Mantan Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua DPR RI menapaki jenjang karir politik dari bawah. Hidupnya adalah dunia politik. Pria kelahiran Sibolga, 14 Agustus 1945, ini kalah di kandang sendiri dalam konvensi capres Partai Golkar. Kemudian dalam Munas Partai Golkar di Bali harus rela melepas jabatan Ketua Umum dan menyerahkannya kepada Jusuf Kalla.
Akbar, politisi ulung dan licin yang bebas dari ancaman jerat hukum setelah Mahkamah Agung menerima permohonan kasasinya, diungguli Wiranto dalam Konvensi Nasional Calon Presiden Partai Golkar, Selasa 20 April 2004, melalui dua putaran pemungutan suara. Pada putaran pertama Akbar Tandjung masih mengungguli Wiranto dengan perolehan suara 147-137. Disusul Aburizal Bakrie 118, Surya Paloh 77 dan Prabowo Subianto 39 suara, dengan 28 suara tidak sah dan 1 suara abstein.
Namun pada putaran kedua limpahan suara dari kandidat lain lebih banyak beralih ke Wiranto. Di putaran kedua, ia meraih 227 sedangkan Wiranto 315 suara, dengan abstain 1 dan tidak sah 4 suara.
Setelah melalui masa kecil dan menamatkan Sekolah Rakyat (SR) di Medan, ia pun pindah ke Jakarta. Di kota ini ia menamatkan pendidikan SMP Perguruan Cikini dan SMA Kanisius. Selanjutnya ia memilih kuliah di Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
Pergumulannya dengan dunia politik dimulai ketika masih kuliah. Tahun 1966 ia aktif dalam gerakan mahasiswa pada saat pengganyangan G 30 S /PKI melalui Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Universitas Indonesia (KAMI-UI) dan Laskar Ampera Arief Rahman Hakim. Aktivitasnya itu merupakan modal kuat untuk ikut dalam bursa pemilihan ketua senat mahasiswa.
Tahun 1967-1968 terpilih menjadi Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Tahun 1998 1968 aktif dalam Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Universitas Indonesia. Selain itu, ia juga terpilih menjadi Ketua Mapram Universitas Indonesia.
Aktivitasnya tidak hanya dilakukan di dalam kampus. Ia pun terdaftar sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Pada tahun 1969-1970 berhasil terpilih sebagai Ketua Umum HMI Cabang Jakarta dan tahun 1972-1974 Ketua Umum Pengurus Besar HMI. Organisasi mahasiswa ekstrakampus bukan hanya HMI. Untuk menjalin kerja sama dengan organisasi lainnya, pada tahun 1972 ia ikut mendirikan Forum Komunikasi Organisasi Mahasiswa Ekstra Universiter (GMNI, PMKRI, PMII, GMNI, HMI) yang kemudian dikenal dengan nama Kelompok Cipayung.
Kehidupan berorganisasi Akbar Tandjung tidak berhenti sampai di situ. Tahun 1973 ia pun ikut mendirikan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Baru pada tahun 1978-1981 menduduki posisi Ketua Umum DPP KNPI. Sebagai Ketua Umum KNPI, ia juga turut mendirikan Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI) tahun 1978 dan hingga tahun 1980 duduk sebagai Ketua DPP Angkatan Muda Pembaruan Indonesia (AMPI).
Kiprahnya yang cemerlang di organisasi kepemudaan membuat langkahnya semakin lempang dalam menapaki jalur politik. Tak heran jika tahun 1983-1988 ia diberi kepercayaan menduduki posisi Wakil Sekretaris Jenderal DPP Golkar. Seiring perubahan angin politik, Golkar yang begitu dominan pada masa Orde Baru terkena tuntutan perubahan. Golkar yang semula alergi disebut partai akhirnya mendeklarasikan diri sebagai partai menjadi Partai Golkar. Pada tahun 1998 sampai sekarang ia kukuh sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Anggota DPR
Berbeda dengan kebanyakan politikus di Indonesia, Akbar tidak perlu menjadi anggota legislatif dari DPRD II kemudian naik ke DPRD I, setelah itu baru menjadi anggota DPR RI. Track record-nya sebagai aktivis kampus dan Ketua HMI menjadi modal besar baginya untuk langsung menjadi anggota DPR RI dari fraksi Golkar. Sejak tahun 1977 sampai 1988 ia menjadi anggota FKP DPR RI mewakili Propinsi Jawa Timur. Di lembaga perwakilan ini ia sempat mengecap posisi Wakil Sekretaris FKP DPR RI periode 1982-1983.
Tahun 1987-1992 ia dipercaya menduduki Sekretaris FKP-MPR RI sekaligus sebagai anggota Badan Pekerja MPR RI. Setelah Pemilu tahun 1992, kembali ia menjadi anggota DPR/MPR. Untuk periode 1992-1997, ia kembali menduduki jabatan Sekretaris FKP MPR RI.dan sekaligus Anggota Badan Pekerja MPR RI.
Tahun 1997-1998 ia terpilih menjadi Wakil Ketua FKP MPR RI. Tahun 1997-1999 sebagai Wakil Ketua Fraksi FKP MPR RI dan Wakil Ketua PAH II Badan Pekerja MPR RI.
