KESULTANAN SORKAM

Indonesia Merdeka Karena Amerika?

2008-12-11T20:50:00.000-08:00

Judul buku ini sangat provokatif, beberapa kawan yang melihat buku ini ketika saya sedang membacanya umumnya akan berkomentar, “Ah, masa sih ?”, “Apa iya?”. Ketika saya menemukan buku inipun secara spontan saya berkomentar sama dan menjadi penasaran untuk membacanya. Apalagi ketika melihat nama penulisnya yang tak asing bagi saya, Frances Gouda, guru besar sejarah di jurusan Ilmu Politik Universitas Amsterdam - Belanda yang banyak menulis buku tentang sejarah Indonesia. Salah satu buku menariknya “Dutch Culture Overseas: Praktik Kolonial di Hindia Belanda, 1900-1942” telah diterjemahkan oleh Serambi pada beberapa tahun yang lalu.

Kontroversi Buku CIA dan Sejarah Peran CIA Mengkerdilkan Ekonomi Indonesia

2008-12-11T20:45:00.000-08:00

Keberhasilan agen CIA dalam memenjarakan ekonomi Indonesia di rezim Soeharto dengan utang dan eksploitasi emas (Papua), migas dan sumber daya alam lainnya, tentu membutuhkan kaki tangan orang Indonesia sendiri. Sudah pasti ada orang-orang Indonesia yang menjadi penghianat yang menjual kehormatan dan kekayaan bangsa demi kepentingan pribadi maupun golongan.

Jadi kalau kita percaya John Pilger dan John Perkins, sejak tahun 1967 Indonesia sudah mulai dihabisi (plundered) dengan tuntunan oleh para elit bangsa Indonesia sendiri yang ketika itu berkuasa. Ditambah dengan tulisan Tim Weiner, sudah pasti ada agen CIA yang berasal dari elit bangsa. Siapakah itu?

Polda Sumut Kirim Permohonan Pemeriksaan Walikota Siantar

2008-11-27T04:24:00.001-08:00

Polda Sumatera Utara telah mengirimkan surat permohonan izin tertulis kepada Presiden RI untuk melakukan pemeriksaan terhadap Walikota Siantar, RE. Siahaan yang menjadi tersangka kasus dugaan manipulasi dalam penerimaan CPNS tahun 2005.

“Permohonannya sudah dikirim, tinggal menunggu jawaban (dari Presiden RI),” kata Kapolda Sumut, Irjen Nanan Soekarna menjawab wartawan di Medan, Kamis, usai pelantikan 285 bintara Polri di Sekolah Polisi Negara (SPN) Sampali.

Marah Halim Cup Diikuti Klub Terkemuka di Indonesia

2008-11-27T04:19:00.000-08:00

Turnamen sepakbola “Marah Halim Cup” yang rencananya akan digulirkan kembali tahun 2009, disarankan diikuti klub-klub terkemuka di Indonesia, sementara tidak perlu dulu mengundang tim dari luar negeri.

“Kalau bisa, pihak panitia penyelenggara event tersebut mengutamakan klub sepakbola di tanah air yang bisa menarik minat penonton,” kata tokoh sepakbola Sumut, Suryanto Herman kepada ANTARA di Medan, Kamis.

Sumber

40 tahun Kalumpang Sorkam Kanan tak tersentuh pembangunan

2008-11-14T17:02:00.000-08:00

WARGA Sorkam Kanan, Kec. Sorkam Barat, Kab. Tapteng pada umumnya menggantungkan hidup dari sektor pertanian dan perkebunan hingga mencapai 95 persen. Rata-rata hasil pertanian dan perkebunan itu untuk mengangkatnya menggunakan satu akses jalan yaitu Jalan Kalumpang.

Sudah puluhan tahun sejak orde baru hingga reformasi pembangunan jalan aspal yang didambakan masyarakat dari sentuhan tangan pemerintah belum terwujud. Nampaknya pemerintah kurang berminat membangun jalan itu hingga sekarang kondisinya masih memprihatinkan.

Jepang Dan China

2008-07-27T16:07:00.000-07:00

Di berbagai negara, fasilitas publik itu disediakan pemerintah. Namun sering kali perawatan fasilitas publik itu tidak merata. Apalagi itu untuk soal toilet.

Menurut kata orang, toilet negara maju dan miskin itu sama saja. Sama-sama bau. Hanya saja di banyak negara maju toilet itu gratis dan di Indonesia, bayar.

Coba lihat toilet di jepang ini.... mungkin di Indonesia itu sudah tidak terpakai.

Akbar Tanjung Siap Jadi Capres

2008-07-27T09:07:00.001-07:00

Akbar Tanjung Siap Jadi Capres

Jember (ANTARA News) - Akbar Tanjung menyatakan siap untuk menjadi calon presiden melalui konvensi calon presiden Partai Golkar yang merupakan bentuk demokrasi yang telah diakui dunia.

"Hanya dengan konvensi, saya siap menjadi calon presiden," kata mantan ketua umum Partai Golkar Akbar Tanjung, di sela-sela menghadiri Kholl Habib Sholeh, Tanggul di Jember, Jatim, Sabtu.

Menurut Akbar, dirinya masih ada peluang besar untuk bisa memenangkan konvensi karena ada sejumlah pengalaman di dunia politik, apalagi secara de facto masih menguasai jaringan kerja partai ini di daerah.

Akbar menyatakan konvensi Partai Golkar adalah bentuk demokrasi yang sudah diakui dunia sehingga harus dilakukan partai Golkar untuk menyiapkan calonnya menjadi presiden mendatang.

Sebab, kata dia, para peserta konvensi calon Presiden partai Golkar adalah orang-orang terbaik, sehingga pemenangnya pasti mempunyai kemampuan menjadi presiden pula.

Namun demikian, kata Akbar bila ia kalah dalam pencalonan itu nanti kalah hal itu tidak akan mengurangi pengabdian untuk mengusung Partai Golkar menjadi pemenang Pemilu 2008 nanti.

"Saya serahkan saja kepada warga Golkar yang berhak menentukan calon presiden terbaik partainya," kata Akbar.

Iran's Economic Booming: Geliat Pembangunan di Iran

2008-06-30T18:54:00.000-07:00

Negar Ehteshami has just paid the equivalent of R46 million in rials in cash for a luxurious apartment. But her new home is not in New York or London, it is in the capital of Iran.

"I am a millionaire because of this apartment," says Ehteshami, an interior designer from a rich Iranian family who has always lived in an affluent northern Tehran neighbourhood.

"But nothing else in my life resembles the life of a millionaire."

Moving her Hermes handbag out of the way as she closes the window of her 300m2 apartment, Ehteshami says. "Here I feel [as though] I am inside a helicopter. I can see the whole city."

Her tale has echoes in much of the West, where a surge in house prices has been fuelled partly by easy lending. In Iran, however, people are still being priced out of the market.

Mansour Bagheri, a businessman living in Germany since 1980, hopes to make a fortune from this business model.

"I get loans in Europe, where I live, and buy apartments in Tehran. I am all set to become super rich," he says.

The property boom in the fourth-largest oil producer has been powered by the economic policies of President Mahmoud Ahmadinejad since he was elected in 2005, economic analysts say.

Last year house prices more than doubled, after rising by 65 percent in 2006 and more than 50 percent in 2005. With interest rates below inflation, some economists see huge scope for prices to keep rising as Iranians seek a store of value in property.

Economist Reza Abdizadeh said: "The high prices might be a bubble. It might be fake and illogical, but it is a fact. Historically, housing prices have never dropped in Iran. The government might be able to stop prices from rising, but will not succeed in lowering them."

Shortly after Ahmadinejad was elected, his government began lending substantial sums to individuals and companies that had plans to create jobs.

The "quick-impact loans", which were intended to reduce unemployment from an official rate exceeding 10 percent, alarmed many, including Central Bank of Iran governor Tahmasb Mazaheri, because such a stimulus is also a classic trigger for inflation hikes.

Economist Saeed Leylaz said: "It has created problems … in effect the main issue is massive floating capital."

The government has said that those who used the money to invest in property and not to create jobs would be banned from obtaining loans for five years.

Criticised by politicians and economists for his populist economic policies, Ahmadinejad cut bank interest rates despite strong liquidity growth last year. They are now well below inflation, currently above 20 percent a year.

This will apparently be the tallest tower in Iran...

Aftab Tower:

Toyota Tower:

Nokia Tower:

Administration Building:

Tehran and Tehran metro.

(22F)

(22F)

Kordestan.

Amman, Jordan, Semakin Giat membangun: Menanti Pembeli Apartment dan Properti Lainnya

2008-06-29T20:46:00.000-07:00

Amman Living Wall - Wadi Saqra

Officers Club - King Abdullah Rd.

Gubsu Harus Bantu Pembentukan Kab. Barus Raya

2008-06-24T20:06:00.000-07:00

Anggota DPRDSU dari Fraksi Golkar H. Syukran J. Tandjung, SE sambut baik aspirasi masyarakat dalam wacana pembentukan Kabupaten Barus Raya atau Tapanuli Barat dan meminta seluruh elemen masyarakat harus memanfaatkan momen pemekaran itu.

Demikian dikatakan H. Syukran J.Tanjung,SE menjawab Waspada, Minggu (27/1) melalui telefon selularnya seputar makin hangatnya wacana Kabupaten Tapteng untuk segera dimekarkan.

Menurutnya elemen masyarakat yang ada di daerah itu harus memanfaatkan momen pemekaran Kabupaten Barus Raya atau Kabupaten Tapanuli Barat karena masalah otonomi daerah ada di tingkat II.

Syukran menilai dari segi potensi daerah sangat menjanjikan. Diharapkan masyarakat dapat bersatu padu dalam menyikapi wacana pembentukan Kabupaten Barus Raya atau Tapanuli Barat demi tercapainya persamaan demi percepatan pembangunan di daerah sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sebelumnya Hasva Pasaribu, Ketua Komisi A DPRD Tapteng sambut hangat wacana pembentukan Barus Raya namun menurutnya hingga sekarang itu masih melalui media massa saja. Dikatakan, hingga sekarang aspirasi masyarakat tentang pemekaran Barus Raya belum disampaikan ke DPRD untuk ditindak lanjuti.

Secara terpisah Ketua PK KNPI Sorkam Barat Abdul Azis Hutauruk mengatakan, realitas yang ada sudah saatnya Kabupaten Tapteng di mekarkan menjadi dua Kabuapten. Pemekaran Kabupaten Tapteng tidak bisa ditawar-tawar lagi mengingat potensi yang ada saat ini belum dapat digali secara maksimal akibat luasnya wilayah sehingga pemerataan pembangunan belum tercapai.

Masyarakat Diimbau Waspada Aksi Pengumpulan KTP

2008-04-27T18:44:00.000-07:00

Modus Pemberian Bantuan
Masyarakat Diimbau Waspada Aksi Pengumpulan KTP

Pandan, (Analisa)

Saat ini, di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga sedang marak beredar aksi pengumpulan data-data diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) oleh oknum–oknum dengan iming-iming akan diberikan bantuan uang tunai sebesar Rp5 juta perorang ataupun bentuk lainnya.

Informasi yang beredar di lapangan, bantuan ini merupakan sisa harta peninggalan kerajaan-kerajaan di nusantara dahulu kala yang ingin dibagikan kepada masyarakat Indonesia yang saat ini sedang dilanda kesulitan ekonomi.

Namun hingga kini tak satupun yang mengetahui secara pasti siapa pengelola kegiatan ini dan apa tujuannya.

Salah seorang anggota DPRD Tapteng, Titian Situmeang kepada sejumlah wartawan di gedung dewan, Jumat (25/4) mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tapteng khususnya maupun Sumut untuk berwaspada terhadap bujukan akan iming-iming bantuan ini sebelum ada kejelasan dari pemerintah setempat.

“Saya mendengar dari masyarakat, saat ini ada sebuah aksi pengumpulan KTP dan KK oleh oknum-oknum yang mengaku suruhan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat secara gratis, tanpa agunan dengan syarat yang mudah, hanya KTP dan KK,” ungkapnya.

Ia juga mendengar, dana bantuan tersebut berasal dari harta peninggalan kerajaan-kerajaan di nusantara pada zaman dahulu yang harus dibagikan kepada masyarakat Indonesia.

Bahkan Titian Situmeang kerap menerima pesan singkat (SMS) maupun telepon via ponsel dari masyarakat mengenai kebenaran hal tersebut, khususnya di Kecamatan Tapian Nauli, Tapteng.

“Saya khawatir, ini merupakan prilaku oknum-oknum tak bertanggung jawab yang ingin memanfaatkan KTP dan KK para warga tersebut untuk tindakan kriminal. Oleh karena itu, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Tapteng, khususnya warga Tapian Nauli untuk terus berwaspada hingga kejelasan mengenai hal ini jelas dari pemerintah,” imbau anggota DPRD Tapteng dari Fraksi PDI-P ini.

Bukti Keanggotaan

Ia menilai, masyarakat harus berlaku waspada karena berdasarkan pengalaman, kejadian seperti ini pernah terjadi pada tahun 1964 lalu.

Di mana, ada oknum-oknum yang mengumpulkan KTP masyarakat dan ternyata belakangan diketahui KTP tersebut dijadikan alat bukti keanggotaan di berbagai organisasi yang dilarang pemerintah (PKI), sehingga banyak masyarakat yang sebenarnya tidak tahu menahu menjadi terlibat secara tak langsung.

“Ini yang kita takutkan, KTP dan KK yang mereka kumpulkan ini dijadikan sebagai ‘alas’ untuk berbuat sesuatu untuk kepentingan sebuah kelompok, dan nantinya masyarakat yang tidak tahu menahu menjadi korban,” tegas wakil rakyat Tapteng ini lagi.

Selain itu, lanjut Titian, juga diiimbau kepada aparat Polres Tapteng dan instansi terkait untuk segera menyelidiki serta menangkap oknum pelakunya jika memang kegiatan ini adalah penipuan.

“Jangan nanti sudah ada korban, baru kita bertindak. Selain itu, kita juga berharap kepada pemerintah, yakni Pemkab Tapteng untuk membuat pernyataan resmi terkait hal ini, agar masyarakat Tapteng mengetahui secara formal.”

Rusak Berat...

2008-01-28T23:13:00.000-08:00

Selasa, 29 Januari 2008 03:00 WIB
Jalan Batu Leap-Aek Manuhar Sorkam Rusak Berat
TAPTENG, WASPADA Online

Proyek peningkatan Jalan Batu Leap-Aek Manuhar, Kec. Sorkam, Tapteng mengalami kerusakan yang cukup serius (rusak berat) meskipun jalan tersebut dalam anggaran sudah dua kali dikerjakan oleh pihak rekanan.

Pantuan Waspada pekan lalu, jalan terlihat berlubang-lubang. Badan jalan yang sudah diaspal rusak kembali dan batuan kerikil jalan berserak di badan jalan dan di pinggiran badan jalan. Sehingga pengendara kenderaan mengalami kesulitan melalui badan jalan tersebut.

Menurut data di APBD Tapteng, proyek peningkatan prasarana jalan Batu Leap-Aek Manuhar tersebut telah dianggarkan Dinas Jalan Jembatan dan Pengairan (JJ dan P) Tapteng dua kali, di 2006 dengan jumlah anggaran sebesar Rp997.590.000 dengan fungsional proyek sepanjang 1.500 Kilomter kali 3,0 M1 (meter maju) dan 2007 dengan nama proyek perbaikan bangunan pelengkap jalan jurusan Batu Leap-Aek Manuhar sebesar Rp599.040.000.

Menurut warga Batu Leap B Hutauruk dan warga Unte Holing P Pasaribu kepada wartawan di Kolang, sebulan usai pembangunan jalan itu, warga masih sempat menikmati jalan itu. Namun, di bulan berikutnya, seluruh badan jalan yang telah selesai dikerjakan telah mengalami kerusakan, dimana badan jalan yang telah diaspal sudah berlubang-lubang dan banyak yang mengalami kerapuhan.

Anggota komisi C DPRD Tapteng membidangi pembangunan Darwin Sitompul kepada Waspada Minggu (27/1) saat diminta tanggapannya minta kepada Dinas PU untuk mengatasi dan meninjau langsung ke lapangan mengingat anggarannya yang cukup besar .

Bisnis Dan Usaha

2008-01-17T15:18:00.001-08:00

Ada info bisnis tuk gabung. DAFTAR GRATIS,TANPA MODAL SEPESERPUN & DAPATKAN 50 $. (Tidak ada ruginya untuk dicoba, karena tanpa modal sedikitpun)

Sebuah bisnis MLM berstatus Global & 100% menggunakan tehnologi internet dengan memberikan kepada anggotanya berbagai manfaat & keuntungan. MLM ini akan mengelegarkan dunia bisnis MLM mulai Januari 2008¦.. bisnis ini bernama DubaiMLM. DubaiMLM akan menjadi \"THE FINANCIAL CAPITAL OF THE WORLD\", dimana rekening DubaiMLM Anda akan menjadi lebih penting daripada rekening Bank Anda. Info selengkapnya klik url di bawah ini:

http://dinar2010.dubaimlm.com

DubaiMLM akan diluncurkan secara resmi pada 30 Januari 2008. Jika Anda mendaftar sekarang (4 Anggota Baru mendaftar setiap 1 menit Sekarang!!!) dan sebelum 30 Januari 2008, Anda akan mendapatkan:
1. $50 untuk setiap Anggota Baru.
2. $10 untuk setiap Anggota Baru yang Anda sponsori.
3. $1 untuk setiap Anggota Baru di bawah Anda hingga Level 50.
4. 150 MIR Rewards Dollars.

Jadilah yang terawal kerana DubaiMLM akan memiliki 300,000 anggota sebelum hari peluncuran resminya pada 30 Januari 2008. Info selengkapnya klik url dibawah ini:

http://dinar2010.dubaimlm.com

Daftarlah sekarang Gratis sebelum 30 Januari 2008, (tidak ada ruginya untuk dicoba, karena tanpa modal sedikitpun). Anda akan mendapatkan semua manfaat dari No.1 hingga No.4 di atas, selain itu pemberian dan penyusunan downlines diberikan dan dibuatkan secara automatis. Semua fasilitas sistem pelaporan pendapatan & kelebihan DubaiMLM dapat Anda pelajari pada Member Area. Info selengkapnya klik url dibawah ini:

http://dinar2010.dubaimlm.com

Cakra Donya: Tonggak Armada Kapal Induk Indonesia

2007-07-19T08:47:00.000-07:00

Lonceng atau genta yang terkenal dan termasyhur (icon kota Banda Aceh) ini sekarang diletakkan di Musium Aceh, Banda Aceh. Lonceng yang dibawa oleh Cheng Ho ini adalah pemberian Kaisar Tiongkok, pada abad ke-15 kepada Raja Pasai. Ketika Pasai ditaklukkan oleh Aceh Darussalam pada tahun 1524, lonceng ini dibawa ke Kerajaan Aceh. Pada awalnya lonceng ini ditaruh diatas kapal Sultan Iskandar Muda yang bernama "Cakra Donya" (Cakra Dunia) waktu melawan Portugis, maka itu lonceng ini dinamakan Cakra Donya.

Kapal Cakra Donya ini bagaikan kapal induk armada Aceh pada waktu itu dan berukuran sangat besar, sehingga Portugis menamakannya "Espanto del Mundo" (teror dunia). Kemudian Lonceng yang bertuliskan aksara Tionghoa dan Arab (sudah tak dapat dibaca lagi aksaranya sekarang) ini diletakkan dekat mesjid Baiturrahman yang berada dikompleks Istana Sultan. Namun sejak tahun 1915 lonceng ini dipindahkan ke Musium Aceh dan ditempatkan didalam kubah hingga sekarang (halaman Musium). Lonceng Cakra Donya ini telah menjadi benda sejarah kebanggaan orang Aceh hingga sekarang. Lonceng ini juga juga merupakan bukti dan simbol hubungan sejarah antara Tiongkok dan Aceh sejak abad ke-15.

Korupsi 56 Milyar, Tapanuli Tumpur

2007-07-02T08:08:00.000-07:00

29 Jun 07 23:28 WIB
Korupsi Rp56 M Di Pemkab Tapteng
Mantan Wabup Tidak Di Libatkan Dalam Pengelolaan Anggaran

Tapteng, WASPADA Online
Mantan Wakil Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), H. Jamaludin Pohan mengaku tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan anggaran Pemkab Tapteng. "Saya tidak pernah dilibatkan dalam hal itu," kata Pohan, Jumat (29/6), ditanya wartawan, tentang adanya laporan LSM terkait dugaan korupsi senilai Rp56 miliar di Pemkab Tapteng pada APBD 2006.

Menurutnya, selama menjabat Wakil Bupati periode 2001-2006, dia tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan anggaran. Bahkan pada 2004 dia tidak menjabat lagi, karena mencalonkan diri sebagai anggota DPRD pada Pemilu 2004.

"Bahkan selama 2003-2004, anggaran rutin rumah tangga wakil bupati tidak dicairkan lagi, karena ketika itu saya sudah mengundurkan diri dari jabatan wakil bupati. Apalagi dana Rp30 miliar dituduhkan kepada saya untuk kepentingan pribadi, sedangkan masa itu bukan lagi menjadi pejabat di Pemkab Tapteng," jelasnya.

"Biarlah hukum dan masyarakat menilai kebenarannya, dan terimakasih saya ucapkan kepada Bupati Tapteng, Tuani Lumban Tobing yang telah memaparkan masalah itu," katanya. Sebagaimana diberitakan, sorotan dugaan korupsi di Pemkab Tapteng saat ini mencuat. Sementara kalangan menilai Kejatisu lamban menangani kasus itu.

Berbagai laporan pengaduan, seperti dugaan korupsi Rp2 miliar di Pemkab Tapteng sudah dilaporkan LSM Aurel Citra Independent (ACI) Tapteng, beserta data autentik ke Kejatisu. Selain itu, LSM Pijar Keadilan Sibolga juga melaporkan dugaan korupsi pada APBD 2006 sebesar Rp56 miliar dikelola Dinas Jalan dan Jembatan Pemkab Tapteng.

Desak
Di tempat terpisah, beberapa kalangan di Tapteng minta ketegasan Kejaksaan Tinggi Sumut segera menuntaskan kasus dugaan korupsi yang sudah dilaporkan oleh LSM. Ketua PPM Kecamatan Sorkam Barat, Aidan Hutagalung, mengharapkan Kejatisu segera menindak lanjuti laporan itu. "Jangan di petieskan."

