para leluhur secara turun temurun sebelum Negara Republik Indonesia ada. Hak-hak asal-usul tersebut antara lain: (a) Hak untuk memiliki, mengkontrol dan mengelola sumberdaya alam yang ada di wilayah adatnya masing-masing; (b) Hak untuk mengatur dan mengurus dirinya sebagai komunitas adat sesuai hukum dan kelembagaan adat yang berlaku di masing-masing komunitasnya; (c) Hak untuk memelihara identitas budaya dan keyakinan spritualnya (agama asli) yang bersifat lokal; (d) Hak untuk mengakui dan menentukan keberadaannya sebagai masyarakat adat berdasarkan asal-usul leluhur.

Berdasarkan hak-hak azasi masyarakat adat tersebut di atas maka sudah menjadi keharusan bagi UUD – baik hasil amandemen terhadap UUD 1945 maupun UUD baru nanti – untuk secara tegas dan jelas memberikan pengakuan, perhormatan dan juga perlindungan bagi masyarakat adat sebagai struktur utama pembentuk Negara BHINNEKA TUNGGAL IKA Republik Indonesia.

“Kembali ke ADAT, kembali ke nilai-nilai budaya luhur warisan asli Bangsa Indonesia, juga berarti kita kembali ke Negara BHINNEKA TUNGGAL IKA Republik Indonesia sesuai dengan cita-cita para Pendiri Bangsa”.

Kami mengakui bahwa hak-hak masyarakat adat tersebut, walaupun rumusannya masih belum secara jelas dan tegas, sudah termuat dalam isi amandemen UUD 1945, khususnya amandemen kedua, yaitu pada pasal 18B ayat (2) Bab VI tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya …….”. Juga pada pasal 28-I ayat (3) Bab X A tentang Hak Azasi Manusia juga telah menegaskan bahwa “identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat dihormati” sebagai hak azasi manusia.

Atas dasar ini – dengan tetap menyadari adanya kelemahan-kelemahan dalam proses dan juga hasil perumusan amandemen UUD 1945 selama ini - kami dari AMAN sudah sepantasnya memberi penghargaan dan penghormatan yang tinggi kepada pimpinan dan seluruh anggota MPR RI.

Kami juga meyakini bahwa penghentian atas penindasan, ketidak-adilan dan pemiskinan yang dihadapi masyarakat adat di seluruh pelosok nusantara tidak cukup hanga dengan adanya pasal-pasal sebagaimana kami sebutkan di atas. Tatanan politik nasional yang demokratis partisipatif merupakan prasyarat yang harus dimuat secara jelas dalam perubahan UUD 1945 ini. Dewan Nasional AMAN dalam Rapat Kerja III di Lampung Barat pada bulan Januari 2002 telah merumuskan bahwa demokrasi partisipatif -- yang memungkinkan keterlibatan seluas-luasnya bagi masyarakat adat di seluruh pelosok nusantara dalam proses pembuatan kebijakan publik di tingkat lokal, daerah dan nasional -- hanya bisa diwujudkan apabila: (a) Sistem Pemilihan Umum (PEMILU) yang akan datang – mulai PEMILU 2004 - memungkinkan keikut-sertaan partai politik lokal dan calon independen (tanpa partai politik) untuk bersaing memperebutkan kedudukan sebagai anggota DPR RI dan DPRD (di tingkat kabupaten dan provinsi); (b) Pemilihan Presiden, Gubernur dan Bupati di masa yang akan datang – mulai PEMILU 2004 – dilakukan secara langsung yang pencalonannya memungkinkan bagi calon independen (tanpa partai politik).

Dalam kaitan tatanan politik baru ini kami perlu menyampaikan kembali kekecewaan kami atas rumusan amandemen ketiga UUD 1945 yang menutup peluang bagi calon independen (tanpa melalui partai politik) untuk dipilih menjadi Presiden secara langsung oleh rakyat (pada Pasal 6A Ayat (2)) dan juga untuk dipilih menjadi menjadi anggota DPR RI dan DPRD (pada Pasal 22E Ayat (3) Bab VIIB tentang Pemilihan Umum). Pasal-pasal ini menunjukkan bahwa tatanan politik berdasarkan amandemen UUD 1945 belum memenuhi dengan aspirasi politik masyarakat adat, khususnya beraliandi di AMAN, yang mengehendaki tatanan politik demokrasi partisipatif di Indonesia.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, kami dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyatakan sikap dan pandangan terhadap proses dan hasil-hasil perubahan UUD 1945, sebagai berikut:

1. Agar Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002 ini menuntaskan seluruh proses amandemen terhadap UUD 1945 sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya.

2. Agar Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002 ini memutuskan tentang pembentukan Komisi Konstitusi yang sifatnya sementara (ad hoc) dengan tugas utama untuk melakukan penyempurnaan terhadap proses dan seluruh hasil perubahan UUD 1945, dari yang pertama sampai keempat.

3. Agar Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002 ini menyatakan bahwa UUD 1945 beserta seluruh hasil amandemennya berlaku sampai ada konstitusi (UUD) baru yang disusun secara terbuka dan partisipatif oleh Komisi Konstitusi dan hasil akhirnya kemudian disahkan oleh MPR RI sebagai Konsitusi Baru.

4. Agar Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002 ini memutuskan secara arif untuk tidak memberlakukan UUD 1945 dan perubahan-perubahannya sebagai konstitusi transisi dengan pembatasan waktu pemberlakuan. Pembatasan waktu seperti ini sangat berbahaya keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara karena membuka kemungkinan terjadinya krisis konstitusi yang lebih parah lagi apabila Komisi Konstitusi -- yang kami minta untuk dibentuk oleh MPR hasil PEMILU 2004 -- gagal menghasilkan konstitusi (UUD) baru. Kalau pada akhirnya Komisi Konstitusi gagal memfasilitasi penyusunan Konstitusi Baru maka UUD 1945 dan perubahannya (amandemen pertama sampai keempat) harus tetap berlaku sebagai hukum dasar yang sah bagi Negara Republik Indonesia.