Setelah mengalami gejolak politik tahun 1998, Golkar segera melakukan perubahan internal. Golkar menjadi partai politik yang menggaungkan paradigma baru. Akbar Tanjung pun terpilih sebagai ketua umum. Setelah Pemilu dipercepat menjadi tahun 1999, Akbar terpilih sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI sampai sekarang..
Dalam situasi global yang memungkinkan semakin terbukanya arus komunikasi dan semakin pentingnya kerja sama, maka DPR pun menjalin kerja sama dengan parlemen-parlemen negara sahabat. Sebagai Ketua DPR, Akbar pun dipercaya menjadi President of AIPO (Asean Inter Parliamentary Organization) periode 2002-2003 dan President of PUOICM (Parliamentary Union of OIC Members) periode 2003-2004.
Pembantu Presiden
Kemampuan organisasi dan manajerial semasa aktif di organisasi kemahasiswaan, kepemudaan, maupun di partai politik menarik perhatian Presiden untuk mengangkatnya sebagai menteri. Tercatat beberapa kali Akbar Tandjung memasuki lingkaran dalam pengambil keputusan.
Tahun1988-1993 untuk pertama kalinya ia menjadi menteri dengan jabatan Menteri Negara Pemuda dan Olah Raga, pada Kabinet Pembangunan V. Selanjutnya periode 1993-1998 Suami dari Krisnina Maharani ini dipercaya menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat, Kabinet Pembangunan VI. Pada Kabinet Pembangunan VII yang tidak berumur panjang, Akbar mendapat kepercayaan menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Pemukiman. Selepas pergantian presiden dari HM Soeharto ke BJ Habibie, ia diangkat menjadi Menteri Sekretaris Negara, Kabinet Reformasi Pembangunan periode 1998-1999.
Pengalaman Internasional
Kesibukan berorganisasi bukanlah halangan untuk menimba ilmu dan memperkuat jaringan internasional. Jika ada kesempatan, mengapa hal itu harus disia-siakan? Maka, pada tahun 1972 ia Mengikuti Asia and Pacific Students Leaders Program-Departement of State USA, selama tiga bulan. Disusul kemudian tahun 1974 mengikuti pertemuan Majelis Pemuda se Dunia (World Assembly of Youth) di Nakhadka, Rusia. Tahun 1988 Memimpin Delegasi Indonesia dalam pertemuan Menteri-Menteri Olah Raga se Dunia di Moskow.
Pada tahun 1990 memimpin delegasi Indonesia dalam Dialog Malaysia Indonesia (Malindo), di Kuala Lumpur. Tahun 1995 mengikuti Seminar Federasi Real Estat Sedunia (FIABCI), di Paris, Perancis. Selanjutnya tahun 1996 mengikuti Kongres Habitat II di Nairobi, Afrika.
Tahun 1998 mengikuti KTT ASEAN di Hanoi. Satu tahun kemudian yaitu pada Oktober 1999 memimpin delegasi untuk mengikuti Sidang International Parliament Union (IPU) di Yordania.
Tahun 2000 Memimpin Delegasi pada Sidang Inter-parliamentary Union (IPU) di Jakarta. Pada tahun yang sama memimpin delegasi pada Sidang AIPO di Singapura.
Tahun 2001 memimpin delegasi pada Konferensi Ketua-Ketua Parlemen Se-Dunia, di NewYork. Masih di tahun yang sama memimpin delegasi pada Sidang AIPO di Thailand. Dan, tahun 2002 memimpin delegasi pada Sidang AIPO di Vietnam.
Penghargaan
Sumbangan dan dharma bakti Akbar Tandjung terhadap bangsa dan negara tidak sia-sia. Pemerintah Republik Indonesia menganugrahkan Penghargaan Bintang MahaputraAdi Pradana tahun 1992 dan Bintang Republik Indonesia tahun 1998.
Yang menarik adalah, kiprah Akbar Tanjung pun mendapat perhatian dari luar negeri. Ia memperoleh Penghargaan Kruis in de Orde van Oranje-Nassau dari Pemerintah Kerajaan Belanda pada tahun 1996.
Menuju RI-1
Kini Akbar Tandjung telah masuk dalam kompetisi bersama waraga negara terbaik negeri ini untuk menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebagai calon pemimpin dari 220 juta jiwa penduduk, perlu visi yang kuat agar dapat memajukan bangsa ini dari keterpurukan, terutama agar keluar dari krisis sejak 1997.
Sebagai kandidat presiden, Akbar memiliki pemandangan bahwa saat ini Indonesia masih berada pada masa transisi. Namun menurutnya, mtransisi tidak boleh dibiarkan berjalan terlalu lama. Pemilihan umum 2004 merupakan batas konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 untuk menciptakan kepemimpinan nasional yang baru, yang mampu mengatakan bahwa situasi yang tidak menentu ini harus segera diakhiri. Kewenangan yang ada pada pemilu 2004 diharapkan dapat melahirkan pimpinan nasional yang terampil, yang memiliki agenda yang jelas dan terukur untuk membawa Indonesia kepada situasi yang lebih baik.