Ali. S. Hutapea: Ketua Ikatan Masyarakat Sorkam

2007-04-08T02:58:00.000-07:00

06 Apr 07 11:17 WIB
Tolak Protap Adalah Harga Mati
Sibolga WASPADA Online

Memunculkan kembali wacana pembentukan Protap, akan menimbulkan konflik di masyarakat Sumut yang dari dahulu selalu menjaga suasana kondusif. Terlebih-lebih adanya oknum yang pro Protap mengeluarkan statemen dengan ancaman serta mendiskreditkan anggota DPRD-SU yang notabene putra daerah Sibolga dan Tapanuli Tengah, membuat berang masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah.

"Kami masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah siap mendukung pernyataan H. Sukran Tanjung yang menolak Protap. Kalau memang harus berdarah kita juga siap melayani karena menolak Protap adalah harga mati bagi masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah, baik itu yang ada di daerah ini mau pun di perantauan." Demikian ditegaskan Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Sibolga Tapanuli Tengah, Drs. H. Mustafa Sibuea, bersama Ketua Pengurus Pusat Majelis Budaya Pesisir Dan Pariwisata Sibolga-Tapteng Pantai Barat Sumut, Radzoki Nainggolan, SE, Ketua Ikatan Mahasiswa Sibolga dan Tapanuli Tengah, Mazuddin, Ketua Ikatan Masyarakat Sibolga-Tapteng, dr. Emirtaris Psb, Spb, Ketua Gema Peta Kusnan Effendy, ST, Ketua Hikbar Sumut, Drs. Sarkawi Simbolon, Ketua Ikatan Masyarakat Sorkam Sumut, Drs. Ali S. Hutapea kepada Waspada, Jumat (6/4).

Menurut mereka, masyarakat Sibolga dan Tapanuli Tengah dari dulu sudah bulat menolak wacana Protap. Sebab itu masyarakat tidak akan pernah takut dengan ancaman walau sekali pun dengan darah karena memang pendirian Protap akan membawa kesengsaraan bagi masyarakat, disebabkan dipicu orang-orang serakah akan jabatan dan proyek, tanpa memikirkan masyarakat yang saat ini ekonominya sudah semakin morat-marit.

Lebih lanjut ditegaskan, hendaknya oknum mengatasnamakan pro pendirian Protap berjuang dengan cara terhormat, bukan dengan premanisme yang akhirnya memecah-belah masyarakat Sumut yang benar-benar cinta ketentraman. "Di Sumut sudah tidak ada lagi yang menginginkan cara-cara premanisme yang tidak berpendidikan

Pemda Acuh: Museum Barus Kok Belum Jadi?

2007-03-24T11:50:00.000-07:00

Museum Senilai Rp 1 M akan Dibangun di Barus Tapteng
Barus, Tapteng (SIB)

Museum bernilai Rp 1 miliar akan dibangun di Barus Tapteng meliputi bangunan
fisik museum berikut kelengkapan sarana penunjangnya. “Keberadaan museum diperuntukkan sebagai tempat untuk menyimpan sekaligus melestarikan keberadaan situs/peninggalan benda-benda bersejarah,” kata Ketua Umum Yayasan Museum Barus Raya (The Foundastion Museum of Barus Raya) H Syukran J Tandjung SE kepada wartawan, Jumat (13/10).

Museum akan didirikan di atas tanah seluas 1.000m2 yang terletak di Pasar Baru Kelurahan Padang Masiang Kecamatan Barus Tapteng.

Menurutnya, Barus merupakan kota tua di nusantara yang mempunyai banyak situs dan peninggalan purbakala berupa nisan berangka 602 H dan nisan kubur tanpa prasasti, mata uang negara asing seperti Cina, Belanda dan Spanyol, keramik dari abad XII, prasasti berbahasa Tamil berangka tahun 1010 C, terak besi dan benteng tanah di lobu tua dan Barus Mudik.

“Para ahli arkeologi baik dari dalam negeri dan manca negara telah menjadikan Barus sebagai sumber/pusat penelitian seperti halnya Tim Ecole Francaise d’ Extreme Orient (EFEO) dari Perancis,” katanya.

Guna mewujudkan pembangunan museum ini, lanjut dia telah dijalin kerjasama dengan museum Negeri Pempropsu dan pemerintah seperti Pempropsu dan Pemkab Tapteng.
Ia menjelaskan, sambutan masyarakat Barus dengan rencana ini sangat respon yang ditandai keikutsertaan dengan melibatkan diri dalam kepenggurusan sebanyak 66 orang terhimpun dari kota-kota besar di seluruh Indonesia antara lain Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Padang, Medan, Sibolga dan Pontianak.

Sikap Masyarakat Adat

2007-03-24T11:48:00.000-07:00

SIKAP, PANDANGAN DAN MASUKAN ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA (AMAN) KEPADA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (MPR RI) atas PERUBAHAN KEEMPAT UUD 1945 pada SIDANG TAHUNAN MPR RI TAHUN 2002

Perubahan konstitusi, baik melalui Amandemen UUD 1945 maupun dengan pembuatan UUD yang baru, merupakan suatu keharusan untuk melakukan perbaikan menyeluruh terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Perjalanan bangsa dan negara yang terus menerus diwarnai oleh berbagai krisis dari mulai proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai saat ini merupakan bukti yang tidak terbantahkan bahwa UUD 1945 sebagai landasan penyelenggaraan negara tidak memadai untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Bukti utama yang paling mencolok dari tidak memadainya UUD 1945 sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kondisi komunitas-komunitas masyarakat adat di seluruh pelosok nusantara -- secara keseluruhan jumlahnya saat ini kami perkirakan antara 50 – 70 juta orang – yang tertindas secara hukum, terpinggirkan secara ideologis dan politik, termajinalisakan secara ekonomi dan menjadi minoritas secara spritual dan kultural. UUD 1945 -- khususnya sebelum adanya amandemen pertama sampai ketiga -- sama sekali tidak mampu melindungi hak-hak masyarakat adat yang merupakan hak asal usul/hak tradisional yang sudah diwariskan dari para leluhur secara turun temurun sebelum Negara Republik Indonesia ada. Hak-hak asal-usul tersebut antara lain: (a) Hak untuk memiliki, mengkontrol dan mengelola sumberdaya alam yang ada di wilayah adatnya masing-masing; (b) Hak untuk mengatur dan mengurus dirinya sebagai komunitas adat sesuai hukum dan kelembagaan adat yang berlaku di masing-masing komunitasnya; (c) Hak untuk memelihara identitas budaya dan keyakinan spritualnya (agama asli) yang bersifat lokal; (d) Hak untuk mengakui dan menentukan keberadaannya sebagai masyarakat adat berdasarkan asal-usul leluhur.

Berdasarkan hak-hak azasi masyarakat adat tersebut di atas maka sudah menjadi keharusan bagi UUD – baik hasil amandemen terhadap UUD 1945 maupun UUD baru nanti – untuk secara tegas dan jelas memberikan pengakuan, perhormatan dan juga perlindungan bagi masyarakat adat sebagai struktur utama pembentuk Negara BHINNEKA TUNGGAL IKA Republik Indonesia.

“Kembali ke ADAT, kembali ke nilai-nilai budaya luhur warisan asli Bangsa Indonesia, juga berarti kita kembali ke Negara BHINNEKA TUNGGAL IKA Republik Indonesia sesuai dengan cita-cita para Pendiri Bangsa”.

Kami mengakui bahwa hak-hak masyarakat adat tersebut, walaupun rumusannya masih belum secara jelas dan tegas, sudah termuat dalam isi amandemen UUD 1945, khususnya amandemen kedua, yaitu pada pasal 18B ayat (2) Bab VI tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya …….”. Juga pada pasal 28-I ayat (3) Bab X A tentang Hak Azasi Manusia juga telah menegaskan bahwa “identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat dihormati” sebagai hak azasi manusia.

Atas dasar ini – dengan tetap menyadari adanya kelemahan-kelemahan dalam proses dan juga hasil perumusan amandemen UUD 1945 selama ini - kami dari AMAN sudah sepantasnya memberi penghargaan dan penghormatan yang tinggi kepada pimpinan dan seluruh anggota MPR RI.

Kami juga meyakini bahwa penghentian atas penindasan, ketidak-adilan dan pemiskinan yang dihadapi masyarakat adat di seluruh pelosok nusantara tidak cukup hanga dengan adanya pasal-pasal sebagaimana kami sebutkan di atas. Tatanan politik nasional yang demokratis partisipatif merupakan prasyarat yang harus dimuat secara jelas dalam perubahan UUD 1945 ini. Dewan Nasional AMAN dalam Rapat Kerja III di Lampung Barat pada bulan Januari 2002 telah merumuskan bahwa demokrasi partisipatif -- yang memungkinkan keterlibatan seluas-luasnya bagi masyarakat adat di seluruh pelosok nusantara dalam proses pembuatan kebijakan publik di tingkat lokal, daerah dan nasional -- hanya bisa diwujudkan apabila: (a) Sistem Pemilihan Umum (PEMILU) yang akan datang – mulai PEMILU 2004 - memungkinkan keikut-sertaan partai politik lokal dan calon independen (tanpa partai politik) untuk bersaing memperebutkan kedudukan sebagai anggota DPR RI dan DPRD (di tingkat kabupaten dan provinsi); (b) Pemilihan Presiden, Gubernur dan Bupati di masa yang akan datang – mulai PEMILU 2004 – dilakukan secara langsung yang pencalonannya memungkinkan bagi calon independen (tanpa partai politik).

Dalam kaitan tatanan politik baru ini kami perlu menyampaikan kembali kekecewaan kami atas rumusan amandemen ketiga UUD 1945 yang menutup peluang bagi calon independen (tanpa melalui partai politik) untuk dipilih menjadi Presiden secara langsung oleh rakyat (pada Pasal 6A Ayat (2)) dan juga untuk dipilih menjadi menjadi anggota DPR RI dan DPRD (pada Pasal 22E Ayat (3) Bab VIIB tentang Pemilihan Umum). Pasal-pasal ini menunjukkan bahwa tatanan politik berdasarkan amandemen UUD 1945 belum memenuhi dengan aspirasi politik masyarakat adat, khususnya beraliandi di AMAN, yang mengehendaki tatanan politik demokrasi partisipatif di Indonesia.

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, kami dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyatakan sikap dan pandangan terhadap proses dan hasil-hasil perubahan UUD 1945, sebagai berikut:

1. Agar Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002 ini menuntaskan seluruh proses amandemen terhadap UUD 1945 sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya.

2. Agar Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002 ini memutuskan tentang pembentukan Komisi Konstitusi yang sifatnya sementara (ad hoc) dengan tugas utama untuk melakukan penyempurnaan terhadap proses dan seluruh hasil perubahan UUD 1945, dari yang pertama sampai keempat.

3. Agar Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002 ini menyatakan bahwa UUD 1945 beserta seluruh hasil amandemennya berlaku sampai ada konstitusi (UUD) baru yang disusun secara terbuka dan partisipatif oleh Komisi Konstitusi dan hasil akhirnya kemudian disahkan oleh MPR RI sebagai Konsitusi Baru.

4. Agar Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2002 ini memutuskan secara arif untuk tidak memberlakukan UUD 1945 dan perubahan-perubahannya sebagai konstitusi transisi dengan pembatasan waktu pemberlakuan. Pembatasan waktu seperti ini sangat berbahaya keberlanjutan kehidupan berbangsa dan bernegara karena membuka kemungkinan terjadinya krisis konstitusi yang lebih parah lagi apabila Komisi Konstitusi -- yang kami minta untuk dibentuk oleh MPR hasil PEMILU 2004 -- gagal menghasilkan konstitusi (UUD) baru. Kalau pada akhirnya Komisi Konstitusi gagal memfasilitasi penyusunan Konstitusi Baru maka UUD 1945 dan perubahannya (amandemen pertama sampai keempat) harus tetap berlaku sebagai hukum dasar yang sah bagi Negara Republik Indonesia.

Khusus untuk Rancangan Perubahan Keempat UUD 1945 yang akan segera dibahas dalam Rapat Komisi dan diputuskan dalam Rapat Paripurna, kami menyampaikan sikap, pandangan dan masukan-masukan sebagai berikut:

o Pasal 2 – Memilih alternatif 1 dengan usulan tambahan

Naskah alternatif 1:
Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, ditambah dengan Utusan Golongan yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang diatur oleh undang-undang.

Naskah alternatif 1 setelah usulan penambahan:

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, ditambah dengan Utusan Golongan yang dipilih melalui mekanisme pemilihan yang demokratis oleh golongan yang mengutusnya dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat yang diatur oleh undang-undang.

Alasan:

Utusan Golongan ini masih sangat perlu ada di MPR RI sebagai utusan dari kelompok masyarakat yang minoritas baik secara etnis, agama/spritual, budaya. Kami sangat berkepentingan dengan masuknya aspirasi kelompok-kelompok minoritas ini di MPR karena kondisi dan realitas kehidupan mereka tidak memungkinkan mempengaruhi proses-proses politik formal yang sudah dikuasai oleh kelompok-kelompok masyarakat dominan di sekitarnya. Kelompok minoritas etnis seperti ini misalnya: Orang Rimba di Jambi, Orang Sakai dan Orang Talang Mamak di Riau, Orang Punan dan kelompok suku-suku kecil Dayak yang tersebar di seluruh pelosok Kalimantan, Orang Bajau/Sama yang tersebar dalam kelompok-kelompok kecil di sebagian besar pelosok nusantara, dan banyak lagi lainnya. Kelompok minoritas agama terutama penganut agama-agama asli atau sistem religi lainnya yang sifatnya bersifat lokal seperti misalnya: Parmalim di Tano Batak, Aluk Todolo di Tana Toraja, Baduy di Banten, Mrapu dan agama semacamnya yang tersebar di NTT, dan banyak lagi lainnya. Khusus untuk Orang Baduy hal ini menjadi sangat penting karena mereka secara spritual aslinya tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam segala urusan negara, termasuk ikut PEMILU.

o Pasal 29 Ayat (1) -- Memilih alternatif 1 (naskah asli UUD 1945), dan menolak sepenuhnya alternatif 2 dan alternatif 3.
o Pasal 29 Ayat (2) – Memilih alternatif 1 (naskah asli UUD 1945), dengan catatan.
Catatan untuk pasal ini:

Harus ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan agama dan apa yang dimaksud dengan kepercayaan. Dalam hal ini kami menuntut agar di dalam AGAMA ini masuk juga agama-agama asli yang sifatnya lokal dan sampai saat ini juga masih dianut dan dilakukan oleh sebagian masyarakat adat di pelosok nusantara.

o Pasal 31 Ayat (2) – Dirubah menjadi:

Negara wajib memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapat pendidikan dasar dan Pemerintah wajib membiayainya

Alasan:

Pendidikan dasar itu adalah hak warga negara, bukan kewajiban. Yang memiliki kewajiban untuk menyediakan/membiayai pendidikan dasar bagi warga negara adalah pemerintah. Dalam hal ini kami perlu mengingatkan bahwa masih ada sebagian (sangat) kecil dari masyarakat adat di pelosok nusantara yang karena keyakinan spritual-kulturalnya tidak menggunakan haknya untuk mendapatkan pendidikan dasar sebagaimana pengertian umum mengenai pendidikan, yaitu bersekolah di ruangan kelas.

o Pasal 31 Ayat (3) – Memilih alternatif 1, dengan perubahan menjadi:

Pemerintah wajib menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bertumpu pada keragaman budaya lokal dan kebutuhan daerah alam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Alasan:

Pencantuman kata wajib sama alasannya dengan alasan untuk Pasal 31 ayat (2). Penambahan “yang bertumpu pada keragaman budaya lokal dan kebutuhan daerah” dimaksudkan agar hasil-hasil pendidikan yang diselenggarakan di daerah memberi manfaat utama bagi masyarakat dan daerah di mana pendidikan itu diselenggarakan. Adanya penekanan terhadap “keberagaman budaya lokal” ini dimaksudkan agar membuka kesempatan ke daerah untuk mengembangkan muatan-muatan lokal yang bisa membekali peserta didik (murid, mahasiswa, peserta pelatihan, dll.) dengan akhlak mulia sesuai budaya-adat setempat. Pendidikan nasional tidak boleh mencerabut anak didik dari akar budaya lokalnya.

o Pasal 31 Ayat (5) – Dirubah menjadi:

Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan nilai-nilai adat serta persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Alasan:

Perlunya penambahan “nilai-nilai adat” ini dimaksudkan untuk membentengi masyarakat Indonesia dari perbudakan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi dari luar. Nilai-nilai adat ini akan bisa menjadi penyaring terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi mana saja yang akan memberdayakan mereka dan mana saja yang justru akan menimbulkan pengrusakan buat mereka. Kearifan tradisional dalam pengelolaan sumberdaya alam sebagai salah-satu ekspresi nilai-nilai adat yang dimiliki masyarakat Indonesia telah dikenal luas diseluruh dunia karena kontribusi dan kekuatannya untuk melestarikan hutan, laut dan sebagainya. Pengetahuan dan teknologi tradisional seperti ini harus menjadi landasan/dasar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Untuk jangka panjang, hal ini sangat penting untuk mengembalikan dan menjaga harga diri dan martabat bangsa dalam pergaulan internasional.

Demikian sikap, pandangan dan masukan ini kami buat supaya mendapat perhatian Pimpinan dan Seluruh Anggota MPR RI dalam proses pembahasan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Jakarta, 3 Agustus 2002

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara,
http://www.aman.or.id/#prs

Mengenal Hari Jadi Kota Medan

2007-03-17T20:02:00.000-07:00

Hari Jadi Kota Medan

Hari jadi Kota Medan diperingati tiap tahun sejak tahun 1970 dan pada mulanya ditetapkan jatuh pada tanggal 1 April 1909. Tetapi tanggal ini mendapat bantahan yang cukup keras dari kalangan pers dan beberapa orang ahli sejarah karena itu, Walikota membentuk panitia sejarah hari jadi Kota Medan untuk melakukan penelitian dan penyelidikan.

Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya Medan No. 342 tanggal 25 Mei 1971 yang waktu itu dijabat oleh Drs. Sjoerkani dibentuklah Panitia Peneliti Hari Jadi Kota Medan. Duduk sebagai Ketua adalah Prof. Mahadi, SH, Sekretaris Syahruddin Siwan, MA, Anggotanya antara lain Ny. Mariam Darus, SH dan T.Luckman, SH.

Untuk lebih mengintensifkan kegiatan kepanitiaan ini dikeluarkan lagi Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Kotamadya Medan No.618 tanggal 28 Oktober 1971 tentang Pembentukan Panitia Penyusun Sejarah Kota Medan dengan Ketuanya Prof.Mahadi, SH, Sekretaris Syahruddin Siwan, MA dan Anggotanya H. Mohammad Said, Dada Meuraxa, Letkol. Nas Sebayang, Nasir Tim Sutannaga, M.Solly Lubis, SH, Drs.Payung Bangun, MA dan R. Muslim Akbar.

DPRD Medan sepenuhnya mendukung kegiatan kepanitiaan ini sehingga merekapun membentuk Pansus yang diketuai M.A. Harahap, dengan Anggotanya antara lain Drs.M.Hasan Ginting, Ny. Djanius Djamin, SH, Badar Kamil, BA dan Mas Sutarjo.

Dengan berbagai persidangan dan perjalanan panjang menetapkan bahwa perkampungan yang didirikan oleh Guru Patimpus (nenek moyang Datuk hamparan Perak) tanggal 1 Juli 1590 diusulkan kepada Walikota Medan untuk dijadikan sebagai hari jadi Medan dalam bentuk perkampungan yang kemudian dibawa ke Sidang DPRD Tk.II Medan untuk disahkan. Berdasarkan Sidang DPRD tanggal 10 Januari 1973 ditetapkan bahwa usul tersebut dapat disempurnakan.

Sesuai dengan hal itu oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Medan mengeluarkan Surat Keputusan No.74 tanggal 14 Februari 1973 agar Panitia Penyusun Sejarah Kota Medan melanjutkan kegiatannya untuk mendapatkan hasil yang lebih sempurna. Berdasarkan perumusan yang dilakukan oleh Pansus Hari Jadi Kota Medan yang diketuai oleh M.A.Harahap bulan Maret 1975 bahwa tanggal 1 Juli 1590 merupakan hari jadi kota Medan dan sebagai landasannya adalah didirikannya Si Sepuluh Dua Kuta di Areal Medan.

Secara resmi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tk.II Medan menetapkan tanggal 1 Juli 1590 sebagai Hari Jadi Kota Medan dan mencabut Hari Ulang Tahun Kota Medan yang diperingati tanggal 1 April setiap tahunnya pada waktu-waktu sebelumnya.

Anak Desa Sorkam

2007-03-17T19:57:00.001-07:00

Hidupnya adalah Dunia Politik

Mantan Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR RI menapaki jenjang karir politik dari bawah. Hidupnya adalah dunia politik. Pria kelahiran Sibolga, 14 Agustus 1945, ini kalah di kandang sendiri dalam konvensi capres Partai Golkar. Kemudian dalam Munas Partai Golkar di Bali harus rela melepas jabatan Ketua Umum dan menyerahkannya kepada Jusuf Kalla.

Akbar, politisi ulung dan licin yang bebas dari ancaman jerat hukum setelah Mahkamah Agung menerima permohonan kasasinya, diungguli Wiranto dalam Konvensi Nasional Calon Presiden Partai Golkar, Selasa 20 April 2004, melalui dua putaran pemungutan suara. Pada putaran pertama Akbar Tandjung masih mengungguli Wiranto dengan perolehan suara 147-137. Disusul Aburizal Bakrie 118, Surya Paloh 77 dan Prabowo Subianto 39 suara, dengan 28 suara tidak sah dan 1 suara abstein.

Namun pada putaran kedua limpahan suara dari kandidat lain lebih banyak beralih ke Wiranto. Di putaran kedua, ia meraih 227 sedangkan Wiranto 315 suara, dengan abstain 1 dan tidak sah 4 suara.

Setelah melalui masa kecil dan menamatkan Sekolah Rakyat (SR) di Medan, ia pun pindah ke Jakarta. Di kota ini ia menamatkan pendidikan SMP Perguruan Cikini dan SMA Kanisius. Selanjutnya ia memilih kuliah di Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

Pergumulannya dengan dunia politik dimulai ketika masih kuliah. Tahun 1966 ia aktif dalam gerakan mahasiswa pada saat pengganyangan G 30 S /PKI melalui Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Universitas Indonesia (KAMI-UI) dan Laskar Ampera Arief Rahman Hakim. Aktivitasnya itu merupakan modal kuat untuk ikut dalam bursa pemilihan ketua senat mahasiswa.