Khusus untuk Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 yang akan segera dibahas dalam Rapat Komisi dan diputuskan dalam Rapat Paripurna, kami menyampaikan sikap, pandangan dan masukan-masukan sebagai berikut:

o Pasal 2 – Memilih alternatif 1 dengan usulan tambahan

Naskah alternatif 1:
Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, ditambah dengan Utusan Golongan yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang diatur oleh undang-undang.

Naskah alternatif 1 setelah usulan penambahan:

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, ditambah dengan Utusan Golongan yang dipilih melalui mekanisme pemilihan yang demokratis oleh golongan yang mengutusnya dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang diatur oleh undang-undang.

Alasan:

Utusan Golongan ini masih sangat perlu ada di MPR RI sebagai utusan dari kelompok masyarakat yang minoritas baik secara etnis, agama/spritual, budaya. Kami sangat berkepentingan dengan masuknya aspirasi kelompok-kelompok minoritas ini di MPR karena kondisi dan realitas kehidupan mereka tidak memungkinkan mempengaruhi proses-proses politik formal yang sudah dikuasai oleh kelompok-kelompok masyarakat dominan di sekitarnya. Kelompok minoritas etnis seperti ini misalnya: Orang Rimba di Jambi, Orang Sakai dan Orang Talang Mamak di Riau, Orang Punan dan kelompok suku-suku kecil Dayak yang tersebar di seluruh pelosok Kalimantan, Orang Bajau/Sama yang tersebar dalam kelompok-kelompok kecil di sebagian besar pelosok nusantara, dan banyak lagi lainnya. Kelompok minoritas agama terutama penganut agama-agama asli atau sistem religi lainnya yang sifatnya bersifat lokal seperti misalnya: Parmalim di Tano Batak, Aluk Todolo di Tana Toraja, Baduy di Banten, Mrapu dan agama semacamnya yang tersebar di NTT, dan banyak lagi lainnya. Khusus untuk Orang Baduy hal ini menjadi sangat penting karena mereka secara spritual aslinya tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam segala urusan negara, termasuk ikut PEMILU.

o Pasal 29 Ayat (1) -- Memilih alternatif 1 (naskah asli UUD 1945), dan menolak sepenuhnya alternatif 2 dan alternatif 3.
o Pasal 29 Ayat (2) – Memilih alternatif 1 (naskah asli UUD 1945), dengan catatan.
Catatan untuk pasal ini:

Harus ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan agama dan apa yang dimaksud dengan kepercayaan. Dalam hal ini kami menuntut agar di dalam AGAMA ini masuk juga agama-agama asli yang sifatnya lokal dan sampai saat ini juga masih dianut dan dilakukan oleh sebagian masyarakat adat di pelosok nusantara.

o Pasal 31 Ayat (2) – Dirubah menjadi:

Negara wajib memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapat pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya

Alasan:

Pendidikan dasar itu adalah hak warga negara, bukan kewajiban. Yang memiliki kewajiban untuk menyediakan/membiayai pendidikan dasar bagi warga negara adalah pemerintah. Dalam hal ini kami perlu mengingatkan bahwa masih ada sebagian (sangat) kecil dari masyarakat adat di pelosok nusantara yang karena keyakinan spritual-kulturalnya tidak menggunakan haknya untuk mendapatkan pendidikan dasar sebagaimana pengertian umum mengenai pendidikan, yaitu bersekolah di ruangan kelas.

o Pasal 31 Ayat (3) – Memilih alternatif 1, dengan perubahan menjadi:

Pemerintah wajib menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bertumpu pada keragaman budaya lokal dan kebutuhan daerah alam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Alasan:

Pencantuman kata wajib sama alasannya dengan alasan untuk Pasal 31 ayat (2). Penambahan “yang bertumpu pada keragaman budaya lokal dan kebutuhan daerah” dimaksudkan agar hasil-hasil pendidikan yang diselenggarakan di daerah memberi manfaat utama bagi masyarakat dan daerah di mana pendidikan itu diselenggarakan. Adanya penekanan terhadap “keberagaman budaya lokal” ini dimaksudkan agar membuka kesempatan ke daerah untuk mengembangkan muatan-muatan lokal yang bisa membekali peserta didik (murid, mahasiswa, peserta pelatihan, dll.) dengan akhlak mulia sesuai budaya-adat setempat. Pendidikan nasional tidak boleh mencerabut anak didik dari akar budaya lokalnya.

o Pasal 31 Ayat (5) – Dirubah menjadi:

Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan nilai-nilai adat serta persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Alasan:

Perlunya penambahan “nilai-nilai adat” ini dimaksudkan untuk membentengi masyarakat Indonesia dari perbudakan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dari luar. Nilai-nilai adat ini akan bisa menjadi penyaring terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi mana saja yang akan memberdayakan mereka dan mana saja yang justru akan menimbulkan pengrusakan buat mereka. Kearifan tradisional dalam pengelolaan sumberdaya alam sebagai salah-satu ekspresi nilai-nilai adat yang dimiliki masyarakat Indonesia telah dikenal luas diseluruh dunia karena kontribusi dan kekuatannya untuk melestarikan hutan, laut dan sebagainya. Pengetahuan dan teknologi tradisional seperti ini harus menjadi landasan/dasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Untuk jangka panjang, hal ini sangat penting untuk mengembalikan dan menjaga harga diri dan martabat bangsa dalam pergaulan internasional.