Untuk dapat keluar dari krisis, Indonesia memerlukan seorang pemimpin yang mempunyai catatan pengalaman panjang; seorang pemimpin dengan gagasan dan pandangan yang jelas; yang memiliki keterampilan politis dan birokratis yang memadai; yang mampu melakukan koordinasi dan mengkomunikasikan kebijakan-kebijakannya tidak saja kepada elite nasional yang ada, tetapi juga kepada masyarakat banyak.
Akhirnya, Indonesia memerlukan seorang pemimpin yang dapat menciptakan kesepakatan-kesepakatan yang dinegosiasikan. Kemampuan untuk membangun konsensus di antara kekuatan-kekuatan sosial-ekonomi dan politik yang ada merupakan modal tambahan yang amat diperlukan untuk membawa Indonesia ke arah situasi yang lebih baik.
Akbar melihat terdapat beberapa persoalan mendesak yang perlu segera diselesaikan oleh pemerintahan yang akan terbentuk nantinya. Di antara persoalan itu adalah (1) pemulihan ekonomi, yang menurutnya saat ini prosesnya cenderung tidak terstruktur dan tidak sistematis karena dilaksanakan tanpa prioritas yang layak dan dapat dipercaya;
(2) kesejahteraan dan kualitas manusia, yang secara kuantitas laju pemulihan ekonomi sepanjang lima tahun terakhir ini belum mampu menciptakan lapangan kerja dan penghidupan yang layak bagi banyak warga negara;
(3) kedaulatan ekonomi dan kemandirian bangsa yang menurun drastis sejak krisis terjadi; (4) lingkungan hidup dan pertanahan. Menurutnya, persoalan mendesak di bidang lingkungan hidup dan pertanahan adalah menurunnya kualitas sumberdaya alam dan lingkungan hidup serta buruknya penegakan hukum dan property rightsdi bidang pertanahan;
(5) keamanan dan rasa aman, di mana terjadi kemerosotan sangat besar pada sektor ini; (6) penegakan hukum dan HAM. Masalah ini kemungkinan terjadi karena perangkat hukum yang ada tidak mampu menanggulangi pelanggaran hukum atau pelaku dan institusi yang ada saat ini tidak mampu menjalankan langkah penegakan hukum;
(7) demokrasi, kemandirian daerah, dan integrasi bangsa. Selama lima tahun terakhir perjalanan demokrasi mengalami perkembangan yang menggembirakan, namun sayangnya sering pula muncul kekerasan, konflik sosial, teror, dan persaingan antarelite. Aspirasi dari bawah sering diabaikan atau dijadikan komoditi untuk hal-hal uang tidak produktif atau disintegrasi;
(8) keharmonisan dan kerukunan sosial. Sama seperti masalah lainnya, keharmonisan dan kerukunan sosial pun mengalami kemerosotan; (9) perempuan dan kesetaraan jender. Perempuan Indonesia masih memiliki banyak masalah seperti rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan, tingginya angka kematian ibu dan bayi, juga kekerasan terhadap perempuan, baik di lingkungan rumah tangga maupun di luar rumah tangga.
Strategi Membangun Indonesia Sejahtera
Peliknya masalah yang dihadapi membuat berbagai masalah itu tidak dapat diselesaikan sekaligus. Untuk itu diperlukan ketajaman untuk memilih hal-hal mana saja yang mendesak diselesaikan. Akbar Tandjung menyebut formula bagi strateginya itu adalah Tri Sukses Pembangunan yang terdiri dari Sukses Pembangunan Ekonomi, Sukses Pembangunan Hukum, dan Sukses Pembangunan Sosial-Kemasyarakatan.
Untuk menyukseskan program itu Akbar secara terbuka mengatakan membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Selain itu, dari figur pemimpin sendiri diperlukan kepemimpinan nasional yang terampil, mempunyai pandangan dan agenda kerja yang jelas, yang bersedia menghimpun seluruh kekuatan yang ada, baik pada tingkat masyarakat maupun negara, dan yang paham tantang kondisi objektif yang dihadapi bangsa dan negara.
Hanya orang yang mempunyai visi yang kuat, pengalaman yang teruji, dan yang dapat memenangkan hati rakyatlah yang mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik, yakni Indonesia sejahtera. Kepemimpinan nasional yang demikian itu akan lahir dari suatu proses seleksi kepemimpinan yang objektif dan rasional, yakni melalui pemilihan umum yang demokratis, jujur dan adil.
Sebagai seorang yang telah memiliki pengalaman di bidang pemerintahan, legislatif, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, serta kini Ketua Umum DPP Partai Golkar, Akbar mengaku merasa terpanggil untuk menjalankan amanat yang mulia itu. Oleh karena itu, ia mengharapkan dukungan dan doa restu dari segenap Keluarga Besar Partai Golkar untuk ikut berkompetisi dalam Konvensi Partai Golkar, dengan harapan dapat terpilih sebagai Calon Presiden RI dari Partai Golkar.
Tak lupa, Akbar meneriakkan slogan andalannya “Mari ‘Maju Bersama, Membangun Indonesia Sejahtera’.”