Tahun 1967-1968 terpilih menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Tahun 1998 1968 aktif dalam Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Indonesia. Selain itu, ia juga terpilih menjadi Ketua Mapram Universitas Indonesia.

Aktivitasnya tidak hanya dilakukan di dalam kampus. Ia pun terdaftar sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Pada tahun 1969-1970 berhasil terpilih sebagai Ketua Umum HMI Cabang Jakarta dan tahun 1972-1974 Ketua Umum Pengurus Besar HMI. Organisasi mahasiswa ekstrakampus bukan hanya HMI. Untuk menjalin kerja sama dengan organisasi lainnya, pada tahun 1972 ia ikut mendirikan Forum Komunikasi Organisasi Mahasiswa Ekstra Universiter (GMNI, PMKRI, PMII, GMNI, HMI) yang kemudian dikenal dengan nama Kelompok Cipayung.

Kehidupan berorganisasi Akbar Tandjung tidak berhenti sampai di situ. Tahun 1973 ia pun ikut mendirikan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Baru pada tahun 1978-1981 menduduki posisi Ketua Umum DPP KNPI. Sebagai Ketua Umum KNPI, ia juga turut mendirikan Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI) tahun 1978 dan hingga tahun 1980 duduk sebagai Ketua DPP Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI).

Kiprahnya yang cemerlang di organisasi kepemudaan membuat langkahnya semakin lempang dalam menapaki jalur politik. Tak heran jika tahun 1983-1988 ia diberi kepercayaan menduduki posisi Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar. Seiring perubahan angin politik, Golkar yang begitu dominan pada masa Orde Baru terkena tuntutan perubahan. Golkar yang semula alergi disebut partai akhirnya mendeklarasikan diri sebagai partai menjadi Partai Golkar. Pada tahun 1998 sampai sekarang ia kukuh sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.

Anggota DPR
Berbeda dengan kebanyakan politikus di Indonesia, Akbar tidak perlu menjadi anggota legislatif dari DPRD II kemudian naik ke DPRD I, setelah itu baru menjadi anggota DPR RI. Track record-nya sebagai aktivis kampus dan Ketua HMI menjadi modal besar baginya untuk langsung menjadi anggota DPR RI dari fraksi Golkar. Sejak tahun 1977 sampai 1988 ia menjadi anggota FKP DPR RI mewakili Propinsi Jawa Timur. Di lembaga perwakilan ini ia sempat mengecap posisi Wakil Sekretaris FKP DPR RI periode 1982-1983.

Tahun 1987-1992 ia dipercaya menduduki Sekretaris FKP-MPR RI sekaligus sebagai anggota Badan Pekerja MPR RI. Setelah Pemilu tahun 1992, kembali ia menjadi anggota DPR/MPR. Untuk periode 1992-1997, ia kembali menduduki jabatan Sekretaris FKP MPR RI.dan sekaligus Anggota Badan Pekerja MPR RI.

Tahun 1997-1998 ia terpilih menjadi Wakil Ketua FKP MPR RI. Tahun 1997-1999 sebagai Wakil Ketua Fraksi FKP MPR RI dan Wakil Ketua PAH II Badan Pekerja MPR RI.

Setelah mengalami gejolak politik tahun 1998, Golkar segera melakukan perubahan internal. Golkar menjadi partai politik yang menggaungkan paradigma baru. Akbar Tanjung pun terpilih sebagai ketua umum. Setelah Pemilu dipercepat menjadi tahun 1999, Akbar terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI sampai sekarang..

Dalam situasi global yang memungkinkan semakin terbukanya arus komunikasi dan semakin pentingnya kerja sama, maka DPR pun menjalin kerja sama dengan parlemen-parlemen negara sahabat. Sebagai Ketua DPR, Akbar pun dipercaya menjadi President of AIPO (Asean Inter Parliamentary Organization) periode 2002-2003 dan President of PUOICM (Parliamentary Union of OIC Members) periode 2003-2004.

Pembantu Presiden
Kemampuan organisasi dan manajerial semasa aktif di organisasi kemahasiswaan, kepemudaan, maupun di partai politik menarik perhatian Presiden untuk mengangkatnya sebagai menteri. Tercatat beberapa kali Akbar Tandjung memasuki lingkaran dalam pengambil keputusan.

Tahun1988-1993 untuk pertama kalinya ia menjadi menteri dengan jabatan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga, pada Kabinet Pembangunan V. Selanjutnya periode 1993-1998 Suami dari Krisnina Maharani ini dipercaya menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat, Kabinet Pembangunan VI. Pada Kabinet Pembangunan VII yang tidak berumur panjang, Akbar mendapat kepercayaan menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman. Selepas pergantian presiden dari HM Soeharto ke BJ Habibie, ia diangkat menjadi Menteri Sekretaris Negara, Kabinet Reformasi Pembangunan periode 1998-1999.

Pengalaman Internasional
Kesibukan berorganisasi bukanlah halangan untuk menimba ilmu dan memperkuat jaringan internasional. Jika ada kesempatan, mengapa hal itu harus disia-siakan? Maka, pada tahun 1972 ia Mengikuti Asia and Pacific Students Leaders Program-Departement of State USA, selama tiga bulan. Disusul kemudian tahun 1974 mengikuti pertemuan Majelis Pemuda se Dunia (World Assembly of Youth) di Nakhadka, Rusia. Tahun 1988 Memimpin Delegasi Indonesia dalam pertemuan Menteri-Menteri Olah Raga se Dunia di Moskow.

Pada tahun 1990 memimpin delegasi Indonesia dalam Dialog Malaysia Indonesia (Malindo), di Kuala Lumpur. Tahun 1995 mengikuti Seminar Federasi Real Estat Sedunia (FIABCI), di Paris, Perancis. Selanjutnya tahun 1996 mengikuti Kongres Habitat II di Nairobi, Afrika.

Tahun 1998 mengikuti KTT ASEAN di Hanoi. Satu tahun kemudian yaitu pada Oktober 1999 memimpin delegasi untuk mengikuti Sidang International Parliament Union (IPU) di Yordania.

Tahun 2000 Memimpin Delegasi pada Sidang Inter-parliamentary Union (IPU) di Jakarta. Pada tahun yang sama memimpin delegasi pada Sidang AIPO di Singapura.

Tahun 2001 memimpin delegasi pada Konferensi Ketua-Ketua Parlemen Se-Dunia, di NewYork. Masih di tahun yang sama memimpin delegasi pada Sidang AIPO di Thailand. Dan, tahun 2002 memimpin delegasi pada Sidang AIPO di Vietnam.

Penghargaan
Sumbangan dan dharma bakti Akbar Tandjung terhadap bangsa dan negara tidak sia-sia. Pemerintah Republik Indonesia menganugrahkan Penghargaan Bintang MahaputraAdi Pradana tahun 1992 dan Bintang Republik Indonesia tahun 1998.

Yang menarik adalah, kiprah Akbar Tanjung pun mendapat perhatian dari luar negeri. Ia memperoleh Penghargaan Kruis in de Orde van Oranje-Nassau dari Pemerintah Kerajaan Belanda pada tahun 1996.

Menuju RI-1
Kini Akbar Tandjung telah masuk dalam kompetisi bersama waraga negara terbaik negeri ini untuk menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebagai calon pemimpin dari 220 juta jiwa penduduk, perlu visi yang kuat agar dapat memajukan bangsa ini dari keterpurukan, terutama agar keluar dari krisis sejak 1997.

Sebagai kandidat presiden, Akbar memiliki pemandangan bahwa saat ini Indonesia masih berada pada masa transisi. Namun menurutnya, mtransisi tidak boleh dibiarkan berjalan terlalu lama. Pemilihan umum 2004 merupakan batas konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 untuk menciptakan kepemimpinan nasional yang baru, yang mampu mengatakan bahwa situasi yang tidak menentu ini harus segera diakhiri. Kewenangan yang ada pada pemilu 2004 diharapkan dapat melahirkan pimpinan nasional yang terampil, yang memiliki agenda yang jelas dan terukur untuk membawa Indonesia kepada situasi yang lebih baik.

Untuk dapat keluar dari krisis, Indonesia memerlukan seorang pemimpin yang mempunyai catatan pengalaman panjang; seorang pemimpin dengan gagasan dan pandangan yang jelas; yang memiliki keterampilan politis dan birokratis yang memadai; yang mampu melakukan koordinasi dan mengkomunikasikan kebijakan-kebijakannya tidak saja kepada elite nasional yang ada, tetapi juga kepada masyarakat banyak.

Akhirnya, Indonesia memerlukan seorang pemimpin yang dapat menciptakan kesepakatan-kesepakatan yang dinegosiasikan. Kemampuan untuk membangun konsensus di antara kekuatan-kekuatan sosial-ekonomi dan politik yang ada merupakan modal tambahan yang amat diperlukan untuk membawa Indonesia ke arah situasi yang lebih baik.

Akbar melihat terdapat beberapa persoalan mendesak yang perlu segera diselesaikan oleh pemerintahan yang akan terbentuk nantinya. Di antara persoalan itu adalah (1) pemulihan ekonomi, yang menurutnya saat ini prosesnya cenderung tidak terstruktur dan tidak sistematis karena dilaksanakan tanpa prioritas yang layak dan dapat dipercaya;

(2) kesejahteraan dan kualitas manusia, yang secara kuantitas laju pemulihan ekonomi sepanjang lima tahun terakhir ini belum mampu menciptakan lapangan kerja dan penghidupan yang layak bagi banyak warga negara;

(3) kedaulatan ekonomi dan kemandirian bangsa yang menurun drastis sejak krisis terjadi; (4) lingkungan hidup dan pertanahan. Menurutnya, persoalan mendesak di bidang lingkungan hidup dan pertanahan adalah menurunnya kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta buruknya penegakan hukum dan property rightsdi bidang pertanahan;

(5) keamanan dan rasa aman, di mana terjadi kemerosotan sangat besar pada sektor ini; (6) penegakan hukum dan HAM. Masalah ini kemungkinan terjadi karena perangkat hukum yang ada tidak mampu menanggulangi pelanggaran hukum atau pelaku dan institusi yang ada saat ini tidak mampu menjalankan langkah penegakan hukum;

(7) demokrasi, kemandirian daerah, dan integrasi bangsa. Selama lima tahun terakhir perjalanan demokrasi mengalami perkembangan yang menggembirakan, namun sayangnya sering pula muncul kekerasan, konflik sosial, teror, dan persaingan antarelite. Aspirasi dari bawah sering diabaikan atau dijadikan komoditi untuk hal-hal uang tidak produktif atau disintegrasi;

(8) keharmonisan dan kerukunan sosial. Sama seperti masalah lainnya, keharmonisan dan kerukunan sosial pun mengalami kemerosotan; (9) perempuan dan kesetaraan jender. Perempuan Indonesia masih memiliki banyak masalah seperti rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, tingginya angka kematian ibu dan bayi, juga kekerasan terhadap perempuan, baik di lingkungan rumah tangga maupun di luar rumah tangga.

Strategi Membangun Indonesia Sejahtera
Peliknya masalah yang dihadapi membuat berbagai masalah itu tidak dapat diselesaikan sekaligus. Untuk itu diperlukan ketajaman untuk memilih hal-hal mana saja yang mendesak diselesaikan. Akbar Tandjung menyebut formula bagi strateginya itu adalah Tri Sukses Pembangunan yang terdiri dari Sukses Pembangunan Ekonomi, Sukses Pembangunan Hukum, dan Sukses Pembangunan Sosial-Kemasyarakatan.

Untuk menyukseskan program itu Akbar secara terbuka mengatakan membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Selain itu, dari figur pemimpin sendiri diperlukan kepemimpinan nasional yang terampil, mempunyai pandangan dan agenda kerja yang jelas, yang bersedia menghimpun seluruh kekuatan yang ada, baik pada tingkat masyarakat maupun negara, dan yang paham tantang kondisi objektif yang dihadapi bangsa dan negara.

Hanya orang yang mempunyai visi yang kuat, pengalaman yang teruji, dan yang dapat memenangkan hati rakyatlah yang mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, yakni Indonesia sejahtera. Kepemimpinan nasional yang demikian itu akan lahir dari suatu proses seleksi kepemimpinan yang objektif dan rasional, yakni melalui pemilihan umum yang demokratis, jujur dan adil.

Sebagai seorang yang telah memiliki pengalaman di bidang pemerintahan, legislatif, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, serta kini Ketua Umum DPP Partai Golkar, Akbar mengaku merasa terpanggil untuk menjalankan amanat yang mulia itu. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dan doa restu dari segenap Keluarga Besar Partai Golkar untuk ikut berkompetisi dalam Konvensi Partai Golkar, dengan harapan dapat terpilih sebagai Calon Presiden RI dari Partai Golkar.

Tak lupa, Akbar meneriakkan slogan andalannya “Mari ‘Maju Bersama, Membangun Indonesia Sejahtera’.”

Pulo Tao

2007-03-17T19:52:00.001-07:00

PTUN Tolak Gugatan atas Pulo Tao

Medan, Kompas - Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Medan menolak gugatan atas Pulo Tao seluas 13.836 meter persegi di Desa Simanindo, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Dalam keputusan yang dibacakan, Selasa (23/5), majelis hakim yang diketuai Yodi Martono W menyatakan, PTUN tidak berwenang absolut dalam memutuskan perkara itu.
Gugatan diajukan Yayasan Parik Sabungan dan Pasaribu Malau kepada Kepala Kantor Pertanahan Tarutung yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1/1974/Pulo Tao di Desa Simanindo pada 23 Januari 1974 atas nama Humpul Pane Sidauruk. Gugatan juga diajukan kepada Riris Hasibuan, istri Togar Partahi Sumurung Sidauruk (almarhum), yang saat ini memegang sertifikat atas Pulo Tao.

Dalam gugatan itu disebutkan, Riris Hasibuan telah ingkar janji karena ingin memiliki tanah adat Nantinjo dan mengganti nama Pulo Malau menjadi Pulo Tao. Perubahan itu dinilai menimbulkan kerugian bagi seluruh keturunan Ompu Guru Tatea Bulan yang mengklaim sebagai ahli waris Pulo Malau.

Pengacara penggugat, Walsomen Pasaribu, seusai pembacaan putusan mempertanyakan ketidakwenangan PTUN atas perkara itu. Ia juga mempertanyakan alasan penggugat yang dinyatakan majelis hakim tidak berkualitas karena gugatannya dinilai tidak relevan. "Kalau soal tanah seperti ini kami tidak bisa mendapat keadilan dari PTUN, harus ke mana lagi?" katanya.

Menurut Yodi, kasus penggantian nama pulau atau kepemilikan atas pulau bukan merupakan kewenangan PTUN untuk memutuskan. "Perkara kepemilikan itu lebih tepat jika dibawa ke pengadilan negeri," ujar Yodi Martono.

PRSU Dibuka

2007-03-17T19:43:00.000-07:00

PRSU Dibuka 12 April

Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) merupakan ajang promosi produk dan kepariwisataan Sumut. Tahun ini, PRSU ke-36 dirangkai dengan peringatan hari jadi Sumatera Utara ke-59 yang diselenggarakan mulai 12 April hingga 13 Mei 2007 di Tapian Daya Jalan Gatot Subroto Medan.

“Event ini memberikan kesempatan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota, para pengusaha untuk mempromosikan produk dan jasa kepada masyarakat,” ungkap pengurus Yayasan PRSU Drs Panusunan Pasaribu MM, kemarin.

Saat ini, peserta yang sudah mendaftar ke Yayasan PRSU sebanyak 26 peserta yang terdiri dari Pemprovsu/Pemkab/Pemko se-Sumatera Utara, 2 peserta dari DKI Jakarta, 2 peserta dari Nangroe Aceh Darussalam dan Kalimantan Timur, 1 peserta dari luar negeri yakni dari Kerajaan Negeri Pulau Penang-Malaysia, 7 peserta dari BUMN/BUMD, 60 peserta dari swasta dan UKM-IKM dan 17 peserta pusat jajanan.

Untuk memeriahkan acara ini, rencananya pihak penyelenggara akan membuat berbagai hiburan kesenian kepada masyarakat.

”Mungkin seperti tahun-tahun lalu, kita tetap akan membuat acara kesenian, seperti musik, pemilihan model, tari, kesenian tradisional dan tentunya juga akan dimeriahkan oleh artis-artis ibukota,” jelas Panusunan didampingi Sekretaris Yayasan PRSU Zulkifli Efendi SE.

Menurut Panusunan, arena PRSU ke-36 ini akan dijadikan sarana informasi dan promosi, khususnya potensi yang dimiliki Sumatera Utara seperti budaya, pariwisata, perdagangan, industri, teknologi dan pendidikan.

Batang Angkola Juara

2007-03-17T19:34:00.000-07:00

Kecamatan Batang Angkola Juara Umum MTQN ke-39 Tapsel

Mar 16, 2007 at 08:36 AM
Huristak, Tapsel (SIB)

Kecamatan Batang Angkola berhasil sebagai juara umum Musabaqoh Tilawatil Qur'an Nasional (MTQN) ke-39 tingkat Kabupaten Tapsel.

Pelaksanaan MTQN yang dipusatkan di lapangan bola kaki Kecamatan Huristak itu secara resmi ditutup Bupati Tapsel, Rabu (14/3) malam yang ditandai dengan pemukulan bedug.
Dipastikannya Kecamatan Batang Angkola sebagai juara umum pada MTQN ke-39 tingkat Kabupaten Tapsel, setelah kafilah Batang Angkola berhasil meraih nilai 45 dari 9 kategori perlombaan, disusul Kecamatan Dolok dengan nilai 31 dan Kecamatan Sayur Matinggi dengan nilai 23.

Bupati Tapsel Ir H Ongku P Hasibuan MM dalam sambutannya mengatakan, Al-qur'an adalah sumber hukum pokok dalam Islam, bahkan para ulama terkenal pada umumnya mengatakan bahwa kemunduran umat Islam saat ini adalah diakibatkan kurang mengamalkan dan menghayati isi kandungan Al-qur'an itu sendiri.

Oleh karena itu, umat Islam dituntut mampu membaca Al-qur'an dengan baik dan benar sesuai dengan kaidahnya dan mampu memahami isinya bahkan kalau bisa mampu menghafal serta mengamalkan isi kandungan Al-qur'an itu dalam kehidupan sehari-hari.

Karenanya, bupati mengajak melalui event MTQ selain mengembangkan seni membaca Al-qur'an di tengah-tengah kehidupan masyarakat untuk melestarikan syi'ar agama dan mengamalkan ajarannya, juga menggairahkan dan menggalakkan generasi muda Islam untuk menghafal dan memahami kitab suci Al-qur'an.

Kepada para qori dan qoriah yang menjadi juara/terbaik diucapkan selamat dan terus mengasah kemampuan, karena para qori dan qoriah terbaik itu akan menjadi duta Tapsel pada MTQN tingkat Sumut. Kepada para qori dan qoriah yang belum menjadi juara diminta jangan berkecil hati tetapi jadikanlah ketidak berhasilan itu sebagai evaluasi untuk dapat mempersiapkan diri secara matang pada MTQ mendatang.

Sebelumnya, ketua panitia Affan Siregar SE melaporkan, pelaksanaan MTQ sejak tanggal 10 s/d 14 Maret 2007 yang dipusatkan di lapangan bola kaki Kecamatan Huristak berjalan dengan baik dan lancar yang diikuti 706 qori dan qoriah dari 28 Kecamatan se-Tapsel. Kondisi para qori dan qoriah serta dewan hakim selama perlombaan semua dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti seluruh jenis perlombaan dengan baik hingga acara penutupan.

Museum Barus: Pemda Tapteng Tidak Serius (?)

2007-03-15T23:56:00.003-07:00

Barus Seharusnya Jadi Cagar Budaya

Tak mudah mencari tahu tentang sejarah Barus saat kita berada di kota tersebut. Jangankan museum, peta atau informasi tentang kawasan bersejarah itu pun tak ada. Pengunjung yang datang ke sana hanya akan berhadapan dengan masyarakat yang kebanyakan tidak lagi paham dengan sejarah mereka sendiri.

Satu-satunya sumber informasi yang bisa ditemui di Barus adalah sebuah rumah di Pasar Barus yang dijadikan gudang penyimpanan hasil penggalian para peneliti dari Ecole Francaise d’Extreme-Orient (EFEO), Perancis, bekerja sama dengan peneliti dari Pusat Penelitian Arkeologi Nasional (Puslit Arkenas). Namun, sampai kini rumah tersebut masih tertutup untuk umum dengan alasan barang-barang tersebut masih dalam proses penyelidikan.

Kalangan arkeologis, sejarawan, dan tokoh masyarakat Barus berharap, sebagai tempat yang kaya dengan situs arkeologi, kawasan Barus di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, seharusnya dijadikan cagar budaya. Di samping untuk melestarikan situs sejarah yang masih tersisa, pembuatan cagar budaya di Barus diharapkan bisa mengenalkan kawasan Pantai Barat Sumatera itu sebagai pusat peradaban Nusantara abad I-XVII Masehi.

"Kawasan Barus sangat layak untuk dijadikan cagar budaya mengingat banyaknya temuan arkeologis dan kekayaan sejarah kota ini," tutur Lucas Partanda Koestoro, Kepala Balai Arkeologi Medan.

Menurut sejarawan Melayu Tengku Luckman Sinar, selama ini pemerintah telah membangun kota-kota tanpa memerhatikan aspek sejarah dan nilai-nilai lokal, tetapi lebih berdasarkan orientasi ekonomi praktis dan kepentingan politik. Akibatnya, kawasan-kawasan yang memiliki sejarah tinggi seperti Barus sering kali diabaikan. "Seharusnya, nilai-nilai sejarah itu bisa digali lagi atau diteruskan sebagai bagian dari identitas kita. Bahaya jika suatu bangsa tidak lagi memiliki identitas," ungkapnya.

Lucas Partanda menyatakan, untuk mengembalikan Barus sebagai kota perdagangan sangatlah sulit. Tetapi, Barus bisa menjadi aset berharga bagi dunia akademik dan wisata. "Jika dikelola dengan baik, kawasan bersejarah seperti Barus bisa juga mendatangkan uang," ujarnya.