Demikian sikap, pandangan dan masukan ini kami buat supaya mendapat perhatian Pimpinan dan Seluruh Anggota MPR RI dalam proses pembahasan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jakarta, 3 Agustus 2002

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara,
http://www.aman.or.id/#prs

Mengenal Hari Jadi Kota Medan

2007-03-17T20:02:00.000-07:00

Hari Jadi Kota Medan

Hari jadi Kota Medan diperingati tiap tahun sejak tahun 1970 dan pada mulanya ditetapkan jatuh pada tanggal 1 April 1909. Tetapi tanggal ini mendapat bantahan yang cukup keras dari kalangan pers dan beberapa orang ahli sejarah karena itu, Walikota membentuk panitia sejarah hari jadi Kota Medan untuk melakukan penelitian dan penyelidikan.

Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya Medan No. 342 tanggal 25 Mei 1971 yang waktu itu dijabat oleh Drs. Sjoerkani dibentuklah Panitia Peneliti Hari Jadi Kota Medan. Duduk sebagai Ketua adalah Prof. Mahadi, SH, Sekretaris Syahruddin Siwan, MA, Anggotanya antara lain Ny. Mariam Darus, SH dan T.Luckman, SH.

Untuk lebih mengintensifkan kegiatan kepanitiaan ini dikeluarkan lagi Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya Medan No.618 tanggal 28 Oktober 1971 tentang Pembentukan Panitia Penyusun Sejarah Kota Medan dengan Ketuanya Prof.Mahadi, SH, Sekretaris Syahruddin Siwan, MA dan Anggotanya H. Mohammad Said, Dada Meuraxa, Letkol. Nas Sebayang, Nasir Tim Sutannaga, M.Solly Lubis, SH, Drs.Payung Bangun, MA dan R. Muslim Akbar.

DPRD Medan sepenuhnya mendukung kegiatan kepanitiaan ini sehingga merekapun membentuk Pansus yang diketuai M.A. Harahap, dengan Anggotanya antara lain Drs.M.Hasan Ginting, Ny. Djanius Djamin, SH, Badar Kamil, BA dan Mas Sutarjo.

Dengan berbagai persidangan dan perjalanan panjang menetapkan bahwa perkampungan yang didirikan oleh Guru Patimpus (nenek moyang Datuk hamparan Perak) tanggal 1 Juli 1590 diusulkan kepada Walikota Medan untuk dijadikan sebagai hari jadi Medan dalam bentuk perkampungan yang kemudian dibawa ke Sidang DPRD Tk.II Medan untuk disahkan. Berdasarkan Sidang DPRD tanggal 10 Januari 1973 ditetapkan bahwa usul tersebut dapat disempurnakan.

Sesuai dengan hal itu oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Medan mengeluarkan Surat Keputusan No.74 tanggal 14 Februari 1973 agar Panitia Penyusun Sejarah Kota Medan melanjutkan kegiatannya untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Berdasarkan perumusan yang dilakukan oleh Pansus Hari Jadi Kota Medan yang diketuai oleh M.A.Harahap bulan Maret 1975 bahwa tanggal 1 Juli 1590 merupakan hari jadi kota Medan dan sebagai landasannya adalah didirikannya Si Sepuluh Dua Kuta di Areal Medan.

Secara resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tk.II Medan menetapkan tanggal 1 Juli 1590 sebagai Hari Jadi Kota Medan dan mencabut Hari Ulang Tahun Kota Medan yang diperingati tanggal 1 April setiap tahunnya pada waktu-waktu sebelumnya.

Anak Desa Sorkam

2007-03-17T19:57:00.001-07:00

Hidupnya adalah Dunia Politik

Mantan Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR RI menapaki jenjang karir politik dari bawah. Hidupnya adalah dunia politik. Pria kelahiran Sibolga, 14 Agustus 1945, ini kalah di kandang sendiri dalam konvensi capres Partai Golkar. Kemudian dalam Munas Partai Golkar di Bali harus rela melepas jabatan Ketua Umum dan menyerahkannya kepada Jusuf Kalla.

Akbar, politisi ulung dan licin yang bebas dari ancaman jerat hukum setelah Mahkamah Agung menerima permohonan kasasinya, diungguli Wiranto dalam Konvensi Nasional Calon Presiden Partai Golkar, Selasa 20 April 2004, melalui dua putaran pemungutan suara. Pada putaran pertama Akbar Tandjung masih mengungguli Wiranto dengan perolehan suara 147-137. Disusul Aburizal Bakrie 118, Surya Paloh 77 dan Prabowo Subianto 39 suara, dengan 28 suara tidak sah dan 1 suara abstein.

Namun pada putaran kedua limpahan suara dari kandidat lain lebih banyak beralih ke Wiranto. Di putaran kedua, ia meraih 227 sedangkan Wiranto 315 suara, dengan abstain 1 dan tidak sah 4 suara.

Setelah melalui masa kecil dan menamatkan Sekolah Rakyat (SR) di Medan, ia pun pindah ke Jakarta. Di kota ini ia menamatkan pendidikan SMP Perguruan Cikini dan SMA Kanisius. Selanjutnya ia memilih kuliah di Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

Pergumulannya dengan dunia politik dimulai ketika masih kuliah. Tahun 1966 ia aktif dalam gerakan mahasiswa pada saat pengganyangan G 30 S /PKI melalui Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Universitas Indonesia (KAMI-UI) dan Laskar Ampera Arief Rahman Hakim. Aktivitasnya itu merupakan modal kuat untuk ikut dalam bursa pemilihan ketua senat mahasiswa.

Tahun 1967-1968 terpilih menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Tahun 1998 1968 aktif dalam Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Indonesia. Selain itu, ia juga terpilih menjadi Ketua Mapram Universitas Indonesia.

Aktivitasnya tidak hanya dilakukan di dalam kampus. Ia pun terdaftar sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Pada tahun 1969-1970 berhasil terpilih sebagai Ketua Umum HMI Cabang Jakarta dan tahun 1972-1974 Ketua Umum Pengurus Besar HMI. Organisasi mahasiswa ekstrakampus bukan hanya HMI. Untuk menjalin kerja sama dengan organisasi lainnya, pada tahun 1972 ia ikut mendirikan Forum Komunikasi Organisasi Mahasiswa Ekstra Universiter (GMNI, PMKRI, PMII, GMNI, HMI) yang kemudian dikenal dengan nama Kelompok Cipayung.

Kehidupan berorganisasi Akbar Tandjung tidak berhenti sampai di situ. Tahun 1973 ia pun ikut mendirikan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Baru pada tahun 1978-1981 menduduki posisi Ketua Umum DPP KNPI. Sebagai Ketua Umum KNPI, ia juga turut mendirikan Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI) tahun 1978 dan hingga tahun 1980 duduk sebagai Ketua DPP Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI).

Kiprahnya yang cemerlang di organisasi kepemudaan membuat langkahnya semakin lempang dalam menapaki jalur politik. Tak heran jika tahun 1983-1988 ia diberi kepercayaan menduduki posisi Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar. Seiring perubahan angin politik, Golkar yang begitu dominan pada masa Orde Baru terkena tuntutan perubahan. Golkar yang semula alergi disebut partai akhirnya mendeklarasikan diri sebagai partai menjadi Partai Golkar. Pada tahun 1998 sampai sekarang ia kukuh sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Anggota DPR
Berbeda dengan kebanyakan politikus di Indonesia, Akbar tidak perlu menjadi anggota legislatif dari DPRD II kemudian naik ke DPRD I, setelah itu baru menjadi anggota DPR RI. Track record-nya sebagai aktivis kampus dan Ketua HMI menjadi modal besar baginya untuk langsung menjadi anggota DPR RI dari fraksi Golkar. Sejak tahun 1977 sampai 1988 ia menjadi anggota FKP DPR RI mewakili Propinsi Jawa Timur. Di lembaga perwakilan ini ia sempat mengecap posisi Wakil Sekretaris FKP DPR RI periode 1982-1983.

Tahun 1987-1992 ia dipercaya menduduki Sekretaris FKP-MPR RI sekaligus sebagai anggota Badan Pekerja MPR RI. Setelah Pemilu tahun 1992, kembali ia menjadi anggota DPR/MPR. Untuk periode 1992-1997, ia kembali menduduki jabatan Sekretaris FKP MPR RI.dan sekaligus Anggota Badan Pekerja MPR RI.

Tahun 1997-1998 ia terpilih menjadi Wakil Ketua FKP MPR RI. Tahun 1997-1999 sebagai Wakil Ketua Fraksi FKP MPR RI dan Wakil Ketua PAH II Badan Pekerja MPR RI.

Setelah mengalami gejolak politik tahun 1998, Golkar segera melakukan perubahan internal. Golkar menjadi partai politik yang menggaungkan paradigma baru. Akbar Tanjung pun terpilih sebagai ketua umum. Setelah Pemilu dipercepat menjadi tahun 1999, Akbar terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI sampai sekarang..

Dalam situasi global yang memungkinkan semakin terbukanya arus komunikasi dan semakin pentingnya kerja sama, maka DPR pun menjalin kerja sama dengan parlemen-parlemen negara sahabat. Sebagai Ketua DPR, Akbar pun dipercaya menjadi President of AIPO (Asean Inter Parliamentary Organization) periode 2002-2003 dan President of PUOICM (Parliamentary Union of OIC Members) periode 2003-2004.

Pembantu Presiden
Kemampuan organisasi dan manajerial semasa aktif di organisasi kemahasiswaan, kepemudaan, maupun di partai politik menarik perhatian Presiden untuk mengangkatnya sebagai menteri. Tercatat beberapa kali Akbar Tandjung memasuki lingkaran dalam pengambil keputusan.

Tahun1988-1993 untuk pertama kalinya ia menjadi menteri dengan jabatan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga, pada Kabinet Pembangunan V. Selanjutnya periode 1993-1998 Suami dari Krisnina Maharani ini dipercaya menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat, Kabinet Pembangunan VI. Pada Kabinet Pembangunan VII yang tidak berumur panjang, Akbar mendapat kepercayaan menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman. Selepas pergantian presiden dari HM Soeharto ke BJ Habibie, ia diangkat menjadi Menteri Sekretaris Negara, Kabinet Reformasi Pembangunan periode 1998-1999.

Pengalaman Internasional
Kesibukan berorganisasi bukanlah halangan untuk menimba ilmu dan memperkuat jaringan internasional. Jika ada kesempatan, mengapa hal itu harus disia-siakan? Maka, pada tahun 1972 ia Mengikuti Asia and Pacific Students Leaders Program-Departement of State USA, selama tiga bulan. Disusul kemudian tahun 1974 mengikuti pertemuan Majelis Pemuda se Dunia (World Assembly of Youth) di Nakhadka, Rusia. Tahun 1988 Memimpin Delegasi Indonesia dalam pertemuan Menteri-Menteri Olah Raga se Dunia di Moskow.

Pada tahun 1990 memimpin delegasi Indonesia dalam Dialog Malaysia Indonesia (Malindo), di Kuala Lumpur. Tahun 1995 mengikuti Seminar Federasi Real Estat Sedunia (FIABCI), di Paris, Perancis. Selanjutnya tahun 1996 mengikuti Kongres Habitat II di Nairobi, Afrika.