MENURUT Lukman, selama ini Barus telah dilupakan dalam penyusunan sejarah nasional. "Sejarah kita hanya berorientasi ke Jawa. Sejarah Barus ini sudah seharusnya dimasukkan dalam buku-buku sejarah untuk anak-anak karena bukti-bukti empirisnya sudah jelas. Dinas Pendidikan hendaknya mengaktualisasikan fakta-fakta sejarah Barus dalam kurikulum pendidikan sejarah di SD-SLTA," paparnya.

Lucas Partanda menambahkan, jika pemerintah mau membangun museum pihaknya siap menyerahkan ribuan artefak hasil penggalian yang kini disimpan di rumah tersebut. "Artefak hasil penggalian tersebut milik Barus dan kini disimpan sementara di rumah penduduk. Idealnya di Barus memang ada museum yang menampung hasil penggalian tersebut sehingga masyarakat bisa ikut belajar," imbuhnya.

Camat Barus Hotmauli Sitompul juga menyebutkan bahwa masyarakatnya kini tidak tahu lagi tentang sejarahnya sendiri. "Sejarah tentang Barus hanya diketahui oleh orang- orang tua saja. Generasi muda, apalagi anak-anak, tidak tahu lagi tentang sejarah kami sendiri karena tidak adanya teks tertulis yang kami miliki," tuturnya.

Literatur tentang Barus sebenarnya sangat banyak dan telah berusia ratusan tahun. Namun, hampir semua literatur itu ditulis dalam berbagai naskah kuno berbahasa asing, mulai dari literatur Yunani, Siriah, Armenia, Arab, India, Tamil, China, Melayu, dan Jawa. Barus juga disebut-sebut dalam literatur Eropa pada periode yang lebih awal.

Menurut Lucas Pratanda, sejarah Barus memang begitu gelap. Keanekaragaman bahasa yang memuat tentang Barus justru mengaburkan informasi yang pasti karena orang-orang dari luar Barus tersebut menyebut nama tempat dan berbagai istilah dengan cara masing-masing. Salah satu sisi gelap yang sampai sekarang belum terjawab oleh para ahli dengan pasti, yaitu kapan kota ini didirikan dan di mana lokasi persis pusat kota Barus seperti yang disebut dalam berbagai literatur kuno.

Berbagai jejak fisik yang tertinggal di Barus juga masih terpendam di dalam tanah dan sebagian telah hilang ditelan abrasi air laut yang dahsyat pada tahun 1970-an sampai 1980-an. Kini, satu-satunya bangunan yang tersisa dari Barus hanya berasal dari era lebih muda, yaitu benteng Belanda yang dilengkapi penjara.

Menyongsong Pembentukan Kab. Tapanuli Barat

2007-03-15T23:56:00.002-07:00

Kalangan Pemuda Minta Pemekaran Daerah Simalungun Cukup Dua Kabupaten Saja
26 Jan 2004 10:06:07 AM

Jakarta (LIN). Pengurus Komisi Pusat Upaya Penyelamatan Aset Siantar-Simalungun (UPASS) Irwansyah Damanik SH, dan Koordinator Forum Lintas Pemuda Simalungun (Forlips) Ir Agustinus Sihaloho, secara terpisah menyebutkan pemekaran daerah Simalungun tidak cukup hanya didasarkan pada alasan percepatan pertumbuhan ekonomi daerah atau percepatan pembangunan, melainkan juga harus didasari pada target keutuhan sendi sosial budaya karena Simalungun kini telah merupakan daerah heterogen.

Irwansyah Damanik dan rekannya Tanjung mengatakan di Medan, idealnya Simalungun cukup dimekarkan menjadi dua kabupaten saja, bukan tiga. Pihak pengambil keputusan dalam hal ini jangan hanya mendengarkan suara legislatif (DPRD) saja, melainkan juga suara rakyat di lapangan.

Mereka mengemukakan hal itu menanggapi adanya desakan atau gagasan sekelompok masyarakat daerah ini agar daerah Simalungun dimekarkan menjadi tiga kabupaten dengan alasan topografi atau rentang jangkauan pembangunan. Pihak DPRD Simalungun yang dipimpin Wakil Ketua Ngatijan Thoha dalam rapat panitia khusus (Pansus) Pemekaran Simalungun, Kamis (15/1) lalu, memang belum memutuskan apakah Simalungun akan dimekarkan menjadi dua atau tiga kabupaten.

Menurut Irwansyah, daerah Simalungun cukup dimekarkan menjadi dua kabupaten saja, yaitu menjadi Kabupaten Simalungun dan Simalungun Hataran. Secara topografis dan geografis, pemekaran menjadi dua kabupaten itu akan menjadikan kedua "Simalungun" memiliki kekuatan potensi ekonomi yang sama sehingga akan bersaing dengan sehat, misalnya dari sumber perkebunan, pariwisata, pertanian, jasa, niaga, dsb.

Hal senada juga disebutkan Agustinus Sihaloho dari Forlips, bahwa pemekaran daerah Simalungun menjadi dua kabupaten merupakan pilihan dan keputusan tepat karena relatif sesuai dengan latar belakang sejarah (historical background). Selain itu, potensi ekonominya akan tampak berimbang. Misalnya Kabupaten Simalungun akan memiliki objek wisata Danau Toba di Parapat, dan Kabupaten Simalungun Hataran akan memiliki objek wisata Danau Toba di Haranggaol.

Dengan dominasi potensi agrobisnis, Simalungun yang satu memiliki perkebunan sawit, dan Simalungun yang satu lagi memiliki perkebunan teh. Sihaloho mengatakan kalau soal nama, kami cenderung mengusulkan nama kabupaten baru hasil pemekaran Simalungun ini adalah Kabupaten Sidamanik atau Kabupaten Purba Raya, dengan alasan perlunya monumentasi pelestarian nama dan perjuangan Raja Simalungun pada zamannya.

Bersama Simalungun, kini terdapat lima daerah yang sedang berjuang memekarkan diri, yaitu Asahan untuk membentuk Kabupaten Batubara, Tapsel untuk Angkola Sipirok, Tapteng untuk Tapanuli Barat atau Barus Raya, dan Kabupaten Nias untuk Nias Barat dan Kota Gunung Sitoli.

Sultan Dan Politik

2007-03-15T23:56:00.001-07:00

Politik Batak 1668-1840
Sejarah Politik Batak 1668-1840
By. Julkifli Marbun
Dari: humbahas.blogspot.com

Penduduk

Penduduk Batak, khususnya, di Kesultanan Barus terdiri dari berbagai bangsa. Bila diklasifikasi area tanah Batak, maka didapatlah dua bagian yang sangat penting. Bagian pertama adalah Tanah Tertutup dan yang kedua Tanah Terbuka.

Tanah Tertutup adalah bagian geografi Batak yang didiami oleh bangsa Batak dan begitu terisolirnya sehingga hanya orang-orang Batak saja yang mendiaminya. Tanah Tertutup ini seringkali disebut juga pedalaman Batak atau Pusat Tanah Batak.

Kehidupan di Tanah Tertutup masih sangat terisolir dan bahkan banyak yang beranggapan bahwa sistem sosial masyarakat Batak di daerah ini masih dalam bentuk ‘splendid isolation”.

Persepsi orang Batak saat itu adalah bahwa Tanah Tertutup-yang identik dengan rural land- ini adalah milik nenek moyang dan orang-orang asing sangat dicurigai masuk ke dalamnya. Keuntungan ekonomi dengan kebijakan Tanah Tertutup ini adalah bahwa hanya orang-orang Batak yang dapat menikmati hasil buminya. Orang-orang Batak tanpa persaingan dari bangsa lain, dengan leluasa dapat mengambil kamper, hasil tambang dan hasil hutan dari tanah mereka sendiri. Sehingga beberapa komoditas benar-benar dimonopoli oleh orang Batak.

Keuntungan politik dari sistem Tanah Tertutp ini adalah sebagai tempat ‘pengasingan’ bagi Raja-raja Batak yang mungkin saja mengalami kegagalan atau sedang dalam upaya untuk kontemplasi atau dapat juga dalam upaya menggalang kekuatan. Bila kita pelajari intrik-intrik politik di Kesultanan Batak, maka didapatlah kesimpulan bahwa beberapa kali raja-raja Batak sering kali harus bersembunyi ke Tanah Tertutup dari ancaman asing dan ada yang bertujuan untk menggalang kekuatan dari komunitas asal mereka dan ada juga yang bertujuan untuk meditasi (kerohanian).

Tanah Terbuka, yang kehidupannya lebih mirip dengan urban land- ini merupakan wilayah Batak yang dapat diakses oleh orang asing. Biasanya terdapat di pesisir, atau di pedalaman tapi sudah urban dan bersifat kota karena keberadaan onan-onannya yang ramai di pusat-pusat perekonomian seperti Silindung, Pakkat, Balige dan lain sebagainya. Anehnya Bakkara sebagai pusat politik Dinasti Sisingamangaraja dari dulu menganut sistem tanah tertutup yang dilarang didatangi oleh orang asing. Tamu-tamu kerajaan biasanya disambut di Balige atau Dolok Sanggul.

Sistem budaya di Tanah Terbuka sangat sesuai dengan karakternya saat itu. Di mana orang-orang Batak dengan tujuan ekonomi dan politik biasanya tidak ingin memonopoli segala sesuatu di Tanah Terbuka. Bahkan cenderung orang-orang Batak akan mengajak berbicara pedagang-pedagang asing dengan bahasa Melayu, sebuah bahasa yang menjadi Lingua Franca saat itu.

Orang-orang Batak, sangat pintar dalam memainkan peran mereka dalam persaingan komunitas di bandar-bandar (pelabuhan-pelabuhan atau terminal-terminal, pasar-pasar dan pusat perekonomian. Tujuannya adalah agar komunitas pedagang Batak tidak terisolir dan teralienasi dari perkembangan perekonomian saat itu.

Oleh karena itulah Belanda seing kali menuliskan dalam laporan mereka bahwa bandar-bandar ekonomi tanah Batak di pesisir dan kota-kota besar Batak lainnya sebagai berciri khas Melayu. Laporan VOC di abad ke-17 mengatakan bahwa Barus merupakan tanah pesisir yang berkarakter Melayu dengan jumlah penduduk yang sebagian besar adalah orang Batak. Penduduknya, menurut Arendt Silvus, terdiri dari “Orang-orang Melayu dari pesisir ini dan pesisir lain yang bercampur dengan orang-orang Batak.” [Lihat Surat, Silvius to Pitt (1677), VOC 1322, f. 1328r.

Francois Backer, seorang pegawai pertama perusahaan VOC, perusahaan Belanda yang telah mendapat izin berdagang dari Sultan Barus (1672), dan orang pertama yang melihat pelabuhan Barus, mengatakan bahwa menurut penglihatan dan pemahaman umum yang didapatnya, penduduk Barus terlihat sangat superior atau lebih tinggi kelasnya dari komunitas-komunitas pesisir lainnya: “Mereka lebih mirip seperti Ketua-ketua ulama dari pada pribumi yang brutal,” sambungnya. [Lihat, backer to Pits (1669), VOC 1272, f.1066v] Bahkan Silvius mengatakan bahwa penduduk Barus sebagai orang yang penuh taktik, mempunyai kepentingan sendiri, tegar dan diplomatis…” Silvius to Pits (1677), VOC 1322, f. 1328 r.

Penduduk Barus pada tahun 1600-an merupakan penduduk yang terdiri dari berbagai komuitas pedagang asing, Aceh, Minang, Tamil, Hindu, Kerinci, Siak dan lain sebagainya selaian dari komunitas-komunitas pedagang. Sehingga orang-orang Batak dalam hal ini pemerintahan Kesultanan barus, lebih memilih untuk menggunakan kebiasaan dan bahasa yang sangat umum saat itu, yakni Melayu, agar dapat mempertahankan para saugadar-saudagar kaya tersebut untuk menetap secara permanen di Barus. Kehadiran mereka dapat terus memutar roda perekonomian makro di Kesultanan Barus. Sebuah strategi dan taktik ekonomi yang sangat jitu untuk mempertahankan Barus sebagai kota pelabuhan tersibut dan paling banyak diminati asing saat itu.

Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan para saudagar-saudagar asing tersebut, telah diangkat beberapa hulu balang untuk menempati berbagai posisi, di antaranya Malim Muara dan Kepala Syahbandar untuk mencegah intrusi dari bajak laut yang ingin mengacaukan perekonomian. Di antara bajak-bajak laut yang paling menakutkan saat itu adalah mereka yag berasal dari Belanda, Perancis dan Portugis. Beberapa kali para bajak laut tersebut mengacaukan perekonomian di Barus agar supplai komoditas dari Barus terhambat sehingga para saudagar Eropa lebih memonopoli perdagangan. Sepertinya simbiosis saudagar picik dan kekuatan hitam bajak laut tersebut berhasil membingungkan para saudagar-saudagar Cina, Arab, India dan saudagar-saudagar Nusantara.

Melayu sebagai Tren Globalisasi Kultur Regional

Bentuk dari pemerintahan Batak di Kesultanan Barus, yang pada saat itu dibuat dengan nuansa Melayu, bersifat republik dan demokratik. Pusat urusan pemerintahan terdapat disebuah istana dan tempat pertemuan publik yang disebut “balai”. Istana ini sangat berbeda dengan istana kesultanan yang lebih kepada urusan administrasi dan kediaman Sultan. Di Balai inilah segala urusan kerakyatan dilakukan. Dilaporkan juga bahwa di sinilah setiap penduduk, asing maupun lokal, melakukan protes dan komplen atau mengadukan permasalahan mereka maupun untuk menyampaikan aspirasi politik kepada Sultan yang diwakili oleh hulubalangnya di Balai. Para warga negara atau gemeente, seperti yang dipahami Belanda, telah memainkan peran yang aktif dalam urusan-urusan politik Kesultanan. [Lihat, Milner, Kerajaan, hlm. 25]

Penduduk Kesultanan Barus yang terdiri dari kaum bangsawan atau Orang Kaya dan kaum middle class, kelas menengah selalu melibatkan diri dengan kebijakan-kebijakan pemerintahan. Para pelaut Belanda dengan cepat dapat mengenal sistem politik Kesultanan ini dan berhasil menyogok para warga untuk mendapat rekomendasi dan tanda persetujuan atas kehadiran mereka. Melalui rekomendari kelas menengah inilah VOC, atau perusahaan Belanda dapat diizinkan oleh Sultan untuk melakukan kegiatan ekspor impor di Kesultanan.

Melman mengatakan bahwa adalah tekanan dari gemeente yang membuat pemerintah mengizinkan Kompeni Belanda untuk beroperasi di Barus walaupun mendapat penolakan maupun oposisi dari perusahaan-perusahaan dan pengusaha-pengusaha Aceh. (Backer to Pits (1669), VOC 1272, f.1066r.

Persaingan dagang antara saudagar-saudagar Barus dengan saudagar-saudagar asing seperti Aceh yang biasanya sangat lumrah dalam dunia perekonomian nampaknya berhasil dirusak para pelaut Eropa. Sayangnya pemerintah melalui Sultan, gagal mengatasi dan merumuskan undang-undang mengenai etika bisnis yang legal dan larangan atas monopoli illegal sehingga pihak Eropa dapat dengan leluasa mengobrak-abrik tatanan perekonomian kesultanan.

Menurut laporan-laporannya, VOC bahkan menerapkan kebijakan rasial dengan mendahulukan bertransaksi dengan para saudagar-saudagar Barus dari pada para saudagar Aceh. Tujuannya adalah untuk mengisolasi pedagang Aceh. Hal ini membuat kebanyakan pedagang pribumi Barus dan asing seperti Aceh dan lain-lain protes dan menyatakan ketidaksetujuan mereka dengan kecurangan yang dilakukan oleh pelaku ekonomi Belanda yang dapat merusak iklim perdagangan yang sudah kondusif.

Namun, tampaknya, VOC sudah mengenal sistem pemerintahan di Barus yang saat itu mempunyai kelemahan yang sangat krusial. Pemerintahan Kesultanan Barus saat itu dipegang oleh pemerintahan dualitas antara Dinasti Pardosi dengan Pasaribu. Dahulunya, kedua dinasti ini memerintah di Kesultanan yang berbeda namun dengan bertambahnya penduduk dan jumlah kota-kota perekonomian, wilayah keduanya yang sama-sama di Barus dan sekitarnya menjadi menyatu. Konsensus kedua dinasti telah banyak dicapai dalam perjanjian-perjanjian antar penguasa dengan melakukan klasifikasi kekuasaan dan demografi. Namun, dalam praktek, pemerintahan dualitas tersebut sangat sulit direalisasikan dan rentan dengan konflik dan korban adu domba.

Perusakan tatanan perekomian yang dilakukan para pengusaha Belanda akhirnya berimbas kepada rusaknya tatanan pemerintahan dan politik yang telah lama dibina oleh orang-orang Batak. Dinasti Pardosi yang secara yuridis formal mempunyai gelar Raja Di Hulu dan Dinati Pasaribu dengan gelar Raja Di Hilir.

Pemberian gelar tersebut sebenarnya sudah merupakan kompromi dan konsensus bersama antara keduanya yang mencakup cakupan pengaruh, wewenang dan geografi kekuasaan. Dimana Pardosi wilayah pengaruhnya ke Hulu Barus dan Pasaribu ke Hilir Barus. Walaupun dipimpin oleh dua dinasti, Barus oleh para saudagar-saudagar asing diakui sebagai sebuah kesatuan kesultanan yang tidak terpisahkan. [Stapel dan Heeres, eds., Corpus Diplomaticum, vol. 2, hlm 383-389]

Taktik pertama yang dilakukan oleh VOC adalah dengan menimbulkan kecemburuan antar dua dinasti dengan mengistimewakan Raja di Hulu dari Raja di Hilir walau keduanya sama-sama mengeluarkan dan menandatangani Keputusan Bersama Sultan saat mengeluarkan surat izin beroperasi bagi VOC. Kadang-kadang juga, atas dasar kepentingan ekonomi dan politik mengitimewakan yang Hilir daripada yang di Hulu.

Walaupun pada awalnya taktik pecah belah ini tidak terlalu dirasakan oleh kedua dinasti karena Raja Hulu dipanggil oleh VOC dengan sebutan sebagai Raja dan yang Hilir sebagai perdana menteri. Atau berbagai sebutan lain, yang kurang bermakna bagi pemerintahan Barus seperti opper-Regent bagi Sultan Hulu dan mede opper-Regent untuk yang di Hilir. [Backer to Pits (1669)]. Karena dalam pergulatan kedua dinasti dalam sejarah memang sering terjadi saling merebut kekuasaan bahkan dengan perang yang pada akhirnya terciptalah sebuah konvensi politik bahwa Raja di Hulu merupakan Raja Tunggal dan di Hilir memegang posisi Bendahara alias Perdana Menteri yang disetujui oleh kedua Dinasti.

Peta Politik

Secara umum peta politik di Kesultanan Barus yang dihuni oleh rakyat yang plural dan beragam, sangatlah komplek dan rumit. Kerumitan tersebut semakin parah saat pemerintahan tetangga juga memback-up dan mendukung jaminan keamanan bagi para komunitas dagangnya di ibukota Kesultanan.

Sultan Aceh dikhabarkan beberapa kali menginterpensi kebijakan politik Kesultanan agar dapat meningkatkan jaminan keamanan kepada perusahaan-perusahaan Aceh dan para pengusahanya. Begitu juga dengan Raja Minang yang melindungi kepentingan pengusahanya. Tidak dapat dipungkiri begitu juga dengan Tamil, Arab, Siak Cina dan lain sebagainya, seperti halnya Belanda dan VOC-nya.

Silvius mengatakan bahwa pemerintahan Aceh telah melakukan langkah politik yang sangat jitu dengan menggandengan Sultan Di Hulu dengan memberinya gelar kehormatan [Silvius to Pits (1677). Sedangkan pemerintahan Minang lebih suka untuk menggandengan Sultan Di Hilir yang merupakan orang Batak yang dilahirkan di Tarusan, Minangkabau. Dari laporan-laporan Belanda dan manuskrip-manuskrip Kesultanan ditemuan bahwa pemerintahan Aceh bahkan seringkali mengirim ekspedisi militernya untuk melindungi para pengusaha Aceh di Barus. Diyakini kompetisi Belanda kontra para saudagar Aceh telah sampai kepada persaingan bisnis yang sangat brutal yang menghancurkan dan mengganggu seluruh sistem tatanan perekenomian pemerintahan Kesultanan Barus.

Kedua bangsa, Aceh dan Belanda telah saling tuduh menuduh dan saling mencurigai satu sama lain sebagai bangsa brutal, pembunuh dan pembantai. Diyakini hal ini disebabkan antar kedua bangsa ini telah terlibat dalam peperangan dan persaingan ekonomi yang berujung kepada pembantaian antar keduanya. Propaganda saling menyudutkan ini merupakan implikasi dari persaingan dagang yang sangat brutal.

Friksi antar kedua Dinasti yang memerintah di Barus dilaporkan semakin meningkat saat Sultan di Hulu mulai, mau atau tidak mau, terlibat dalam persaingan tersebut. Sultan di Hulu mulai menarik persetujuannya dengan menolak kehadiran Kompeni (VOC) yag mulai terlihat sangat bermusuhan dan tidak bersahabat dengan para saudagar-saudagar di Barus. Mereka memboikot transaksi dagang dengan VOC. [Kroeskamp, De Weskust, Hlm 153 dan Backer to Pits (1669).

Sementara itu, Kompeni atau VOC berhasil menyelamatkan muka dengan berlindung atas nama Sultan di Hilir yang lebih memilih untuk bersikap fleksibel dengan Kompeni yang dimusuhi oleh saingannya yang Di Hulu. Orang-orang Belanda mengkalim bahwa kehadiran mereka didukung oleh Sultan Hilir untuk menciptakan keseimbangan kekuatan dengan hadirnya pasukan Aceh Di Hulu. [ibid., f. 1067v]

Jalur-jalur Ekonomi; Antara Pesisir dan Perbukitan

Konstelasi politik Batak, khsusunya antara kedua Dinasti yang memerintah tidak saja seputar peran asing tapi juga mencakup jalur-jalur perekonomian. Saudagar-saudagar Batak yang berperan sebagai pengumpul komoditas-komoditas dari pegunungan sekitar Barus, seperti Pakkat, Dolok Sanghul, Dairi dan lain-lain, juga terlibat dengan para Saudagar Batak lainnya yang menjadi pengumpul di wilayah-wilayah antara Barus dan Air Bangis. Dari areal ini, kamper dan benzoin di dapat di Sibuluan, Batang Toru, Batu Mundam, Tabujang, Natal dan Batahan. [Melman to Pits (1669).