Tahun 1998 mengikuti KTT ASEAN di Hanoi. Satu tahun kemudian yaitu pada Oktober 1999 memimpin delegasi untuk mengikuti Sidang International Parliament Union (IPU) di Yordania.

Tahun 2000 Memimpin Delegasi pada Sidang Inter-parliamentary Union (IPU) di Jakarta. Pada tahun yang sama memimpin delegasi pada Sidang AIPO di Singapura.

Tahun 2001 memimpin delegasi pada Konferensi Ketua-Ketua Parlemen Se-Dunia, di NewYork. Masih di tahun yang sama memimpin delegasi pada Sidang AIPO di Thailand. Dan, tahun 2002 memimpin delegasi pada Sidang AIPO di Vietnam.

Penghargaan
Sumbangan dan dharma bakti Akbar Tandjung terhadap bangsa dan negara tidak sia-sia. Pemerintah Republik Indonesia menganugrahkan Penghargaan Bintang MahaputraAdi Pradana tahun 1992 dan Bintang Republik Indonesia tahun 1998.

Yang menarik adalah, kiprah Akbar Tanjung pun mendapat perhatian dari luar negeri. Ia memperoleh Penghargaan Kruis in de Orde van Oranje-Nassau dari Pemerintah Kerajaan Belanda pada tahun 1996.

Menuju RI-1
Kini Akbar Tandjung telah masuk dalam kompetisi bersama waraga negara terbaik negeri ini untuk menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebagai calon pemimpin dari 220 juta jiwa penduduk, perlu visi yang kuat agar dapat memajukan bangsa ini dari keterpurukan, terutama agar keluar dari krisis sejak 1997.

Sebagai kandidat presiden, Akbar memiliki pemandangan bahwa saat ini Indonesia masih berada pada masa transisi. Namun menurutnya, mtransisi tidak boleh dibiarkan berjalan terlalu lama. Pemilihan umum 2004 merupakan batas konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 untuk menciptakan kepemimpinan nasional yang baru, yang mampu mengatakan bahwa situasi yang tidak menentu ini harus segera diakhiri. Kewenangan yang ada pada pemilu 2004 diharapkan dapat melahirkan pimpinan nasional yang terampil, yang memiliki agenda yang jelas dan terukur untuk membawa Indonesia kepada situasi yang lebih baik.

Untuk dapat keluar dari krisis, Indonesia memerlukan seorang pemimpin yang mempunyai catatan pengalaman panjang; seorang pemimpin dengan gagasan dan pandangan yang jelas; yang memiliki keterampilan politis dan birokratis yang memadai; yang mampu melakukan koordinasi dan mengkomunikasikan kebijakan-kebijakannya tidak saja kepada elite nasional yang ada, tetapi juga kepada masyarakat banyak.

Akhirnya, Indonesia memerlukan seorang pemimpin yang dapat menciptakan kesepakatan-kesepakatan yang dinegosiasikan. Kemampuan untuk membangun konsensus di antara kekuatan-kekuatan sosial-ekonomi dan politik yang ada merupakan modal tambahan yang amat diperlukan untuk membawa Indonesia ke arah situasi yang lebih baik.

Akbar melihat terdapat beberapa persoalan mendesak yang perlu segera diselesaikan oleh pemerintahan yang akan terbentuk nantinya. Di antara persoalan itu adalah (1) pemulihan ekonomi, yang menurutnya saat ini prosesnya cenderung tidak terstruktur dan tidak sistematis karena dilaksanakan tanpa prioritas yang layak dan dapat dipercaya;

(2) kesejahteraan dan kualitas manusia, yang secara kuantitas laju pemulihan ekonomi sepanjang lima tahun terakhir ini belum mampu menciptakan lapangan kerja dan penghidupan yang layak bagi banyak warga negara;

(3) kedaulatan ekonomi dan kemandirian bangsa yang menurun drastis sejak krisis terjadi; (4) lingkungan hidup dan pertanahan. Menurutnya, persoalan mendesak di bidang lingkungan hidup dan pertanahan adalah menurunnya kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta buruknya penegakan hukum dan property rightsdi bidang pertanahan;

(5) keamanan dan rasa aman, di mana terjadi kemerosotan sangat besar pada sektor ini; (6) penegakan hukum dan HAM. Masalah ini kemungkinan terjadi karena perangkat hukum yang ada tidak mampu menanggulangi pelanggaran hukum atau pelaku dan institusi yang ada saat ini tidak mampu menjalankan langkah penegakan hukum;

(7) demokrasi, kemandirian daerah, dan integrasi bangsa. Selama lima tahun terakhir perjalanan demokrasi mengalami perkembangan yang menggembirakan, namun sayangnya sering pula muncul kekerasan, konflik sosial, teror, dan persaingan antarelite. Aspirasi dari bawah sering diabaikan atau dijadikan komoditi untuk hal-hal uang tidak produktif atau disintegrasi;

(8) keharmonisan dan kerukunan sosial. Sama seperti masalah lainnya, keharmonisan dan kerukunan sosial pun mengalami kemerosotan; (9) perempuan dan kesetaraan jender. Perempuan Indonesia masih memiliki banyak masalah seperti rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, tingginya angka kematian ibu dan bayi, juga kekerasan terhadap perempuan, baik di lingkungan rumah tangga maupun di luar rumah tangga.

Strategi Membangun Indonesia Sejahtera
Peliknya masalah yang dihadapi membuat berbagai masalah itu tidak dapat diselesaikan sekaligus. Untuk itu diperlukan ketajaman untuk memilih hal-hal mana saja yang mendesak diselesaikan. Akbar Tandjung menyebut formula bagi strateginya itu adalah Tri Sukses Pembangunan yang terdiri dari Sukses Pembangunan Ekonomi, Sukses Pembangunan Hukum, dan Sukses Pembangunan Sosial-Kemasyarakatan.