Sultan Hulu lebih mempunyai legitimasi kepada para saudagar kelompok pertama yang Sultan Hilir lebih dilegitimasi oleh kelopom kedua. Kelopok pertama, yakni mereka yang berasal dari pegunungan sekitar Barus terdiri dari mereka yang berasal dari Dairi, Marga Mukkur, Meha, Simbolon, Marbun, Simanullang, Simamora, Pardosi, Sigalingging, Pohan, Naipospos dan lain sebagainya. Sementara yang kedua lebih banyak dari Mandailing, Pasaribu, Hutagalung dan lain sebagainya.

Menurut Melman, peperangan antara dua kelompok saudagar Batak seringkali terjadi. Namun kedua kelompok tersebut akan sangat menahan diri untuk memerangi pemerintahan Barus. Satu kelompok akan mencegah kelompok lainnya untuk memerangi Barus. Walau seandainya pada saudagar Batak itu ingin melakukannya, seperti kudeta, dapat saja mereka lakukan, namun para pelaku pasar dan ekonomi Batak sangat sadar atas perlunya keamanan dan ketertiban untuk mendukung kegiatan ekonomi.

Posisi inilah yang kemudian dipahami oleh para saudagar asing. Banyak pengusaha Aceh, Melayu dan Arab yang melakukan kontak dagang langsung ke pegunungan-pegunungan yang biasanya didominasi dan dimonopoli oleh para saudagar Batak. Kehadiran mereka di sana dihormati oleh para pelaku ekonomi Batak asal saja patuh dengan etika-etika ekonomi yang ditentukan oleh adat.

Tampaknya Kompeni Belanda juga ingin ikut-ikutan. Namun kehadiran perusahaan VOC di pedalaman Batak dengan tegas ditolak oleh para saudagar Batak dan raja-raja huta karena melihat perangai dan perilaku orang Kompeni yang sudah dikenal brutal dan kasar apatah lagi sangat rasialis dengan menganggap ras mereka lebih tinggi dari pribumi yang diejeknya sebagai primitif, budak dan pemakan orang.

Hubungan dagang antara pedalaman Batak dengan VOC sama sekali tidak ada kecuali dengan perantara para saudagar di Barus yang lebih dipercaya oleh orang-orang Batak. [Mengenai lebih percayanya orang Batak dengan Sultan di Barus dari pada Kompeni lihat Melman to Pits (1669)]. Hal itulah yang ditemukan Melman di Barus dan dia melaporkan kondisi tersebut kepada atasannya di kantor pusat VOC di Padang tentang keengganan orang Batak pedalaman melakukan hubungan dagang dengan Kompeni.

Namun, Kompeni dengan strategi jitunya tetap saja mendapat komoditas yang mereka inginkan dengan membeli komoditas-komoditas Batak melalui Sultan Hilir yang lebih bersikap lunak kepada Kompeni. Sementara itu dari pihak Sultan Hulu sama sekali masih memboikot perdagangan dengan Belanda.

Walau bagaimanapun, boikot dan embargo ekonomi yang dilakukan oleh Sultan Di Hulu terhadap Kompeni atas kebrutalan dan kecurangannya telah berhasil mengurangi keuntungan perusahaan yang selama ini selalu didapat secara berlipat ganda.

Pada tahun 1671, perubahan konstelasi politik regional mulai bergeser. Kekuatan Aceh mulai menarik pasukannya dari Barus seiring dengan mulai membaiknya peta politik saat itu. Belanda mulai mengambil langkah untuk memperbaiki perangai mereka dengan pihak penguasa. Backer seorang pegawai Kompeni, setelah dengan susah payah berhasil mendapat simpati dari Sultan Di Hulu untuk menjamin supplai produk-produk dari pedalaman Batak. Sultan, menerima iktikad baik tersebut dan bahkan menjamin akan meningkatkan pengaruhnya di pedalaman Batak untuk segera mengirim komoditas yang diinginkan oleh Kompeni. [Backer to Pits (1671)].

Tahun 1694, Kompeni mengurungkan niatnya sementara untuk menerapkan kebijakan adu domba dan pecah belah terhadap Barus. Mereka mengakui kedaulatan dan otoritas Kesultanan Barus yang dipimpin oleh kedua Dinasti tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Konvensi Kesultanan Barus yang menganggap Sultan Di Hulu sebagai penguasa dan Sultan di Hilir sebagai perdana menteri mulai diakui secara permanen. Pihak pengusaha Belanda, untuk sementara, tidak lagi berusaha mengadu domba dengan mengistimewakan pihak Hilir.

Barus, Dairi dan Batak Dipecah Belah

Dalam dokumentasi Belanda pada tahun 1694, mereka mulai sadar bahwa mereka tidak akan bisa bertahan di Barus, di tengah arus kompetisi ekonomi yang mulai ketat, tanpa dukungan dan kemurahan hati Sultan di Hulu. Hal itu dipahami oleh Belanda, karena dalam sebuah langkah brutal untuk melenyapkan Sultan di Hulu oleh Belanda, telah mengalami kegagalan karena dukungan sebuah pasukan ekspedisi militer yang terdiri dari kepala-kepala huta orang-orang Dairi yang setia kepada Sultan Hulu pada tahun 1693, setahun sebelum pengakuan Kompeni tersebut.

Setelah supremasi dan otoritas Sultan Di Hulu kembali ke semula, Sultan Minuassa, Sultan di Hulu yang memerintah saat itu, dilaporkan bermusafir ke Dairi untuk pengasingan sementara di pegunungan di belakang Singkil.

Dukungan yang diberikan oleh para raja-raja huta Dairi terhadap Sultan Di Hulu mengejutkan orang-orang Belanda, padahal sebelumnya telah ada perjanjian antara Kompeni dengan orang-orang yang dilakimnya sebagai tetua Dairi untuk memindahkan loyalitas mereka dari Sultan Hulu ke Hilir.

Dalam pengasingan Sultan, pihak Belanda yang tidak pernah putus asa untuk merusak tatanan hidup orang Batak di Kesultanan Barus mulai mendekrasikan Sultan di Hilir menjadi Raja Barus. Untuk mendukung kebijakan mereka, orang-orang Dairi mulai didekati untuk menghianati kembali Sultan mereka. Hal ini tampaknya mendapat keberhasilan.

Pada tahun 1698, Sultan Minuassa yang mengasingkan diri sementara di Dairi kembali ke Barus, namun dia mendapati kekuasaanya telah hilang dan lenyap. Belanda bersikukuh bahwa dia bagi mereka hanyalah bara-antara bagi orang Dairi. Belanda berhasil mengangkat Sultan Hilir sebagai pemerintah boneka yang dapat disetir oleh perusahaan VOC.

Sultan Minuassa tidak menerima kecurangan yang dialaminya. Pada tahun 1706, dia berhasil menggalang kekuatan, khususnya dari semarganya di Dairi dan Singkel, untuk mengembalikan kehormatan dan harga diri sebagai Sultan penguasa Barus. Orang-orang Batak di pegunungan sekitar Barus juga mendukungnya. Usaha ini berhasil mengembalikan tahta dan istananya. Pada tahun 1709, paman Sultan Minuassa yang bernama Megat Sukka atau Sultan Bongsu Pardosi berhail melakukan gempuran mematikan terhadap lawan-lawannya, atas nama kedaulatan dan tahta Sultan Hulu, dan berhasil menguasai seluruh Barus. Usaha ini mencapai kemenangan yang fantastis sejak sebelumnya pihak Sultan di Hulu berhasil melobbi pihak Kerajaan Aceh untuk mengirimkan pasukan pendukung.

Namun pihak Sultan di Hulu tidak ingin memerintah secara egois di Barus. Kedaulatan Sultan di Hilir juga dikembalikan. Sekali lagi kombinasi Hulu dan Hilir dalam memerintah Barus seperti dahulu kala berhasil dikembalikan. Sultan Hilir dalam suratnya kepada Kompeni di Padang mengatakan bahwa Barus telah kembali ke sistem pemerintahan semula, yakni pemerintahan yang dikuasasi oleh dua dinasti. [Lihat surat Raja Barus (hilir) kepada VOC (1709), VOC 1777].

Orang-orang Batak Bersatu

Pada 1736-1740 merupakan tahun yang sangat krusil bagi bangsa Batak. Pada saat ini orang-orang Dairi membulatkan tekadnya untuk mendukung tahta dan kedaulatan Sultan Di Hulu yang mencakup semua wilayah Dairi, Sionom Hudon, Pakpak dan Simsim.

Demikian pula halnya dengan raja-raja Batak dari pedalaman. Para raja-raja Batak ini berkenan pula mengirimkan pasukannya ke Barus untuk menghalau teror yang dilakukan oleh kompeni dan Belanda.

Penduduk Sorkam dan Korlang, berhasil dimobilisasi oleh Raja Simorang dari Silindung untuk bersatu dan bersama-sama mengusir Kompeni atau VOC. Beberapa kali perang terjadi antara kedua belah pihak.

Sementara itu, Dinasti Sisingamangaraja VIII, yang bernama Ompu Sotaronggal dan bergelar Raja Bukit memimpin pasukannya dari tanah Batak untuk mendukung pasukan Barus bersama pasukan Kerajaan Aceh untuk memberi perlindungan kepada Sorkam dari pembunuhan oleh Kompeni. Begitu heroiknya Raja Bukit dalam pertempuran tersebut, sehingga orang-orang Eropa yakin bahwa Raja Bukit adalah orang Aceh.

Aliansi beberapa pasukan yang dipimpin oleh Raja Bukit ini berhasil menggetarkan pihak Belanda sehingga namanya dikenal sampai ke Inggris. [Anne Lindsey, “The Private Trade Of The British In West Sumatera” 1735-1770” [Ph.D Disssertation, University of Hull, 1977], p. 122.

Ompu Sotaronggal merupakan Sisingamangaraja VIII, keturunan Dinasti Sisingamangaraja yang memerintah di pedalamanan Batak. Silsilah dinasti Sisingamangaraja sampai abad ke 18 adalah pertama Raja Sisingamangaraja I dengan nama asli Raja Mahkota atau Raja Manghuntal memerintah tahun 1540 s.d. 1550. Yang kedua SM Raja II, Raja Manjolong gelar Datu Tinaruan atau Ompu Raja Tinaruan memerintah 1550 s.d 1595. Yang ketiga, SM Raja III, Raja Itubungna, 1595-1627. Yang keempat SM Raja IV, Tuan Sorimangaraja 1627-1667. Yang kelima, SM Raja V, Raja Pallongos, 1667-1730. Yang keenam SM Raja VI, Raja Pangolbuk, 1730-1751. Yang ketujuh SM Raja VII, Ompu Tuan Lumbut, 1751-1771 dan yang kedelapan SM Raja VIII, Ompu Sotaronggal, gelar Raja Bukit 1771-1788.

Diyakini bala bantuan dari Bakkara tersebut direalisir karena kedua kerajaan, Kerajaan Batak dan Kesultanan Barus merupakan dua negara yang merdeka yang saling mengakui kedaulatan satu sama lain. Kerjasama keduanya sudah terjadi sejak dahulu kala, khususnya dalam hubungan ekonomi dan adat budaya. Keduanya semakin menyatu setelah keduanya merupakan sekutu dekat Kerajaan Aceh untuk mengatasi berbagai masalah.

VOC Bangkrut, Kompeni Hengkang

Bangkitnya Kesultanan Barus dari tekanan amoral Kompeni, ternyata mengembalikan keamanan dan kenyamanan dalam kesultanan yang membuat bangkitnya saudagar-saudagar yang bukan Belanda dalam perekonomian.

Perusahaan-perusahaan Aceh yang berkompetisi langsung dengan VOC mulai bangkit dari isolasi yang dibuat oleh Kompeni tersebut. Penduduk pribumi mulai sadar dengan perangai dan perilaku Belanda yang makin lama makin meniadakan eksistensi mereka sebagai pribumi. Orang-orang Batak mulai menghindarkan diri untuk berhubungan dan bertansaksi secara ekonomi dengan pihak Belanda. Arogansi dan kepicikan Belanda yang menggap pribumi sebagai primitif, kampungan dan pemakan orang semakin membuat penduduk pribumi yakin dengan ke’aneh’an perdaban Kompeni.

Orang-orang Batak tetap melakukan bisnis dengan semua bangsa-bangsa termasuk Arab, Cina, India, Aceh, Siak, Bugis dan Inggris serta Perancis yang datang belakangan. Pada tahun 1778 kompeni Belanda atau VOC di Barus bangkrut dan mereka menarik diri dari Kesultanan Barus.

Masuknya Inggris

Kesultanan Barus berhasil membangun kembali peradaban mereka. Beberapa lembaga pemerintahan dan sosial berhasil dibangun kembali sejak keamanan dan ketertiban berhasil dipertahankan. Sejak akhir abad ke-18 itu, masyarakat pedagang di Kesultanan Barus mulai melihat prospek kecerahan perekonomian setidaknya suasana persaingan ekonomi mulai fair, adil dan beretika.

Pada tahun 1814, John Canning, seorang penyusup dan pegawai perusahaan Inggris berhasil memasuki Barus setelah sebelumnya perusahaan Inggris telah membuka kantor cabangnya di kota pelabuhan Natal. Canning diberi misi untuk memata-matai dan mengukur kekuatan pengusaha Aceh dan pengaruh Kesultanan Aceh di Barus. Menurut informasi orang-orang Eropa saat itu, pasukan Aceh telah ditempatkan secara temporer di Taruman, sebuah wilayah Barus perbatasan antara Kesultanan Barus dan Aceh. Wilayah Taruman itu mencakup Singkil sampai Meulaboh. Paska bercokolnya kembali Belanda, wilayah Taruman berhasil memproklamirkan diri menjadi Kesultanan Tarumon dengan sultan yang berasal dari Batak Singkil serta dengan pengakuan dari Aceh.

Pada tahun ini (1814) penguasa Barus yang tunggal dari Hulu bernama Sultan Baginda Raja dengan perdana menteri dari Hilir. Menurut Canning, perusahaan dan pengusaha-pengusaha Aceh berdomisili di Tapus. Sementara itu Taruman bagian utara Barus telah diangkat seorang Aceh untuk menjadi gubernur oleh Sultan Baginda yang bernama “Lebbe Dappah”. Menurut Canning pula bahwa Kesultanan Barus merupakan negara yang sangat penting untuk menahan pengaruh Aceh ke Selatan, khususnya Natal.[lihat Captain J. Canning, 24 November 1814, Sumatra Factory Record., vol.27]

Laporan-laporan mata-mata ini berhasil melihat secara jelas peta perpolitikan di Barus paska hengkangnya Belanda. Menurutnya, Sultan di Hilir, sebenarnya sudah tidak berdaulat lagi, sejak mereka hanya bagian dari pemerintahan Sultan Barus (Di Hulu) berbeda dengn laporan-laporan Belanda yang saat itu masih terus saja berhipotesa mengenai kondisi kontemporer Kesultanan.

Sementara itu, konstelasi politik dunia mulai mengalami kemajuan Beberapa perusahaan-perusahaan Eropa mulai mendapat keuntungan yang berlipat ganda setelah mengeruk kekayaan dan mengekplotasi berbagai negara dan wilayah terbelakang di Asia dan Afrika dan juga Amerika Latin.

Belanda Kembali, Kali ini Untuk Menjajah

Pada tahun 1820, Belanda kembali lagi ke Barus kali ini maksud mereka bukan untuk berdagang tapi menjajah sepenuhnya Barus. Selang lima tahun Belanda berhasil menguasai para pejabat pemerintahan dengan maksud untuk memperkuat jaringanya.

Kali ini Belanda masuk dengan pasukan yang sangat dan canggih saat itu. Kehadiran mereka di dipegunungan juga mendapat tantangan oleh orang-orang Batak Padri yang tidak setuju dengan konsep hisap darah dan penjajahan ala Belanda tersebut.

Pada tahun 1825, perpecahan antara kedua penguasa di Barus berhasil diciptakan, Ridder de Steurs mengklaim bahwa salah satu Sultan telah meminta Bantuan dari Belanda di Padang untuk mengirim pasukan membela salah satu Sultan. Hal inilah yang menjadi alasan bagi Belanda untuk mengirim pasukan lebih banyak tanpa mendapat perlawanan dan protes dari raja-raja Batak di berbagai tempat. Walaupun Belanda telah datang dengan pasukan bersenjata lengkap tetap saja mereka harus mengambil langkah yang jitu agar langkah tersebut tidak mengalami kegagalan yang fatal.

Usaha untuk menjajah dan mencaplok secara total Barus terus dilakukan namun selalu mendapat perlawanan dari Rakyat. Pergulatan, peperangan dan pertikaian terus terjadi sampai tahun 1839. Pada tahun ini Belanda berhasil menguasasi Barus setelah sebelumnya Belanda berhasil menguasai Bonjol pada tahun 1837. Setelah menguasasi Bonjol, pusat pasukan Padri Minang dan setelah banyaknya orang-orang Padri Batak tewas dan gugur mempertahankan Air Bangis, pasukan Belanda dapat mengumpul kekuatan penuh untuk menguasasi Barus dua tahun kemudian yakni 1839-40. Walaupun begitu, Kesultanan Barus masih tetap eksis di bawah penjajahan dengan gelar Tuanku dan bukan Sultan.

Seorang penyusup Belanda yang bekerja untuk kepentingan militer, H.N. van der Tuuk yang pada tahun 1851, berhasil menyusup sampai ke pedalaman Batak. Walaupun Barus dikuasasi, namun pedalaman Batak tetap merdeka sampai tahun 1907.

Para penyusup tersebut diinfiltrasikan oleh Belanda dengan tujuan mengkeroposkan sistem sosial dan adat orang-orang Batak. Penguasaan terhadap tanah Batak adalah sangat penting untuk menyempurnakan kekuasaan Belanda di Sumatera yang hanya tinggal Aceh dan Batak tersebut.

H.N. van der Tuuk, dengan bantuan para ketua-ketua kampung di Barus yang terdiri dari pada Batak muslim yang menjadi pemandu, berhasil memasuki tanah Batak. Dari sana dia berhasil memetakan dan menarik kesimpulan yang mesti diperhatikan oleh para penyusup Belanda berikutnya. Di antaranya adalah keharusan memelihara babi dan mengisolasi masyarakat Batak Muslim dan kelompok “pitu hali malim pitu hali solam” dari yang pelebegu. [Lihat Lihat: R. Nieuwenhuys, H.N. van Der Tuuk: De, Pen in Gal Gedoopt, (Amsterdam, 1962) hal: 81-84] Dengan begitu orang Batak akan mudah ditaklukkan.

Pada tahun 1851, Sultan Di Hulu, dari Dinasti Pardosi mulai secara pelan-pelan dikurangi otoritasnya. Dia mulai dilarang untuk menggunakan stempel kerajaan dalam membuat surat. Ini berarti kekuasaannya sudah tumpul dan puntung karena sudah tidak boleh mengeluarkan perintah dan keputusan. Kondisi ini membuat Tuanku di Hilir merasa bahagia menjadi penguasa tunggal yang tersisa dengan dukungan Belanda. Namun belum lengkap kebahagiaan yang dirasakan olehnya, Belanda menetapkan keputusan sama pada tahun 1852 terhadap Tuanku di Hilir.

Untuk semakin mengerdilkan Barus yang pernah membangkrutkan Belanda, pihak penjajah kemudian menunjuk Sibolga yang dipimpin oleh keturunan Tuanku Dorong Hutagalung sebagai pusat perekonomian menggantikan Barus. Para saudagar mulai dipersulit beraktivitas di Barus. Beberapa kali, dalam menumpas kekuatan kemerdekaan dari pribumi, Belanda mengambil jalan pintas dengan membakar dan menghancurkan semua desa-desa dan penduduk Barus. Lama-kelamaan bahkan sampai sekarang Barus tinggal hanya puing-puing. Di atasnya, penduduk Barus yang sudah sangat terpuruk secara ekonomi dan mental mulai membangun tempat tinggal mereka kembali dari pelepah daun dan rumbia, akibatnya Barus dan orang-orang Batak kembali ke zaman kegelapan, saat orang-orang Batak masih hidup telanjang berkelompok dan nomaden.

Para keturunan Sultan dan Tuanku Barus hanya boleh dikenal oleh penduduk dengan sebutan kepala kampung atau desa atau kepala kuria. Sedapat mungkin Belanda membatasi gerak dan usaha mereka untuk berbicara.

Hasibuan Tentang Protap

2007-03-15T23:56:00.000-07:00

Belum Saatnya Pembentukan Protap

Mar 16, 2007 at 09:48 AM

JAKARTA ( Berita ) : Wakil sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Hasibuan menilai pembentukan Provinsi Tapanuli belum saatnya dilakukan mengingat situasi dan kondisi yang belum mendukung, terutama dibidang keuangan.

"Saya bukan tidak setuju adanya pemekaran provinsi, tetapi saat ini saya pikir belum tepat," kata Lukman Hakim menjawab Berita di kantor DPP PPP jalan Dipanegoro Jakarta, Rabu lalu memberikan keterangan pers tentang pelaksanaan ta'aruf dan Istgosah nasional.

Menurutnya, untuk memekarkan beberapa daerah menjadi provinsi memerlukan pegkajian yang cukup matang dan jangan dilakukan tergesa-gesa. Kita berharap, pemekaran provinsi di Sumut jangan sampai memicu perpecahan.

Sebagai putra daerah saya mengimbau kepada seluruh pihak untuk berpikir jernih , sehingga pemikiran-pemikiran menyangkut pemekaran dilakukan secara rasional.

"Saya lebih cendrung melakukan pemekaran provinsi di Sumut dilakukan setelah membaiknya keadaan," ujar Lukman.

Ketika ditanya soal adanya kepentingan dalam pemekaran Protap, Lukman tidak menepisnya " Ya, kepnetingan itu pasti ada dan itu hal yang wajarlah", katanya Lukman Hakim Hasibuan.

Jalan Sorkam Memprihatinkan

2007-03-15T23:36:00.000-07:00

Jalan Propinsi di Sorkam Kiri Tapteng Memprihatinkan

Mar 14, 2007 at 08:13 AM
Sorkam (SIB)

Sepertinya paradigma baru Pempropsu membangun kawasan pantai Barat Sumut baru sebatas retorika belaka sebab pada hakekatnya kondisi jalan propinsi di Tapteng, khususnya di wilayah Sorkam Kiri sangat memprihatinkan. Selain badan jalannya sempit , hampir 200 meter ditemukan lubang-lubang jalan dan siap menelan korban para pengguna jalan raya yang melintasi di jalan tersebut.” Jalan propinsi di Sorkam Kiri Tapteng kondisinya sangat memprihatinkan, mirip jalan menuju kampung-kampung yang terpelosok.

Pemerintah hanya bisa beretorika memperbaiki jalan di kawasan pantai barat, khususnya di wilayah Tapteng. Jalan di Sorkam Kiri sama sekali tidak pantas disebut jalan propinsi, sebab selain badannya sempit, juga berlubang-lubang dan bergelombang. Padahal, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden SBY telah berungkali meminta kepada aparatnya agar senantiasa memperhatikan dan bekerja untuk kepentingan masyarakat, apalagi Tapteng masih dikategorikan sebagai salah satu kabupaten tertinggal di Sumut. Minimnya perhatian Pempropsu terhadap kelangsungan pembangunan di kawasan tertinggal, membuktikan Pempropsu sesungguhnya tidak mendukung program pemerintah pusat dalam mengatasi kawasan tertinggal di Indonesia “, ujar Wakil Ketua P.Demokrat Tapteng Bidang Pertahanan dan Pemda GM Windu Panggabean kepada wartawan via selulernya , Senin (12/3).

Padahal, kata GM Windu Panggabean yang dikenal selama ini sebagai salah satu politikus muda yang getol memperhatikan kondisi masyarakat Tapteng, Pemkab saat ini sedang giat-giatnya membangun program wisata turis yang salah satunya adalah rencananya pembangunan kawasan pantai Binasi Sorkam Kiri.”Bagaimana program daerah bisa berjalan, kalau pemerintah atasannya saja tidak mendukung apa yang dilakukan Pemkab Tapteng saat ini?”, katanya heran.

Ia menyarankan, Pempropsu hendaknya tidak merusak citra dan program pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden SBY, sebab sangat “naïf” bila Pemprovsu sebagai perpajangan tangan pemerintah pusat tidak sejalan dengan program pembangunan kawasan tertinggal Pemerintahan SBY saat ini.” Pempropsu jangan sakiti hati masyarakat Tapteng yang masih miskin.Tidak ada artinya sebuah pembangunan, bila kita sebenarnya tidak mampu mengurangi beban masyarakat. Rakyat saat ini tidak butuh pidato atau pun janji-janji pejabat, tapi rakyat membutuhkan karya nyata dan kepedulian untuk berbuat secara nyata bagi kepentingan masyarakat “, katanya.

Harapan senada juga disampaikan Wakil Ketua KNPI Sorkam Barat Satriwal Tanjung. Pempropsu sebaiknya tanggap dan peka dengan aspirasi masyarakat yang saat ini sangat mengeluhkan kerusakan jalan provinsi, khususnya jalan menuju kawasan pantai Binasi. ”Rusaknya jalan propinsi di Sorkam Kiri sangat menganggu perekonomian masyarakat setempat.Pemprovusu diharapkan dapat segera mengatasi beban masyarakat Sorkam yang masih tergolong miskin dan tertinggal “, katanya.

Menanggapi aspirasi masyarakat tersebut, Kepala Unit Penanganan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPRPJJ) Tarutung Ir Tirto Siahaan via HP nya menjelaskan, akibat keterbatasan anggaran, pihaknya tahun ini baru bisa melakukan perbaikan jalan propinsi di Sorkam Kiri efektif sepanjang 2 Km , dengan anggaran Rp 2, 6 M.” Padahal, sebenarnya kita sudah usulkan pembangunannya besar-besar, tapi toh keputusannya bukan pada kita, tapi semua tergantung pada kemampuan anggaran yang ada”, katanya.

Walau demikian, ia menyarankan, kiranya Pemkab dapat lebih pro aktif mengajukannya pada Musrenbang Pempropsu mendatang agar pembangunan jalan propinsi di Tapteng yang belum tertangani dapat ditampung di TA.2008 mendatang.” Kami tidak akan mungkin dapat berjalan sendiri, kalau Pemkab sendiri pun tidak aktif mengusulkannya pada Pempropsu”, katanya .

Ia menambahkan, khusus di daerah Sorkam Kiri, pada tahun ini juga akan dibangun pembuatan bronjong pada ruas jalan Sorkam Kiri–Barus dengan anggaran Rp 500 juta.

Hj. Roslilah Sitompul

2007-03-10T09:33:00.000-08:00

Sosok Roslilah Sitompul Dinilai Ideal Memipin Tapteng Kedepan
Taput, BONPAS (sumber: bonapasogit.tv

Ir. Hj. Roslila Sitompul, sosok "Srikandi" dinilai pas memimpin Tapanuli Tengah untuk lima tahun kedepan. Sebagai seorang putri daerah yang telah mapan dibidang pemerintahan yang membawahi salah satu intansi di Pemprovsu membidangi infrastruktur jalan ini ternyata kehadirannya dalam konteks pilkada di daerah yang dihuni mayoritas petani dan nelayan itu mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat.

Waktu bergulir dan tidak terasa, Pilkada Kabupaten Tapteng makin dekat dan aliran dukungan ke masing - masing bakal calon baik secara perorangan, kelompok dan organisasi politik yang menjadi kendaraan para balon mengalir. Suhu politik nampaknya ditengah situasi yang kondusif terkesan makin "memanas".

Ir. Hj. Roslila Sitompul seorang putri daerah memberanikan sebagian besar masyarakat dan dorongan warga inilah sebagai modal awal dalam Pilkada nanti (periode 2006-2010). Roslila Sitompul oleh sebagian warga Tapteng mengangap berkemampuan membawa pembaharuan untuk kemajuan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang ditopang dari ilmu serta pengalaman dilingkungan birokrasi.

Dukungan datangnya bukan saja dari warga Tapteng namun juga dari Tapanuli Utara sebagai dukungan berbentuk moral seperti dari "Punguan Sitompul" Tapanuli Utara. Dukungan Doa dari Punguan Sitompul Boru, Bere Bona Pasogit Taput dan berada di Parserahan (perantau) tercetus pada pelaksanaan pesta Partangiangan renovasi Tugu Raja Sitompul di atrutung Juli 2005 yang lalu ketika dihadiri ir. Hj. Roslila Sitompul.

J. Sitompul kepada Bonpas mengatakan, munculnya dukungan moral dari warga Toga raja Sitompul se Indonesia wajar - wajar saja, karena keluarga besar toga Raja Sitompul menilai bahwa Ir. Roslila Sitompul layak di "Patujolo" sesuai potensi, pengalaman dan talenta yang dimiliki. Pendapat serupa juga disampaikan P. br. Hutagalung.

Satelit Sitompul ketika ditemuai menegaskan, bahwa dukungan Doa dari "Hula- hula " kepada "Boru" sangat wajar. Disebutkan bahwa Roslila Sitompul selama puluhan tahun sebagai abdi negara berhasil memberikan tenaga dan pikiran untuk membangun berbagai sarana prasarana bagi kepentingan masyarakat Sumatera Utara.

Kematangan pengalaman diborokrasi yang selama ini telah terlatih dan mapan, membuat tidak sedikit warga Tapteng mengharapkan kehadirannya untuk membangun dan memenuhi harkat rakyat Tapteng yang beragam etnis dan agama, komentar warga dari Silabungan, Pinangsori, Anggoli. Warga mengaku bahwa Ir. Roslila Sitompul bukalnlah orang asing bagi Tapanuli Tengah.

Belajar dari BMT Bina Dhuafa Beringharjo Belajar dari BMT Bina Dhuafa Beringharjo

2007-01-30T11:19:00.000-08:00

Oleh: Efri Syamsul Bahri

Sebagai salah satu bentuk LKM, Baitul Maal wat-Tamwil (BMT) memiliki dua kelebihan. Pertama, BMT merupakan baitul maal dimana salah satu kegiatannya berupa penggalangan dan pendayagunaan dana Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS). Penggalangan dana ZIS akan semakin besar, ketika baitul maal tersebut mampu mengelolanya secara amanah dan profesional. Dengan kepercayaan yang semakin tinggi, diharapkan akan semakin banyak donatur dan masyarakat yang memanfaatkan jasa BMT tersebut.

Dari sisi pendayagunaan, berbagai program kreatif sangat dimungkinkan untuk dibiayai dari sumber dana ZIS ini, antara lain: pengembangan sumberdaya manusia (SDM), pengembangan ekonomi, perbaikan mutu kesehatan, serta santunan guna memenuhi kebutuhan pokok. Makin besar dana ZIS yang dikelola BMT, maka makin besar pula kontribusinya terhadap pengentasan kemiskinan. Dalam kondisi seperti ini, BMT dapat mendirikan Lemabag Amil Zakat (LAZ) guna mengelola dana ZIS secara lebih profesional. Peningkatan peran ini bukan berarti menghilangkan fungsi baitul maal pada BMT karena ini bisa dijembatani dengan mendesain sistem sinergi antara LAZ dan BMT.

Kedua, BMT merupakan baitut tamwil. Dalam hal ini fungsi BMT persis sama dengan perbankan dengan orientasi meraih profit yang optimal. Konsekuensinya, sistem operasional BMT mesti profesional. Sedangkan karyawan dituntut kemampuan entrepeneurship yang tinggi. Dalam melakukan pembiayaan juga harus memperhatikan faktor-faktor peluang dan resiko bisnis, sehingga peningkatan pendapatan dapat dirasakan kedua belah pihak baik BMT maupun nasabahnya.
Salah satu BMT yang cukup berkembang, yaitu BMT Bina Dhuafa Beringharjo, Yogyakarta. Hanya dengan modal awal Rp 1 juta, kini setelah sembilan tahun beroperasi, BMT ini telah memiliki aset sebesar Rp 4,89 miliar dan modal Rp 721 juta. BMT yang menurut Jejaring Asset Reform (JAR) Dompet Dhuafa, termasuk kategori sehat, dimana rasio keuangan pada tahun 2003 antara lain: tingkat likuiditas 68,94 persen, CAR 23,86 persen, LDR 68,94 persen, dan ROI 5,81 persen. Jumlah karyawan sebanyak 37 orang dengan melayani 5.240 nasabah kecil dan mikro.

Keberhasilan ini tampaknya tidak lepas dari kemampuan rekayasan sosial dan entrepreneurship para karyawannya. Kemampuan rekayasa sosial berguna dalam perintisan dan pengembangan komunitas nasabah pembiayaan, supaya nasabah mampu melakukan kerjasama dan kemitraan untuk saling menguatkan usahanya. Dalam hal ini BMT akan berperan sebagai fasilitator. Sedangkan kemampuan entrepreneurship menjadi penting untuk memberikan rekomentasi atas usulan bisnis nasabah, sehingga pembiayaan BMT betul-betul mampu meningkatkan pendapatan nasabahnya.

Melalui pengelolaan yang profesional, kini BMT Bina Dhuafa Beringharjo telah berhasil melakukan ekspansi ke Pusat Perdagangan Malioboro, Yogyakarta, dengan motto: makin dekat dan akrab dengan nasabah. “Dari 2.000 pedagang di Malioboro, sebanyak 1.700 pedagang yang menjadi nasabah BMT. Potensi inilah yang akan kita kembangkan terus,” ungkap Mursida Rambe, selaku Direktur sekaligus perintis pendirian BMT Bina Dhuafa Beringharjo. (Efri S. Bahri)

Penulis, Asisten Vice President JAS & JPZ Dompet Dhuafa Republika

Dimuat di Republika, 11 Maret 2004

BMT dan Pembangunan Ummat di Bonapasogit

2007-01-30T11:10:00.000-08:00

BMT di Daerah Tagih Komitmen Bank Syariah

BANDUNG--Praktisi lembaga keuangan mikro syariah menagih komitmen bank syariah terhadap baitulmal wattamwil (BMT). Menurut mereka perhatian bank syariah terhadap BMT belum terlalu besar. Padahal, BMT amat membutuhkan dukungan dana dari bank syariah.

Selain itu praktisi BMT di derah menyoroti perlunya sebuah standard operasional dan prosedur (SOP) untuk BMT yang akan berlaku nasional. Isinya mencakup cara pendirian BMT serta pembinaan sumber daya manusia (SDM). Masalah tersebut termasuk materi yang akan disampaikan praktisi BMT dari Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jawa Timur pada Pra Kongres BMT Nasional.

Kepala Pelatihan dan SDM Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (Pinbuk) Jabar, Deni Irawan Sudrajat, mengatakan selain komitmen bank syariah, mereka juga minta ekspansi bank besar terhadap nasabah mikro dihentikan. Aksi tersebut bisa mematikan bisnis lembaga keuangan mikro di daerah. ''Kami juga minta RUU Keuangan Mikro nantinya tegas mengatur siapa yang bermain di sektor mikro,'' kata Deni.

BMT dari Jabar juga memandang penting dibuatnya standard operasional dan prosedur (SOP) yang mencakup cara pendirian, Sumber Daya Manusia dan perekrutan, serta pembuatan laporan keuangan dan pengawasan. Secara umum, BMT dari Jawa Barat akan menyampaikan 13 materi pada Kongres Nasional BMT di Jakarta awal Desember mendatang. Selain soal RUU Keuangan Mikro, BMT Jabar juga meminta program BMT tidak diarahkan ke politik praktis di samping mengusulkan BMT Center menjadi Asosiasi BMT Nasional.

Mereka juga meminta positioning lembaga infrastruktur pendukung BMT seperti, Pinbuk, Inkopsyah, BMT Center, Dompet Dhuafa Republika, BMM, Asosiasi BMT, dan lain-lain.

Perhimpunan BMT dari Yogyakarta juga telah mengadakan pra-Kongres. Pra-Kongres tersebut digelar bersamaan dengan ajang pelatihan SOP oleh Pinbuk, Inkopsyah, dan Muamalat Center. BMT dari Yogyakarta juga menyoroti peningkatan kualitas SDM di samping pembentukan SOP yang baku. ''Kualitas SDM dan SOP rupanya menjadi isu sentral pengembangan BMT di masa mendatang.'' Demikian siaran pers yang diterima Republika kemarin.

BMT di Jawa Timur juga menggelar pertemuan menjelang Kongres Nasional. Dihadiri sekitar 40 BMT di Jawa Timur, pertemuan sekaligus konsolidasi BMT se Jatim ini digelar di Malang. Mereka juga sepakat terhadap SOP dan prosedur pendirian BMT nasional.

Hanya saja BMT Jatim menyoroti lebih luas seputar peran BMT bagi penanggulangan kemiskinan di Indonesia serta penerapan prinsip syariah di dalam BMT. Mereka juga menyoroti positioning lembaga pendukung, seperti Pinbuk, Inkopsyah, dan USSI-Pinbuk-Prima Software yang mendukung teknologi informasi.

Feisal Tanjung, Terbaik untuk Rakyat Terbaik untuk ABRI

2007-01-30T10:30:00.000-08:00

Ramai-ramai Unjuk Diri Melalui Biografi

SANG Demokrat, buku setebal 24 cm yang terdiri dari 1.003 halaman ini, dijual seharga Rp 270.000. Tergolong mahal memang. Namun, tengoklah di toko-toko buku Gramedia, bertumpuk-tumpuk buku tersebut terpajang rapi dalam barisan depan ruang pamer toko buku itu. Sang Demokrat, biografi Susilo Bambang Yudhoyono, disandingkan dengan buku-buku laris lain semacam Harry Potter.

Fenomena Susilo Bambang Yudhoyono bersama Partai Demokrat di panggung politik Indonesia dalam pemilu lalu memang cukup menyentak banyak kalangan. Hasil pemilu legislatif 5 April lalu menjadi bukti bahwa figur Yudhoyono atau lebih sering disebut SBY menarik perhatian masyarakat di negeri ini. Rasa ingin tahu masyarakat terhadap mantan Menko Polkam ini juga yang ditunjukkan dengan ketertarikan membaca perjalanan hidup Yudhoyono sebagaimana yang dipaparkan dalam biografinya itu.

"Biografi SBY dalam tempo tiga minggu ludes 3.250 eksemplar," ungkap Usamah Hisyam, penulis sekaligus pemilik Dharmapena, penerbit biografi Sang Demokrat. Tidak hanya itu, dalam waktu relatif singkat, biografi tersebut memasuki cetakan kedua.

Buku Sang Demokrat hanyalah salah satu buku biografi dari ratusan buku biografi yang beberapa tahun belakangan ini beredar di masyarakat. Bisa dikatakan di negeri ini para tokoh masyarakat tengah demam membuat buku biografi. Di dunia politik, hampir seluruh tokoh yang mencalonkan diri jadi presiden maupun wakil presiden pada pemilihan presiden mendatang telah memiliki biografinya, atau setidaknya buku-buku yang bertutur tentang si tokoh tersebut.

Calon presiden dari Partai Golkar, Wiranto, misalnya, menjelang pelaksanaan konvensi pemilihan presiden yang diadakan Partai Golkar beberapa waktu lalu meluncurkan buku berjudul Wiranto: Bersaksi di Tengah Badai. Sebelumnya, di tahun 2002, ia juga menerbitkan buku berkaitan dengan kasus Timor Timur bertajuk Selamat Jalan Timor Timur; Pergulatan Menguak Kebenaran.

Calon presiden dari Partai Amanat Nasional, Amien Rais, pun ikut pula membuat buku biografi. Mengambil momentum ulang tahunnya yang ke-60 pada tanggal 27 April 2004 Amien meluncurkan buku biografi berjudul Memimpin dengan Hati Nurani. Buku ini bukan yang pertama mengingat sebelumnya, di akhir tahun 2003, pernah pula diluncurkan Mohammad Amien Rais Putra Nusantara.

Tokoh-tokoh politik lain yang sempat ikut meramaikan bursa sebagai calon presiden tetapi gagal lolos Konvensi Partai Golkar, seperti Akbar Tandjung dan Surya Paloh, juga termasuk tokoh yang buku biografinya terpajang di toko-toko buku.

Untuk Akbar Tandjung, misalnya, setidaknya ada tiga buku bertutur tentang dia yang telah beredar di pasar. Buku-buku itu berjudul Memenangkan Hati Rakyat: Akbar Tandjung dan Partai Golkar dalam Masa Transisi (1998-2003), Membangun Konsensus: Pemikiran dan Praktik Politik Akbar Tandjung, dan satu buku yang ditulis Akbar sendiri berjudul Moratorium Politik: Menuju Rekonsiliasi Nasional. Sementara itu Surya Paloh menerbitkan buku biografi berjudul Surya Paloh: Editorial Kehidupan.

SELAIN buku biografi tokoh di bidang politik, banyak buku biografi tokoh-tokoh di bidang militer Indonesia sejak lama menghiasi etalase toko-toko buku. Tercatat ada biografi Bang Ali (Ali Sadikin), Kemal Idris, Soemitro, LB Moerdani, dan Feisal Tanjung. Bahkan jenderal-jenderal lain yang pernah menjadi panglima komando daerah militer umumnya juga sudah menerbitkan buku biografi.

Yang menarik, demam penulisan buku biografi tidak hanya melanda tokoh-tokoh politik atau politisi tingkat atas seperti para calon presiden maupun calon wakil presiden. Kini, demam yang sama juga melanda tokoh-tokoh politik di tingkat lokal, seperti bupati dan wali kota.

Seakan tak mau kalah dengan politisi dan jenderal, para artis pun ikut meramaikan bursa buku biografi maupun autobiografi. Mulai dari penyanyi yang sudah sangat senior dan terkenal seperti Titiek Puspa dan Lenny Marlina sampai artis yang baru terkenal belakangan ini seperti Kris Dayanti dan Heidi Yunus.

Jika latar belakang pembuatan buku biografi para artis tersebut ditelusuri, rata-rata menunjukkan jawaban yang seragam. Mereka bukan mengejar popularitas atau keuntungan materi, tetapi semata- mata berbagi pengalaman. Hanya saja, kadang kala pengalaman pribadi saat bersentuhan dengan pihak lain justru menimbulkan persoalan baru. Penulisan autobiografi Lenny Marlina yang diberi judul Si Lenny dari Ciateul, misalnya, sebagaimana yang dipaparkan dalam berbagai pemberitaan media massa, sempat menuai protes dari mantan suaminya.

Terlepas dari reaksi yang bermunculan, demam pembuatan buku biografi tidak pernah surut. Pustaka Sinar Harapan merupakan salah satu penerbit yang merasakan derasnya permintaan membuat buku biografi tokoh-tokoh masyarakat. Dalam satu tahun tidak kurang dari 30 buku biografi diterbitkan Pustaka Sinar Harapan. Jumlah tersebut berarti sekitar 30 hingga 40 persen dari seluruh buku yang diproduksi penerbit ini. "Sebenarnya bisa lebih banyak lagi, tapi kami kewalahan menanganinya, jadi sebagian terpaksa kami tolak," kata Max Riberu, pimpinan Pustaka Sinar Harapan, menjelaskan.

Bagi penerbit ini, buku-buku biografi memang primadona. Jika merunut perjalanan sejarah penerbit ini, buku-buku biografi terbukti menjadi andalan yang sempat mengangkat citra penerbit yang sebelumnya bernama Penerbit Sinar Harapan ini sebagai penerbit buku-buku terpandang.

Selain penerbit, saat ini para penulis biografi umumnya juga kewalahan menerima pesanan penulisan buku biografi. Usamah Hisyam, misalnya, mengaku lantaran begitu banyak permintaan, ia membatasi satu tahun hanya membuat satu tokoh. "Dari lima tokoh yang minta saya menuliskan biografinya, empat saya tolak dengan halus," ungkapnya. Bahkan, belakangan ini Hisyam mengaku menolak permintaan tiga menteri yang ingin dibuatkan biografi karena kesibukannya.

Derasnya permintaan sudah barang tentu membuat posisi tawar penulis menjadi tinggi. Hisyam, umpamanya, mengaku menerapkan standar pemilihan tokoh yang menurut dia layak dibuatkan biografi. "Saya tidak menulis biografi untuk tokoh-tokoh bermasalah," tuturnya.

Selain menuliskan biografi Yudhoyono, selama ini Hisyam juga telah membuatkan biografi mantan Panglima ABRI, Feisal Tanjung, berjudul Feisal Tanjung, Terbaik untuk Rakyat Terbaik untuk ABRI, hingga biografi mantan Jaksa Agung Andi M Ghalib berjudul HA Muhammad Ghalib Menepis Badai Menegakkan Supremasi Hukum.