Untuk menyukseskan program itu Akbar secara terbuka mengatakan membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Selain itu, dari figur pemimpin sendiri diperlukan kepemimpinan nasional yang terampil, mempunyai pandangan dan agenda kerja yang jelas, yang bersedia menghimpun seluruh kekuatan yang ada, baik pada tingkat masyarakat maupun negara, dan yang paham tantang kondisi objektif yang dihadapi bangsa dan negara.

Hanya orang yang mempunyai visi yang kuat, pengalaman yang teruji, dan yang dapat memenangkan hati rakyatlah yang mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, yakni Indonesia sejahtera. Kepemimpinan nasional yang demikian itu akan lahir dari suatu proses seleksi kepemimpinan yang objektif dan rasional, yakni melalui pemilihan umum yang demokratis, jujur dan adil.

Sebagai seorang yang telah memiliki pengalaman di bidang pemerintahan, legislatif, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, serta kini Ketua Umum DPP Partai Golkar, Akbar mengaku merasa terpanggil untuk menjalankan amanat yang mulia itu. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dan doa restu dari segenap Keluarga Besar Partai Golkar untuk ikut berkompetisi dalam Konvensi Partai Golkar, dengan harapan dapat terpilih sebagai Calon Presiden RI dari Partai Golkar.

Tak lupa, Akbar meneriakkan slogan andalannya “Mari ‘Maju Bersama, Membangun Indonesia Sejahtera’.”

Pulo Tao

2007-03-17T19:52:00.001-07:00

PTUN Tolak Gugatan atas Pulo Tao

Medan, Kompas - Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Medan menolak gugatan atas Pulo Tao seluas 13.836 meter persegi di Desa Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Dalam keputusan yang dibacakan, Selasa (23/5), majelis hakim yang diketuai Yodi Martono W menyatakan, PTUN tidak berwenang absolut dalam memutuskan perkara itu.
Gugatan diajukan Yayasan Parik Sabungan dan Pasaribu Malau kepada Kepala Kantor Pertanahan Tarutung yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1/1974/Pulo Tao di Desa Simanindo pada 23 Januari 1974 atas nama Humpul Pane Sidauruk. Gugatan juga diajukan kepada Riris Hasibuan, istri Togar Partahi Sumurung Sidauruk (almarhum), yang saat ini memegang sertifikat atas Pulo Tao.

Dalam gugatan itu disebutkan, Riris Hasibuan telah ingkar janji karena ingin memiliki tanah adat Nantinjo dan mengganti nama Pulo Malau menjadi Pulo Tao. Perubahan itu dinilai menimbulkan kerugian bagi seluruh keturunan Ompu Guru Tatea Bulan yang mengklaim sebagai ahli waris Pulo Malau.

Pengacara penggugat, Walsomen Pasaribu, seusai pembacaan putusan mempertanyakan ketidakwenangan PTUN atas perkara itu. Ia juga mempertanyakan alasan penggugat yang dinyatakan majelis hakim tidak berkualitas karena gugatannya dinilai tidak relevan. "Kalau soal tanah seperti ini kami tidak bisa mendapat keadilan dari PTUN, harus ke mana lagi?" katanya.

Menurut Yodi, kasus penggantian nama pulau atau kepemilikan atas pulau bukan merupakan kewenangan PTUN untuk memutuskan. "Perkara kepemilikan itu lebih tepat jika dibawa ke pengadilan negeri," ujar Yodi Martono.

PRSU Dibuka

2007-03-17T19:43:00.000-07:00

PRSU Dibuka 12 April

Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) merupakan ajang promosi produk dan kepariwisataan Sumut. Tahun ini, PRSU ke-36 dirangkai dengan peringatan hari jadi Sumatera Utara ke-59 yang diselenggarakan mulai 12 April hingga 13 Mei 2007 di Tapian Daya Jalan Gatot Subroto Medan.

“Event ini memberikan kesempatan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, para pengusaha untuk mempromosikan produk dan jasa kepada masyarakat,” ungkap pengurus Yayasan PRSU Drs Panusunan Pasaribu MM, kemarin.

Saat ini, peserta yang sudah mendaftar ke Yayasan PRSU sebanyak 26 peserta yang terdiri dari Pemprovsu/Pemkab/Pemko se-Sumatera Utara, 2 peserta dari DKI Jakarta, 2 peserta dari Nangroe Aceh Darussalam dan Kalimantan Timur, 1 peserta dari luar negeri yakni dari Kerajaan Negeri Pulau Penang-Malaysia, 7 peserta dari BUMN/BUMD, 60 peserta dari swasta dan UKM-IKM dan 17 peserta pusat jajanan.

Untuk memeriahkan acara ini, rencananya pihak penyelenggara akan membuat berbagai hiburan kesenian kepada masyarakat.

”Mungkin seperti tahun-tahun lalu, kita tetap akan membuat acara kesenian, seperti musik, pemilihan model, tari, kesenian tradisional dan tentunya juga akan dimeriahkan oleh artis-artis ibukota,” jelas Panusunan didampingi Sekretaris Yayasan PRSU Zulkifli Efendi SE.

Menurut Panusunan, arena PRSU ke-36 ini akan dijadikan sarana informasi dan promosi, khususnya potensi yang dimiliki Sumatera Utara seperti budaya, pariwisata, perdagangan, industri, teknologi dan pendidikan.

Batang Angkola Juara

2007-03-17T19:34:00.000-07:00

Kecamatan Batang Angkola Juara Umum MTQN ke-39 Tapsel

Mar 16, 2007 at 08:36 AM
Huristak, Tapsel (SIB)

Kecamatan Batang Angkola berhasil sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Qur'an Nasional (MTQN) ke-39 tingkat Kabupaten Tapsel.