Jika melihat respons pasar atau pembeli, memang dari sejumlah biografi yang diterbitkan berbagai penerbit tidak semua laku di pasaran. Menurut pengalaman Riberu, semua tergantung pada tokoh yang menjadi pusat penulisan. "Umumnya biografi tokoh yang melawan arus, melawan rezim, atau kontroversial yang pasarnya bagus," ungkap Riberu.

Pustaka Sinar Harapan sendiri mengaku pernah mengalami manisnya berbisnis buku biografi yang mengandalkan sosok kontroversial. Biografi Ali Sadikin, misalnya, merupakan contoh sukses sebuah buku biografi di pasaran. Biografi yang ditulis Ramadhan KH itu hingga saat ini sudah dicetak hingga 15 kali, atau sekitar 75.000 sampai 80.000 buku.

Namun, yang menarik, sekalipun tidak semua buku disukai masyarakat dan laku di pasar, tidak berarti penerbit harus menanggung kerugian besar. Mengambil contoh Pustaka Sinar Harapan, hampir 90 persen buku-buku biografi yang diterbitkan penerbit ini merupakan buku pesanan. Artinya, semua biaya produksi buku tersebut sudah ditanggung pemesannya. Dengan demikian, meskipun buku-buku tersebut tidak laku di pasar, pihak penerbit tidak akan menanggung banyak kerugian.

SEMAKIN banyaknya tokoh masyarakat yang ingin membuat buku biografi akhir-akhir ini sudah pasti akan memberikan banyak keuntungan kepada pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Selain para penerbit, penulis juga termasuk yang diuntungkan. Sayangnya, seperti yang sering kali dikeluhkan para penerbit, jumlah penulis biografi yang andal masih terlalu minim. "Tidak banyak penulis buku biografi seperti Pak Ramadhan KH. Karena dia satrawan, bahasanya itu enak, lembut. Kalau penulis yang lain itu sekadar bercerita ulang lagi. Tidak punya gaya sehingga kadang-kadang hambar," ungkap Riberu.

Dalam dunia penulisan biografi di negeri ini, nama-nama seperti Ramadhan KH dan Nurinwa tidak dapat dilupakan. Ramadhan KH, misalnya, sejak tahun 1980 hingga kini sudah menulis sekitar 30 buku biografi.

Pertama kali Ramadhan KH menulis tentang kisah cinta Inggit Garnarsih dengan Bung Karno di tahun 1981. Buah karyanya yang mendapat banyak pujian itu diberi judul Kuantar ke Gerbang, Kisah Cinta Ibu Inggit Garnasih dengan Bung Karno. Berikutnya, di tahun 1982, karyanya yang berjudul Gelombang Hidupku, Dewi Dja dari Dardanella diterbitkan, yang mengangkat namanya sebagai penulis buku biografi.

Setelah penerbitan kedua buku tersebut, berbagai buku biografi karya Ramadhan KH bermunculan. Sebut saja misalnya buku mengenai Soeharto, Ali Sadikin, Kemal Idris, dan Gobel. Dari seluruh buku biografi yang ia buat, Dewi Dja, Ibu Inggit, Kawilarang, Didi Kartasasmita, dan Ali Sadikin merupakan tokoh yang sejak semula ia sendiri yang meminta mereka untuk ia tuliskan biografinya. "Selebihnya, mereka meminta saya menuliskan riwayat hidup mereka," papar Ramadhan KH.

Sebagai seorang penulis buku biografi yang kenyang pengalaman, Ramadhan KH selalu mendorong setiap orang untuk menuliskan riwayat hidupnya. Baginya, setiap orang sebenarnya memiliki pengalaman hidup yang menarik, baik yang bersentuhan dengan banyak orang maupun yang hidup menyendiri. Sekalipun sosok yang menjadi fokus di masyarakat memiliki daya tarik yang besar, dalam pengalaman Ramadhan KH, seorang buruh kecil pun dapat dituliskan riwayat hidupnya.

Ramadhan KH mengaku pernah tertarik menuliskan pengalaman seorang bekas romusa di zaman Jepang yang pernah dikirim ke Saigon. "Sayangnya, ia tidak pandai menceritakan pengalaman hidupnya. Ia hanya bercerita berputar-putar sehingga saya tidak berhasil mewujudkannya sampai berupa buku," ungkapnya.

Di sisi lain, sosok Nurinwa sebagai penulis buku biografi juga memiliki pengalaman yang panjang. Bersama rekan-rekannya di LIPI, pada tahun 1985 ia mendirikan Yayasan Biografi. Hingga kini Nurinwa telah menghasilkan 14 buku biografi, di antaranya biografi Sultan Hamengku Buwono X yang berjudul Pisowanan Ageng. Ia juga dikenal sebagai salah seorang penulis biografi tokoh militer, misalnya Wahono, Wiyogo Atmodarminto, dan seluruh panglima Brawijaya. Kini, ia juga mengaku tengah menyiapkan bahan-bahan untuk penulisan sosok presiden negeri ini.

Usaha Nurinwa ini memang tidak dapat dipandang sederhana. Tengok saja, saat ini ia sudah mengoleksi sebanyak 330 lembar kliping informasi yang terkait dengan mantan Presiden BJ Habibie. Selain itu, ia juga sudah mengoleksi 1.700 kliping mengenai mantan Presiden Abdurrahman Wahid, dan sekitar 15.000 kliping mengenai mantan Presiden Soeharto semasa berkuasa. "Baru dari kliping saja paling enggak sudah mengeluarkan biaya Rp 30 juta," ungkap Nurinwa.

Tidak mudah dan murah memang membuat sebuah buku biografi.

Akbar Tanjung

2007-01-30T10:21:00.001-08:00

PENERIMAAN Karyawan Trans Corp Masuk MURI

2007-01-30T10:10:00.000-08:00

TRANS CORP yang menaungi TRANS TV dan TRANS|7 tahun ini sukses mengadakan rekrutmen dan seleksi karyawan terbesar yang pernah ada di Indonesia. Dengan jumlah peserta melebihi 100.000 orang, rekrutmen ini diadakan di Jakarta, Surabaya, Bandung, serta Yogyakarta. TRANS CORP tercatat di Museum Rekor Indonesia (MURI) untuk perusahaan swasta yang menerima peserta terbanyak dalam mengikuti ujian dan seleksi sebagai karyawan.

Di Jakarta, pelaksanaan tes dan seleksi tersebut diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada hari Minggu, 21 Januari 2007 mulai pukul 14.30 WIB dengan jumlah peserta ±65.000 orang. Tes Seleksi pertama di Jakarta ini dibuka secara langsung oleh Komisaris Utama TRANS CORP, Chairul Tanjung.

Sementara itu di Surabaya, pelaksanaan tes akan diadakan pada hari Rabu & Kamis, 24-25 Januari 2007 bertempat di Graha ITS, Kampus ITS Sukolilo Surabaya, kemudian berlanjut ke kota Bandung, pada hari Sabtu & Minggu, 27-28 Januari 2007 di Sabuga ITB, Jl Taman Sari No. 73, Bandung. Setelah itu kota Yogyakarta pada hari Rabu & Kamis, 31 Januari & 1 Februari 2007 di Graha Saba, Jl Bhineka Tunggal Ika No. 1 Bulak Sumur, Yogyakarta.

Program tes dan seleksi ini berjalan setiap tahun, sejak tahun 2001 untuk TRANS TV dan mulai tahun ini untuk TRANS|7, dan dikenal dengan nama Broadcaster Development Program (BDP). Bertujuan untuk menjaring tenaga-tenaga muda yang handal di bidang broadcast, program ini terbukti sukses karena mendapatkan broadcasters terbaik dari yang baik.

Proses awal BDP dimulai dengan penerimaan lamaran pada tanggal 18 September 2007 sampai dengan 3 Desember 2007, yang kemudian diperpanjang lagi sampai dengan tanggal 15 Desember 2007. Seluruh lamaran yang masuk kemudian diseleksi kelengkapan administrasinya. Mereka yang lolos tahapan seleksi administrasi ini dapat mengikuti tahap selanjutnya, yaitu tes seleksi yang meliputi Tes Pengetahuan Umum dan Bahasa Inggris serta Psychological Test. Untuk semua tes ini diberlakukan sistem gugur. Hanya mereka yang dinyatakan luluslah yang dapat mengikuti tes selanjutnya. Selama proses awal rekrutmen BDP ini komunikasi antara TRANS CORP dengan para pelamar dilakukan melalui website www.transcorp.co.id dan melalui sms premium yang bisa diakses oleh seluruh pelamar.

Pelamar yang lolos Tes Seleksi harus melewati lagi tahapan selanjutnya yaitu Interview yang terbagi menjadi dua tahap, yaitu Interview dengan Human Capital (HC) dan Inteview dengan User. Setelah tahapan Interview dilewati, pelamar yang lolos dapat mengikuti Medical Test. Pelamar yang berhasil lolos sampai dengan tahap ini selanjutnya akan mengikuti BDP Training Program selama 3 (tiga) Bulan. Apabila lulus dari training ini, mereka akan ditempatkan sebagai karyawan TRANS TV dan TRANS|7. Selain itu bagi yang tidak tersalurkan ke broadcast, Trans Corp akan menyalurkan tenaga kerja ke Bank MEGA dan unit usaha Grup PARA lainnya. Dari jumlah pelamar yang ada Transcorp hanya menerima kurang lebih 500 karyawan baru.

Teknologi Murah Untuk Bonapasogit

2007-01-30T09:58:00.000-08:00

Memperkenalkan audioBlog dengan VoIP Rakyat
09/01/2007

Rekam suara anda, berbagi dengan seluruh dunia, tampilkan di website atau blog anda.

Untuk merekam suara anda, anda perlu dial 905 diikuti dengan nomor rekaman, contoh: 9051234. Anda bisa juga dial 905 saja tanpa diikuti nomor rekaman, sistem akan secara otomatis membuat nomor rekaman untuk anda.

Bila anda dial 9051234, artinya nomor rekaman anda adalah 1234. Nomor rekaman ini bisa nomor berapa saja pilihan anda atau dibuat oleh sistem untuk anda. Apabila anda menetapkan sebuah nomor kami menyarankan untuk menggunakan aturan tanggal/jam, contoh: bila anda merekam pada 6 Januari 2007 08.25 pagi maka nomor rekaman anda sebaiknya 20070106 atau 200701060825 atau 701060825, terserah anda. Saran kami anda cukup dial 905, dengan demikian anda tidak perlu mengingat-ingat nomor rekaman ;).

Untuk mendengarkan rekaman anda, anda perlu dial 906 diikuti dengan nomor rekaman, contoh: 9061234. Saran kami adalah mendengarkan melalui interface web, yaitu dengan terlebih dahulu login ke website ini menggunakan username dan password anda. Kemudian dari dalam tersedia menu audioBlog yang dilengkapi fitur-fitur menarik dan kemudahan untuk mendengarkan, memberi judul dan deskripsi bahkan menghapus rekaman-rekaman anda.

Setelah merekam dan mendengarkannya, hasilkan kode javascript atau flash object nya dengan mengikuti petunjuk yang tersedia di website. Sangat mudah :). Sekali lagi, anda perlu login terlebih dahulu dengan username dan password anda di VoIP Rakyat.

Kode javascript bisa untuk website atau blog anda, terutama yang berbasis wordpress, CMS lainnya atau HTML biasa. Untuk 'About Me' di friendster.com dan mungkin beberapa situs ternama lainnya, anda perlu kode flash object.

Bagi anda yang memiliki hobby podcasting kami punya kejutan untuk anda ! Rekaman-rekaman anda atau rekan-rekan anda dapat anda download ke iPod karena audioBlog di VoIP Rakyat menyediakan podcast.xml untuk keperluan tersebut.

Login dan jelajahi layanan audioBlog di VoIP Rakyat !

Jelajahi http://www.voiprakyat.or.id/audioblog/ ;)

Akhir kata, tak lupa tim mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan rekan-rekan sekalian sehingga kami masih terus dapat berkreasi dan mengembangkan diri menjadi yang lebih baik lagi setiap detik nya.

Internet Gotong Royong

2007-01-30T09:44:00.000-08:00

RT/RW Net adalah suatu konsep jaringan, dimana bandwidth yang ditangkap oleh antene wavelan, kemudian disalurkan kepada tetangga di rumah lain berjarak kurang dari 100 meter.

Visi Jaringan RT/RW Net adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk mendapatkan akses Internet yang mudah dan murah dengan cara swadaya.

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menggalang tetangga untuk ikut membangun RT-RW-Net, tanya-tanya ke tetangga kiri, kanan, belakang kiri, belakang kanan dan belakang (totalnya enam rumah), karena enam rumah ini dapat diakomodasi oleh switch yaitu perangkat pembagi sinyal Internet yang terdiri dari 8 port. Jika sudah ada enam rumah yang akan disambung ke Internet, kita akan lebih mudah melakukan instalasinya, kalau kurang dari enam, sebaiknya meyakinkan dulu tetangga yang ada.

Jika anda telah berhasil mengumpulkan 5 tetangga yang setuju untuk membuat jaringan RT/RW Net maka segera hubungi kami untuk mendiskusikan teknologi dan konsep yang tepat sesuai dengan karakter di lingkungan RT/RW anda, maka dengan biaya yang sangat murah warga di lingkungan yang tergabung dalam jaringan RT/RW Net dapat akses internet 24 Jam perhari dan 7 hari perminggu .

Namun, walau belum terkumpul 6 rumah calon peserta RT/RW Net dan anda merasa tidak perlu menunggu sampai 6 rumah, maka berikut adalah table jumlah peserta RT/RW Net berbanding dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk mewujudkan sebuah Rukun Tetangga modern yang mempunyai akses internet 24 jam perhari dan 7 hari perminggu

Mistisme Marga

2006-12-23T04:00:00.000-08:00

MARGA DAN MITOS

Di Nusantara, salah satu komunitas yang sangat berpegang teguh dengan marganya adalah orang Batak. Walaupun begitu tidak tertutup kemungkinan banyak juga komunitas lain yang mempunyai praktek yang sama.

Namun, kalau kita pelajari persoalan marga ini secara mendetail dan hubungannya dengan posisi sosial dan politik sejarah, banyak juga orang, khususnya generasi Batak, yang mengalami kebingungan.

Pengertian marga dalam masyarakat Batak sangatlah berbeda-beda. Khususnya di tiap-tiap sub-kultur, seperti Toba, Simalungun, Mandailing, Karo dan lain sebagainya. Perbedaan ini disebabkan pengidentifikasian marga yang terjadi secara bertahap sejak dahulu kala telah mengalami perubahan-perubahan sehingga penentuan marga tidak hanya dilakukan dengan satu cara, misalnya keturunan, tapi lebih dari beberapa cara.

Barulah pada abad ke-19, sebuah usaha untuk mengorganisir marga-marga dan klasifikasinya menurut kecenderungan persamaan yang dimiliki. Usaha tersebut dilakukan untuk meneliti sejarah sosial politik Batak yang dipioniri oleh pegawai-pegawai penjajah Belanda, seperti Ypes dan Hutagalung.

Dapat dipahami sejauh mana independensi penelitian tersebut yang pada akhirnya sudah dimaklumi bahwa hasilnya pasti tidak akan berlawanan dengan kepentingan Belanda saat itu. Akibatnya, cengkeraman politik kolonial sebegitu jauh menghujam ke dalam sistem sosial Batak, sehingga adat Batak yang dianggap murni tersebut menjadi semakin semerawut, kacau dan gelap karena politik devide et impera tersebut. Setiap penulis kemudian selalu dipengaruhi oleh paham politik yang dianutnya.

Namun, adalah sesuatu yang wajar bila pernghargaan tetap harus diberikan kepada ahli-ahli Belanda tersebut, sebagai sebuah starting point dalam penelitian sosial Batak. Satu hal yang mesti dipahami bahwa penelitian harus selalu dilakukan untuk mengoreksi dan meluruskan atau paling tidak memberikan alternatif pemikiran yang lain, walau paska kemerdekaan sekalipun, karena sampai saat ini belum ada sebuah kodifikasi yang jelas apa dan bagaimana sistem budaya Batak itu.

Apalagi diperparah dengan adanya kepentingan keyakinan yang membawa kepada fanatisme yang menutup pintu rapat-rapat dari kenyataan adat yang sudah baku. Satu hal yang luput dari buku-buku selama ini adalah, dimana ada anggapan bahwa adat dan budaya Batak itu berpusat pada adat dan budaya Toba, dan adat budaya Toba adalah adat dari mereka yang tinggal di Samosir atau Toba.

Pandangan ini sangat keliru. Karena mereka yang Toba bukan saja berdiam di sekitar danau Toba, tapi juga di Humbang, Silindung dan lain sebagainya. Dimana setiap tempat ini mewakili sistem adat dan budaya yang sangat spesifik. Jadi argumen di atas harus sedapat mungkin dihindari. Penulisan adat dan budaya Batak apalagi sejarah Batak harus melibatkan sejarah semua komunitas seperti Karo, Dairi dan Simalungun, dan juga melibatkan semua sub-kultur seperti Lontung, Borbor, Pasariburaja dan Sumba.

Dengan demikian bila kita meneliti marga, seharusnya kita tidak terpaku dengan standarisasi keturunan seperti di Toba tapi juga memasukkan sistem yang di pakai di masyarakat Karo yang sifatnya lebih kepala teritorial daripaga lineage.

Pendeta Aritonang menyatakan tidak ada perlunya untuk berdebat apakah orang-orang dari tiap marga itu merupakan keturunan aseli dari satu orang pembawa marga. Marga tidak absolut berhubungan dengan hubungan keturunan secara biologis. Menurut W.K.H Ypes, Bijdrage tot de kennis van stamverwantschap, de inheemsche rechtsgemeenschappen en het grondrecht der Toba-en Dairi-Bataks [Contribution towards the Knowledge of Genealogical Relationships of the Indigenous Legal Communities and the Basic Law of the Toba and Dairi Bataks] (1932), pp. 9ff. Melalui serangkaian penelitiannya yang menrujuk Batak ke abad ke-14, sejak dahulu ada enam kemungkinan saluran dan cara dalam pembentukan marga, ini hanya di Toba-belum termasuk Mandailing, Karo, Dairi, Simalungun dan lain sebagainya-:

1. Melalui garis keturunan, yang paling banyak dianut.
2. Dengan cara adopsi.
3. Hasil hubungan di luar pernikahan, di mana sebuah komunitas marga lalu menerima anak tersebut merupakan bagian dari marganya.
4. Melalui sebuah upacara atau pesta adat, biasanya disebut, membeli marga.
5. Melalui pembubaran di luar Bonapasogit, di mana jumlah marga semakin banyak atau melalui penyatuan atau perubahan akibat asimilasi kepada yang lain. Misalnya orang Mukkur menukar marganya menjadi Marbun. Sitohang menjadi Situmorang dan lain sebagainya.
6. Perkawinan yang melanggar prinsip eksogami. Sehingga keturunannya memilih untuk mendirikan marga yang baru.

Walaupun begitu, penggunaan marga tetap saja diperlukan dalam menentukan posisi adat dalam sebuah perhetalan dan adat. Acara-acara seperti ini tidak memerlukan penentuan marga secara absolut karena bersifat sosial. Artinya tidak perlu penelitian DNA yang spesifik untuk menandakan siapa keturunan siapa. Karena bisa saja sebuh marga yang sudah eksis sejak dahulu kala, ternyata hanya marga baru hasil hubungan non-eksogami, yang akan menimbulkan masalah sosial.

Beberapa orang percaya, sebelum penulisan sejarah marga-marga di abad ke-19, marga-marga di tanah Batak berkembang begitu saja. Di Tanah Karo misalnya marga saat itu, lebih bersifat teritorial tidak seperti sekarang. Seorang marga Sembiring, bukan berarti hanya keturunan Sembiring, tapi sudah pasti berasal dari kampung Sembiring, seperti marga Barus di Karo, bukanlah dari seorang nenek moyang yang bernama Barus, tapi marga ini digunakan orang-orang yang bermigrasi ke tanah Karo dari Barus. Maka tidak perlu diherankan mengapa Guru Patimpus, yang merupakan cucu Sisingamangaraja I, disebut-sebut bermarga Sembiring. Karena memang saat dia turun dari bukit, di lembah pinggiran Medan sekarang hanya ada satu kampung yakni kampung Sembiring. Jadi walaupun dia marga Sinambela sesuai dengan adat Toba, tapi sah-sah saja di bermarga Sembiring sesuai dengan tradisi Karo dulunya.

Di dalam adat budaya Toba sendiri, walau sudah dipaksakan kodifikasinya, tetap saja terdapat kerancuan. Misalnya ada yang bilang marga di Toba itu hanya terbagi dua rumpun. Lontung dan Sumba. Padahal selain Lontung masih ada Borbor, Sagala, Malauraja dan keturunan Tatebulan lainnya. Lalu marga apa yang harus mereka pakai??? Apakah seseorang berhak mengatakan bahwa mereka bukanlah Batak hanya karena mereka bukan Lontung dan Sumba??? padahal jumlah mereka jutaan orang dan mungkin saja lebih terlibat sebagai aktor dalam sejarah peradaban Batak dari kedua kelompok tersebut di atas. Akan dikemanakan keturunan Tatea Bulan yang lainnya???? Apakah marga Toga Simarata yang merupakan keturunan Raja Uti putra Tatea Bulan akan dibuang begitu saja. Dan siapa yang berhak membuangnya??? Pengadilan sekalipun tidak dapat memutuskan sesuatu yang sudah menjadi hukum alam.

Pengkultusan terhadap marga seharusnya bukanlah sebagai bagian dari mendiskreditkan kelompok yang lain yang nyata-nyata masih satu keturunan dan asosiasi. Namun penghargaan terhadap marga tersebut, selain untuk fungsi adat dan sosial, juga menjadi alternatif memperkaya rujukan terhadap penelusuran sejarah Batak. Namanya juga sejarah, maka tidak ada yang hukum-hukum pasti dalam penulisannya. Setiap ada bukti baru yang ditemukan, maka fakta sejarah akan dapat berubah menjadi hanya sekedar wacana. Dan wacana sejarah yang bermacam-macam adalah sangat dibenarkan.

Bila kita merunut peta marga yang ditulis di abad ke-19 oleh pegawai Belanda tersebut, maka yang didapat adalah abad ke-14 sebagai awal adanya masyarakat Batak. Artinya, perunutan marga tersebut hanya membawa para sejarawan ke generasi di abad ke-14 M saja. Lalu yang menjadi pertanyaan ketika Ptolemeus menulis tentang masyarakat Batak di abad ke-2 M, siapakah mereka itu??? Ini berarti ada yang terputus dari silsilah marga tersebut, yang masih membutuhkan penyempurnaan di sana-sini.