Pelaksanaan MTQN yang dipusatkan di lapangan bola kaki Kecamatan Huristak itu secara resmi ditutup Bupati Tapsel, Rabu (14/3) malam yang ditandai dengan pemukulan bedug.
Dipastikannya Kecamatan Batang Angkola sebagai juara umum pada MTQN ke-39 tingkat Kabupaten Tapsel, setelah kafilah Batang Angkola berhasil meraih nilai 45 dari 9 kategori perlombaan, disusul Kecamatan Dolok dengan nilai 31 dan Kecamatan Sayur Matinggi dengan nilai 23.

Bupati Tapsel Ir H Ongku P Hasibuan MM dalam sambutannya mengatakan, Al-qur'an adalah sumber hukum pokok dalam Islam, bahkan para ulama terkenal pada umumnya mengatakan bahwa kemunduran umat Islam saat ini adalah diakibatkan kurang mengamalkan dan menghayati isi kandungan Al-qur'an itu sendiri.

Oleh karena itu, umat Islam dituntut mampu membaca Al-qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidahnya dan mampu memahami isinya bahkan kalau bisa mampu menghafal serta mengamalkan isi kandungan Al-qur'an itu dalam kehidupan sehari-hari.

Karenanya, bupati mengajak melalui event MTQ selain mengembangkan seni membaca Al-qur'an di tengah-tengah kehidupan masyarakat untuk melestarikan syi'ar agama dan mengamalkan ajarannya, juga menggairahkan dan menggalakkan generasi muda Islam untuk menghafal dan memahami kitab suci Al-qur'an.

Kepada para qori dan qoriah yang menjadi juara/terbaik diucapkan selamat dan terus mengasah kemampuan, karena para qori dan qoriah terbaik itu akan menjadi duta Tapsel pada MTQN tingkat Sumut. Kepada para qori dan qoriah yang belum menjadi juara diminta jangan berkecil hati tetapi jadikanlah ketidak berhasilan itu sebagai evaluasi untuk dapat mempersiapkan diri secara matang pada MTQ mendatang.

Sebelumnya, ketua panitia Affan Siregar SE melaporkan, pelaksanaan MTQ sejak tanggal 10 s/d 14 Maret 2007 yang dipusatkan di lapangan bola kaki Kecamatan Huristak berjalan dengan baik dan lancar yang diikuti 706 qori dan qoriah dari 28 Kecamatan se-Tapsel. Kondisi para qori dan qoriah serta dewan hakim selama perlombaan semua dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti seluruh jenis perlombaan dengan baik hingga acara penutupan.

Museum Barus: Pemda Tapteng Tidak Serius (?)

2007-03-15T23:56:00.003-07:00

Barus Seharusnya Jadi Cagar Budaya

Tak mudah mencari tahu tentang sejarah Barus saat kita berada di kota tersebut. Jangankan museum, peta atau informasi tentang kawasan bersejarah itu pun tak ada. Pengunjung yang datang ke sana hanya akan berhadapan dengan masyarakat yang kebanyakan tidak lagi paham dengan sejarah mereka sendiri.

Satu-satunya sumber informasi yang bisa ditemui di Barus adalah sebuah rumah di Pasar Barus yang dijadikan gudang penyimpanan hasil penggalian para peneliti dari Ecole Francaise d’Extreme-Orient (EFEO), Perancis, bekerja sama dengan peneliti dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas). Namun, sampai kini rumah tersebut masih tertutup untuk umum dengan alasan barang-barang tersebut masih dalam proses penyelidikan.

Kalangan arkeologis, sejarawan, dan tokoh masyarakat Barus berharap, sebagai tempat yang kaya dengan situs arkeologi, kawasan Barus di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, seharusnya dijadikan cagar budaya. Di samping untuk melestarikan situs sejarah yang masih tersisa, pembuatan cagar budaya di Barus diharapkan bisa mengenalkan kawasan Pantai Barat Sumatera itu sebagai pusat peradaban Nusantara abad I-XVII Masehi.

"Kawasan Barus sangat layak untuk dijadikan cagar budaya mengingat banyaknya temuan arkeologis dan kekayaan sejarah kota ini," tutur Lucas Partanda Koestoro, Kepala Balai Arkeologi Medan.

Menurut sejarawan Melayu Tengku Luckman Sinar, selama ini pemerintah telah membangun kota-kota tanpa memerhatikan aspek sejarah dan nilai-nilai lokal, tetapi lebih berdasarkan orientasi ekonomi praktis dan kepentingan politik. Akibatnya, kawasan-kawasan yang memiliki sejarah tinggi seperti Barus sering kali diabaikan. "Seharusnya, nilai-nilai sejarah itu bisa digali lagi atau diteruskan sebagai bagian dari identitas kita. Bahaya jika suatu bangsa tidak lagi memiliki identitas," ungkapnya.

Lucas Partanda menyatakan, untuk mengembalikan Barus sebagai kota perdagangan sangatlah sulit. Tetapi, Barus bisa menjadi aset berharga bagi dunia akademik dan wisata. "Jika dikelola dengan baik, kawasan bersejarah seperti Barus bisa juga mendatangkan uang," ujarnya.

MENURUT Lukman, selama ini Barus telah dilupakan dalam penyusunan sejarah nasional. "Sejarah kita hanya berorientasi ke Jawa. Sejarah Barus ini sudah seharusnya dimasukkan dalam buku-buku sejarah untuk anak-anak karena bukti-bukti empirisnya sudah jelas. Dinas Pendidikan hendaknya mengaktualisasikan fakta-fakta sejarah Barus dalam kurikulum pendidikan sejarah di SD-SLTA," paparnya.

Lucas Partanda menambahkan, jika pemerintah mau membangun museum pihaknya siap menyerahkan ribuan artefak hasil penggalian yang kini disimpan di rumah tersebut. "Artefak hasil penggalian tersebut milik Barus dan kini disimpan sementara di rumah penduduk. Idealnya di Barus memang ada museum yang menampung hasil penggalian tersebut sehingga masyarakat bisa ikut belajar," imbuhnya.

Camat Barus Hotmauli Sitompul juga menyebutkan bahwa masyarakatnya kini tidak tahu lagi tentang sejarahnya sendiri. "Sejarah tentang Barus hanya diketahui oleh orang- orang tua saja. Generasi muda, apalagi anak-anak, tidak tahu lagi tentang sejarah kami sendiri karena tidak adanya teks tertulis yang kami miliki," tuturnya.

Literatur tentang Barus sebenarnya sangat banyak dan telah berusia ratusan tahun. Namun, hampir semua literatur itu ditulis dalam berbagai naskah kuno berbahasa asing, mulai dari literatur Yunani, Siriah, Armenia, Arab, India, Tamil, China, Melayu, dan Jawa. Barus juga disebut-sebut dalam literatur Eropa pada periode yang lebih awal.

Menurut Lucas Pratanda, sejarah Barus memang begitu gelap. Keanekaragaman bahasa yang memuat tentang Barus justru mengaburkan informasi yang pasti karena orang-orang dari luar Barus tersebut menyebut nama tempat dan berbagai istilah dengan cara masing-masing. Salah satu sisi gelap yang sampai sekarang belum terjawab oleh para ahli dengan pasti, yaitu kapan kota ini didirikan dan di mana lokasi persis pusat kota Barus seperti yang disebut dalam berbagai literatur kuno.

Berbagai jejak fisik yang tertinggal di Barus juga masih terpendam di dalam tanah dan sebagian telah hilang ditelan abrasi air laut yang dahsyat pada tahun 1970-an sampai 1980-an. Kini, satu-satunya bangunan yang tersisa dari Barus hanya berasal dari era lebih muda, yaitu benteng Belanda yang dilengkapi penjara.

Menyongsong Pembentukan Kab. Tapanuli Barat

2007-03-15T23:56:00.002-07:00

Kalangan Pemuda Minta Pemekaran Daerah Simalungun Cukup Dua Kabupaten Saja
26 Jan 2004 10:06:07 AM

Jakarta (LIN). Pengurus Komisi Pusat Upaya Penyelamatan Aset Siantar-Simalungun (UPASS) Irwansyah Damanik SH, dan Koordinator Forum Lintas Pemuda Simalungun (Forlips) Ir Agustinus Sihaloho, secara terpisah menyebutkan pemekaran daerah Simalungun tidak cukup hanya didasarkan pada alasan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah atau percepatan pembangunan, melainkan juga harus didasari pada target keutuhan sendi sosial budaya karena Simalungun kini telah merupakan daerah heterogen.

Irwansyah Damanik dan rekannya Tanjung mengatakan di Medan, idealnya Simalungun cukup dimekarkan menjadi dua kabupaten saja, bukan tiga. Pihak pengambil keputusan dalam hal ini jangan hanya mendengarkan suara legislatif (DPRD) saja, melainkan juga suara rakyat di lapangan.

Mereka mengemukakan hal itu menanggapi adanya desakan atau gagasan sekelompok masyarakat daerah ini agar daerah Simalungun dimekarkan menjadi tiga kabupaten dengan alasan topografi atau rentang jangkauan pembangunan. Pihak DPRD Simalungun yang dipimpin Wakil Ketua Ngatijan Thoha dalam rapat panitia khusus (Pansus) Pemekaran Simalungun, Kamis (15/1) lalu, memang belum memutuskan apakah Simalungun akan dimekarkan menjadi dua atau tiga kabupaten.

Menurut Irwansyah, daerah Simalungun cukup dimekarkan menjadi dua kabupaten saja, yaitu menjadi Kabupaten Simalungun dan Simalungun Hataran. Secara topografis dan geografis, pemekaran menjadi dua kabupaten itu akan menjadikan kedua "Simalungun" memiliki kekuatan potensi ekonomi yang sama sehingga akan bersaing dengan sehat, misalnya dari sumber perkebunan, pariwisata, pertanian, jasa, niaga, dsb.

Hal senada juga disebutkan Agustinus Sihaloho dari Forlips, bahwa pemekaran daerah Simalungun menjadi dua kabupaten merupakan pilihan dan keputusan tepat karena relatif sesuai dengan latar belakang sejarah (historical background). Selain itu, potensi ekonominya akan tampak berimbang. Misalnya Kabupaten Simalungun akan memiliki objek wisata Danau Toba di Parapat, dan Kabupaten Simalungun Hataran akan memiliki objek wisata Danau Toba di Haranggaol.

Dengan dominasi potensi agrobisnis, Simalungun yang satu memiliki perkebunan sawit, dan Simalungun yang satu lagi memiliki perkebunan teh. Sihaloho mengatakan kalau soal nama, kami cenderung mengusulkan nama kabupaten baru hasil pemekaran Simalungun ini adalah Kabupaten Sidamanik atau Kabupaten Purba Raya, dengan alasan perlunya monumentasi pelestarian nama dan perjuangan Raja Simalungun pada zamannya.

Bersama Simalungun, kini terdapat lima daerah yang sedang berjuang memekarkan diri, yaitu Asahan untuk membentuk Kabupaten Batubara, Tapsel untuk Angkola Sipirok, Tapteng untuk Tapanuli Barat atau Barus Raya, dan Kabupaten Nias untuk Nias Barat dan Kota Gunung Sitoli.