Argumen lainnya, bukti-bukti arkeologi yang ditemukan di Lobu Tua, Portibi dan lain sebagainya di tanah Batak, menunjukkan adanya komunitas Siregar dan Harahap yang mapan di daerah-daerah tersebut sejak abad ke-9 M. Lalu siapakah mereka??? Apakah itu hanya orang asing dari India, Arab atau Persia saja. Apakah mereka dapat hidup di Lobu Tua tanpa kontak dengan pribumi. Padahal dalam tulisan-tulisan asing yang singgah di Fansur di abad yang sama, mereka mengatakan bahwa daerah tersebut dihuni oleh penduduk lokal dengan ciri-ciri tertentu. Akan dikemanakan Guru Marsakkot Pardosi yang menurut sejarah lisan menjadi pendiri Lobu Tua sebelum abad-abad ke-6 M. Lalu apakah orang India begitu saja masuk ke Portibi dan mendirikan candinya lalu meninggalkannya begitu saja. Lalu ketika mereka masuk ke Portibi dikatakan bahwa mereka harus bertarung terlebih dahulu dengan masyarakat setempat yang sudah hidup bertani dengan sistem irigasi yang canggih beserta bendungan-bendungan batu raksasa untuk saat itu, siapakah penduduk aseli tersebut di Portibi???

Inilah pertanyaan yang harus dijawab oleh para sejarawan tanpa dibelenggu oleh kayakinan, paham politik dan sebagainya yang menjadikan sejarah Batak menjadi bias apatah lagi menjadi dimonopoli oleh sekelompok orang tertentu.

Irsan Tanjung

2006-12-11T20:58:00.000-08:00

Dia salah seorang dari 99 pendiri Partai Demokrat yang kemudian menjabat Ketua DPP Partai Demokrat. Dia pun terpilih menjadi anggota DPR-RI
(2004-2009). Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini
berperan mensupport tema kampanye ekonomi SBY-MJK. Ia dinominasikan
menjadi menteri keuangan.

Dia adalah ekonom yang berani menggagas meningkatkan belanja pemerintah
untuk menggerakkan ekonomi, memberlakukan defisit anggaran, serta
menjadwal ulang pembayaran utang luar negeri secara bilateral.

Menurutnya, investasi modal asing belumlah segera dapat diraih sebab mesti
diawali langkah belanja tinggi pemerintah. Ia tergolong ekonom pemberani
yang tak konservatif sebab mau keluar dari arus utama ekonomi yang berlaku
umum.

Usai kemenangan pasangan Capres-Cawapres Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)
dan Muhammad Jusuf Kalla pada Pilpres tahapan kedua 20 September 2004,
pasar menunggu siapa tim ekonomi pemerintahan dalam lima tahun ke depan.
Nama Prof Dr Irsan Tanjung, yang sudah kenyang dengan pengalaman dan
dikenal sangat profesional di bidangnya termasuk yang dinominasikan dalam
tim ekonomi SBY-JK.

Ia bukan hanya pernah menjadi pejabat di Departemen Keuangan, ia juga
mengajar di beberapa perguruan tingggi, komisaris di beberapa bank
nasional terkemuka, menjadi pemikir dan pemasok utama isu ekonomi dalam
setiap kampanye SBY-Kalla. Dia juga salah seorang pendiri sekaligus Ketua
DPP Partai Demokrat yang berhasil meraih 52 kursi di parlemen pada Pemilu
Legislatif 5 April 2004. Dan lebih spekatakuler lagi, Partai Demokrat
berhasil mendudukkan pasangan SBY-Kalla sebagai Presiden dan Wakil
Presiden RI periode 2004-2009.

Sesuai dengan keahlian Irsan lalu menjadi salah satu ketua yang mengurusi
platform dan kebijakan partai di bidang ekonomi. Sejak itulah Irsan
dibantu sejumlah anggota tim ekonomi terus-menerus memberi masukan kepada
SBY. Mengingat kesibukan SBY yang bertumpuk baik semasih Menteri
Koordinator Politik dan Keamanan maupun setelah mundur dan aktif
berkampanye, tak ada waktu tetap bagi tim Irsan bertemu SBY. Mereka hanya
berusaha mengoptimalkan waktu masing-masing.

Dalam perjalanannya kemudian Irsan menjadi bukan pemasok tunggal isu-isu
ekonomi ke meja SBY dan MJK. Ada yang disebut sebagai The Brighteen
Institute, atau Tim Lembang 9. Demikian pula hadir pengamat pasar modal
Lin Che Wei yang menjadi sukarelawan. Semua secara sinergis menjadi
penopang utama perumusan kebijakan ekonomi terhadap SBY-Kalla. Sebagai
seorang demokrat sejati Irsan Tanjung tak merasa terusik dengan kehadiran
“teman baru” itu.

Irsan Tanjung selalu bernada bicara terpola, tenang, sorot matanya teduh
tak berprasangka, penuh kerendahan hati sebagaimana seorang beriman. Itu,
sepadan pula dengan paduan jas, dasi, dan sepatu yang biasa dikenakan.
Penampilan rapi itu diatur oleh istrinya tercinta boru Siregar, yang
memberinya tiga orang putri dan satu putra, Sandra, Helena, Trina, dan
Edwin.

Irsan Tanjung yang berpenampilan tenang ternyata seorang ekonom penganut
gerak ekonomi yang berani alias tidak konvensional. Beranjak dari kondisi
riil perekonomian Indonesia yang butuh pemantik besar untuk segera hidup
dan bangkit, ia menggagas pentingnya pertumbuhan ekonomi untuk memperluas
lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. Resepnya, ia mengusulkan
peningkatan belanja pemerintah dan memperbesar defisit anggaran. Defisit
anggaran ini adalah sesuatu yang biasanya selalu dihindari kalangan
“ekonom konservatif”. Ini yang membuat Irsan Tanjung menjadi dijuluki
seorang “ekonom pemberani”.

Sebagai guru besar ekonomi ia tentu sangat mengetahui betul bahwa mesin
utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah investasi, bukan dengan
menaikkan belanja pemerintah. Namun titik pijak dan titik awal kebangkitan
perekonomian Indonesia saat ini adalah titik dimana pemodal asing masih
belum kunjung datang. Karena itu pemerintah mesti berinisiatif memberi
teladan untuk menumbuhkan kepercayaan investor. Ia menganggap stabilitas
fiskal perlu tetapi seorang Irsan Tanjung ternyata lebih suka stabilitas
yang dinamis bukan statis.

Pola pikir yang demikian menyempal dari arus utama terlihat pula dalam
bagaimana konsep Irsan Tanjung menangani utang luar negeri. Ia menekankan
pentingnya meminta penjadwalan utang dari negara-negara kreditor agar
utang tak membebani anggaran. Belajar dari pengalaman pada masa awal Orde
Baru, putusnya kerjasama dengan Dana Moneter Internasional (IMF) yang
membuat hilangnya payung kerjasama multilateral membuat pendekatan
penjadwalan utang luar negeri dapat dilakukan secara bilateral kepada
negara-negara pemberi pinjaman.

Kendati sering disebut-sebut sebagai salah seorang kandidat terkuat
Menteri Koordinator Perekonomian, ia dengan rendah hati menyebut “nothing
to lose” terhadap kemungkinan memperoleh jabatan itu. Sebab, ini kata
Irsan, semuanya ditentukan oleh SBY. sumber utama dari
Tempo Interaktif

Chairul Tanjung

2006-12-11T20:51:00.000-08:00

Chairul Tanjung: "The Rising Star"

Dalam peta baru pengusaha besar nasional belakangan ini, namanya disebut sebagai the rising star. Pemilik Para Group ini berhasil melakukan lompatan bisnis spektakuler justru ketika ekonomi masih dilanda badai krisis. Lompatan besar bermula ketika ia mengambil alih Bank Mega. Namun di PBSI, sebagai Ketua Umum ia kurang beruntung, dan memilih mundur. Ia digantikan Sutiyoso, Gubernur DKI dalam Munaslub di Jakarta sabtu 17 Juli 2004

Badai krisis yang berlangsung sejak empat tahun lalu telah meluluh lantahkan bangunan bisnis lama. Para pengusaha raksasa yang populer disebut konglomerat satu demi satu telah berguguran. Tak hanya dari kelompok nonpri, pengusaha besar dari kalangan pribumi pun hampir tak ada yang terbebas dari lilitan masalah. Jika kini disusun sebuah daftar kelompok usaha besar baru, misalnya dengan tolok ukur aset di atas Rp 1 triliun, petanya pasti telah jauh berubah dibanding sebelum krisis.

Belakangan ini, Chairul Tanjung adalah sosok pengusaha yang namanya paling banyak disebut ketika berbicara mengenai peta baru pengusaha besar nasional. Ia banyak disebut sebagai the rising star. Pengusaha pemilik Para Group ini berhasil melakukan lompatan bisnis yang spektakuler justru ketika ekonomi masih dilanda badai krisis.

Lompatan besar bermula ketika ia memutuskan untuk mengambil alih kepemilikan Bank Mega pada 1996 lalu. Berkat tangan dinginnya, bank kecil dan sedang sakit-sakitan yang sebelumnya dikelola oleh kelompok Bappindo itu kemudian disulap menjadi bank besar dan disegani. Pada akhirnya bank ini pun menjadi pilar penting dalam menopang bangunan Para Group. Dua pilar lain adalah Trans TV dan Bandung Supermall.

Sebagai sosok pengusaha sukses yang kini langka, Chairul dikalangan teman-teman dekatnya sering dijuluki sebagai The Last of The Mohicans. Sebutan ini mengacu pada sebuah judul film terkenal produksi Hollywood beberapa tahun lalu yang menceritakan kisah penaklukan kaum kulit putih terhadap bangsa Indian di Amerika Serikat sana. Pada akhirnya, bangsa asli yang sebelumnya menjadi tuan tanah dan penguasa wilayah itu kemudian semakin terpinggir dan menjadi sosok langka. Namanya saja sebutan berbau joke sehingga tetap atau tidak penting.

Yang jelas Chairul bukan tergolong pengusaha "dadakan" yang sukses berkat kelihaian membangun kedekatan dengan penguasa. Mengawali kiprah bisnis selagi kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, sepuluh tahun kemudian ia telah memiliki sebuauh kelompok usaha yang disebut Para Group. Kelompok usaha ini dibangun berawal dari modal yang diperoleh dari Bank Exim sebesar Rp 150 juta. Bersama tiga rekannya yang lain, ia mendirikan pabrik sepatu anak-anak yang semua produknya diekspor. "Dengan bekal kredit tersebut saya belikan 20 mesin jahit merek Butterfly," ujarnya suatu saat kepada Eksekutif.

Kini pengusaha kelahiran 16 Juni 1962 itu menjadi figur sukses yang sangat sibuk. Ketika Eksekutif meminta kesempatan untuk sebuah wawancara khusus, ia mengaku kerepotan untuk memilih waktu yang tepat. Meklum, selain sibuk mengurus bisnis, pria satu ini juga punya segudang kegiatan kemasyarakatan. Sebelum terpilih menjadi ketua umum PB PBSI beberapa waktu lalu, Chairul telah aktif di berbagai organisasi sosial seperti PMI, Komite Kemanusiaan Indonesia, anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia dan sebagainya. "Kini waktu saya lebih dari 50% saya curahkan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan," ungkapnya. (Tokoh Indonesia, Repro Eksekutif No. 269)

Tokoh Bisnis

Warta Ekonomi 28 Desember 2005 menganugerahi Chairul Tanjung, Komisaris Utama Grup Para sebagai salah seorang tokoh bisnis paling berpengaruh tahun 2005. Prestasinya, dinilai tak sesederhana penampilannya. Tiga pilihan bidang bisnisnya, keuangan, properti, dan multimedia, menunjukkan kinerja yang nyaris sempurna. Chairul Tanjung adalah rising star.

Sulit membayangkan seorang dokter gigi terjun bebas ke dunia bisnis. Namun, tidak bagi Chairul Tanjung, komisaris utama Grup Para. Semasa kuliah di Fakultas Kedokteran Gigi UI, Chairul muda sudah mulai berani berjualan untuk mengasah kemampuannya berbisnis. Nalurinya kian terarah ketika bisnis sepatunya, yang memperoleh pinjaman dari Bank Exim, makin berkembang.

Orang nomor satu di Grup Para ini adalah sosok yang bersahaja. Penampilannya sederhana, tetapi sangat tajam dalam menerjemahkan visi bisnisnya. Chairul mereposisikan kelompok usahanya dalam tiga bisnis inti: keuangan, properti, dan multimedia.

Di bidang keuangan, ia mengambil alih Bank Tugu dan mengganti namanya menjadi Bank Mega. Kini bank ini menjadi salah satu bank papan atas. Hingga September 2005, Bank Mega memiliki nilai buku asetnya mencapai Rp1,5 triliun. Tahun 2005 ini sejumlah investor asing dari Eropa dan AS sudah mengajukan surat resmi untuk membeli saham Bank Mega seharga tiga kali lipat dari nilai bukunya. Selain bank, Chairul juga memiliki perusahaan sekuritas dan mulai merambah bisnis asuransi jiwa dan kerugian.

Di bisnis properti, pria kelahiran Jakarta ini mempunyai Bandung Supermall. Mal seluas 3 hektar ini menghabiskan dana Rp99 miliar. Itu pun belum semua area dibangun. Rencananya, di sisa lahan 8 hektar ia akan membangun hotel, restoran, dan bangunan pendukung lainnya.

Bisnis Chairul yang paling moncer adalah Trans TV dengan 21 menara yang mencakup seluruh Jawa, sebagian Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan Papua. Pada akhir 2005 dia berharap seluruh Indonesia bisa di-cover, dengan menambah menara sampai 31—32. Investasi untuk satu menara diperkirakan Rp3—5 miliar. Chairul sangat optimistis di bisnis ini karena melihat belanja iklan nasional sudah mencapai Rp6 triliun, dengan 70% di antaranya akan masuk ke TV.

Ia pun berencana mendirikan stasiun radio dan media online atau satelit. Target lainnya adalah bersiap masuk ke media cetak. Dua-tiga tahun setelah Trans TV mendapatkan keuntungan, ia berencana melepas 20%—30% sahamnya ke pasar modal. Dana hasil IPO ini akan ia alokasikan untuk pengembangan usaha dan membayar utang.

Saking banyaknya, Chairul mengaku sampai tak tahu berapa jumlah perusahaannya. Namun, yang jelas, Grup Para mempunyai Para Inti Holdindo sebagai holding company, yang membawahkan beberapa subholding: Para Global Investindo (bisnis keuangan), Para Inti Investindo (media dan investasi), dan Para Inti Propertindo (properti). Kini ia mempekerjakan 5.000 karyawan. (ferry cahyadi putra)

Sultan Tanjung

2006-12-04T21:30:00.000-08:00

Sejarah marga Tanjung di tanah Batak sangat istimewa. Mereka ini kebanyakan menjadi bangsawan dan kesatria. Dalam sejarah Sisingamangaraja diketahui bahwa orang-orang marga Tanjung menempati posisi panglima daerah militer, seperti Syarief Tanjung, panglima Sisingamangaraja di Dairi.

Sejarah menulis bahwa tahun 1700-an, marga Tanjung dapat mencapai tampuk kekuasaan dan menjadi raja di Sorkam dengan raja pertamanya Raja Junjungan Tanjung Gelar Datuk Bungkuk (Datoek Boengkoek). Sorkam memisahkan diri dari kesultanan Barus, paska konflik keluarga di istana Barus.

Junjungan Tanjung berasal dari Sipultak, Humbang, Toba. Dia berkuasa di Kerajaan Sorkam pada tahun 1757 Masehi. Sebagai sebuah daerah yang otonom dari pengaruh Kesultanan Barus, Sorkam selalu berada dalam bayang-bayang hegemoni raja-raja Barus.

Pada awal tahun 1992, dalam sebuah upaya pencarian sejarah, dibentuklah panitia pemugaran makam dan penyusunan silsilah sembilan tarombo di Sorkam. Keturunan Raja Junjungan Gelar Datuk Bungkuk Tanjung bertugas merajut kembali sejarah para raja-raja Sorkam. Namun usaha ini belum tuntas melakukan usaha pencarian jejak tersebut.

Yang berhasil ditemukan dalam pemakaman kuno tersebut adalah sebuah prasasti Raja Janko Gelar Datuk Raja Amat Tanjung, yang wafat sekitar tahun 1269 H. Kemudian makam Muhammad Amin Tanjung, wafat sekitar tahun 1926 M di Laut Sakutra tak lama berselang menunaikan ibadah haji.

Juga ditemukan sebuah nisan tergeletak di semak belukar dalam posisi miring. Besar dugaan, nisan ini adalah nisan raja Sorkam lain yang hidup pada tahun 1645 M. Selain ini ada beberapa nisan lain yang masih dalam tahap identifikasi.

Dinasti Tanjung adalah sebagai berikut:

1. Raja Junjungan Tanjung (1758-1778)
2. Raja Maiput Tanjung Gelar Datuk Tukang (1778-1792)
3. Raja Jangko Alam Tanjung Gelar Datuk Rajo Amat (1792-1806)
4. Abdul Hakim Datuk Naturihon Tanjung Gelar Rajo Amat I (1806-1841) anak pertama dari no. 3.
5. Raja Parang Tua Tanjung Gelar Datuk Amat II (1841-1853) Sejak saat ini kekuasan Sorkam terbagi lima ke masing-masing anak Raja Parang Tua, diantaranya adalah:
6. Raja Dusun Derak Alam Tanjung gelar Sultan Maharaja Lela (1853-1872)
7. Raja Muhammad Amin Tanjung gelar Sultan Hidayat (1872-1915)
8. Raja Muhammad Hussin Tanjung, gelar Sultan Rahmat Alam (1916-1942).

Keturunan raja-raja Sorkam ini kemudian menyebar ke penjuru nusantara paska kepunahan kerajaan. Beberapa ada yang merantau sampai ke Malaysia.

Dalam konflik antara Fakih Amiruddin dan Sisingamangaraja X, seorang panglima bernama Syarif Tanjung dipercaya oleh Sisingamangaraja X untuk mengamankan Dairi. Jenderal Syarif Tanjung menjadi tangan kepercayaan Sisingamangaraja X dalam menghadapi kekuatan Batak Padri yang dipimpin oleh bere Sisingamangaraja sendiri Fakih Amiruddin. Dia dipercaya memimpin sebuah benteng di Dairi. Syarif Tanjung bersama kaum muslim Batak lainnya berseberangan dengan kekuatan muslim Batak dalam kelompok Padri. Hal ini dikarenakan orang-orang Batak Padri ingin memurnikan agama yang dianut muslim Batak yang dianggap banyak menyimpang dan bercampur dengan adat. Konflik ini berkembang lebih luas dalam peta kekuatan kerajaan Batak di satu pihak dan kelompok Padri Batak di pihak lain.

Benteng-benteng kedua belah pihak yang bertikai adalah:

Benteng Silantom di Humbang dipimpin oleh Soaloon Harianja. Benteng Simangumban, Pahae dijaga oleh Raja Pandikar Siregar dengan anak buahnya Amanibinsar Sinambela seorang teman sepermainan di waktu kecil Fakih Amisuddin. Benteng Pangaloan di Pahae dipimpin oleh Raja Gading Nainggolan. Benteng Tanggabatu di Humbang dipimpin oleh Sisingamangaraja X sendiri. Benteng Paranginan di Humbang dipimpin oleh Raja Amantaras Sianturi. Benteng Muara dipimpin oleh Ronggur Simorangkir. Benteng Bakkara dipimpin oleh Putra Mahkota Amandippu Sinambela. Benteng Tamba dipimpin oleh Parultop Sinambela.

Rakyat Batak Muslim yang dianggap sebagai golongan adat juga mendukung kekuasaan Sisingamangaraja X di berbagai tempat. Salah satu putra terbaik mereka telah menjadi panglima Sisingamangaraja X di Benteng Salak Dairi yaitu Panglima Syarif Tanjung, seorang yang menjadi teman dekat Raja. Benteng ini merupakan sistem pertahanan Sisingamangaraja X untuk mengamankan Salak Dairi sebagai ibukota kedua pemerintahan Sisingamangaraja X

Benteng Tanjungbunga dipimpin oleh Raja Baganding Sagala. Benteng Dolok Sanggul dipimpin oleh Raja Humirtok Rambe, seorang Raja daerah Tukka dekat Barus yang sering bertindak sebagai duta besar ke Aceh. Benteng Laguboti dipimpin oleh Raja Sahala Simatupang.

Perang ini dimenangkan oleh Fakih Amiruddin dengan pasukan Padri Bataknya dan mendirikan pemerintahannya dengan ibukota Siborong-borong.

Istana pemerintahan Fakih Amiruddin berpusat di Siborong-borong pada sebuah gedung yang setelah kepergian Fakih Amiruddin, tahun 1800-an, istana tersebut menjadi rumah kediaman pegawai Controleur/BB Belanda.

Wilayah kekuasaan Fakih Amiruddin di Uluan, Porsea diberikan dalam tanggung jawab Mansur Marpaung. Mansur Marpaung sendiri selain sebagai panglima pasukan Fakih Amiruddin, juga merupakan putra daerah Porsea. Paska perang, dia menduduki Asahan dan menjadi Tuanku Asahan. Kantor pemerintahan Mansur Marpaung sekarang menjadi sebuah mesjid di Porsea. Di Uluan juga, yang bukan wilayah Mansur, memerintah Alamsyah Dasopang kantornya berada dalam sebuah rumah yang kini menjadi sebuah pasar.

Wilayah Toba dipimpin oleh Idris Nasution dan kantornya berada di Laguboti yang kemudian di zaman Belanda menjadi sekolah pertukangan. Panglima lain, Jagorga Harahap menjadi penanggung jawab daerah Pahae Silindung, dan kantor pemerintahannya berada di Sigompulon yang pada jaman Belanda berubah menjadi HIS/Sigompulon. Di wilayah Silindung yang lain memerintah Raja Gadumbang yang berkantor di Pearaja sebuah tempat milik Jagorga Harahap dalam bisnis garam dan di zaman Belanda dirampas menjadi kantor pusat HKBP.

Panglima yang lain yakni Pemasuk Lubis memimpin sebuah sekolah di bawah pemerintahan Fakih Sinambela di Sipoholon yang sekarang menjadi Sekolah Pendeta HKBP. (Sumber: Tuanku Rao, Ompu Parlindungan)